Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Archive for the ‘NEWS’ Category

HENTIKAN HUKUMAN FISIK DI SEKOLAH

leave a comment »

Jejak Info
Minggu, 03 Juni 2007 18:56:45

Hentikan Hukuman Fisik pada Pendidikan Anak

Jakarta-RoL– Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia DKI (Himpaudi DKI), Komnas HAM, Forum PAUD, dan Depkdiknas secara bersama membuat Deklarasi Penghentian Penghukuman Fisik Dalam Pendidikan Pada Anak.

Ditemui di sela-sela deklarasi di Jakarta, Minggu, anggota Komnas HAM Habib Chirzin menyatakan, deklarasi tersebut dilandasi keprihatinan terhadap masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak usia dini oleh para orang tua.

Di tingkat dunia, katanya, penggodokan penghentian kekerasan terhadap anak sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu melalui Unesco. Sedangkan di Indonesia baru dideklarasikan sekarang.

Dari penelitian yang kami lakukan, pendidikan anak secara persuasif ternyata lebih mengena dibandingkan jika diberikan dengan cara kasar, kata Habib Chirzin.

Melalui deklarasi itu, katanya, pihaknya meminta para orang tua segera menghentikan kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan fisik pada anak antara lain dilakukan dengan cara menjewer, menempeleng, memukul dengan tangan kosong, memukul dengan alat, menendang, dan lain-lain.

Pola berpikir anak yang mendapat banyak kasih sayang, jauh lebih maju dari pada anak usia dini yang selalu mendapat kekerasan dari para orang tuanya, katanya.

Sekjen Himpaudi DKI Yupi AM Natakusumah menambahkan, kemajuan pola berpikir anak juga ditentukan oleh tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya.

Anak yang berasal dari keluarga berkecukupan ternyata lebih cerdas dari anak-anak yang kedua orang tuanya kurang mampu, kata Yupi.

Alasannya, kata dia, tingkat emosi orang tua yang secara ekonomi berkecukupan cenderung lebih rendah daripada orang tua yang secara ekonomi kurang mampu.

Sementara itu pada deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 peserta yang terdiri atas anak-anak dan orang tua, panitia penyelenggara juga menggelar pameran karya anak, lomba lukis, dan dialog interaktif yang juga dihadiri Walikota Jakarta Pusat Muhayat dan Ketua Penggerak PKK Ny Fauzi Bowo. Acara deklarasi tersebut sekaligus merupakan puncak peringatan.

Hardiknas di Provinsi DKI. Sebelumnya berbagai lomba dan pameran dilakukan di empat wilayah Jakarta dan Bekasi. antara

(red)

Sumber: Republika Online

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 12:14 pm

Posted in NEWS

JOURNAL MDG GLOBAL WATCH

leave a comment »

Bibliography for “MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”

View more issues: Fall 2006, Spring 2007, Summer 2007

“MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”. Global Watch. Fall 2007. FindArticles.com. 14 Apr. 2008. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5445/is_200710/ai_n21300052
Continued from page 1. Previous – 1 – 2

Articles in Fall 2007 issue of Global Watch

• “CLIMATE CHANGE AND THE MDGs”
by Mac Donald, Henry L

• MDG GLOBAL Watch Board of Advisors

• Human Nature vs. the MDGs
by Marques, Joan F

• Does Goal Number Three Lead the Way?
by Knaub, Barbara

• Human Rights and the MDGs
by Ooft, Max

• Role of the media in the acceleration of the achievement of the various Millennium Development Goals,
by Scott, Sheldon

• The Natural Disasters and the MDGs
by Prado, Nancy del

• Uneasy Bedfellows? Human rights and the Millennium Development Goals

by Tan, Anamah

• Eradication of Poverty and Hunger through Global Partnership for Development
by Morris, Philo

• Millennium Development Goals: Ongoing Education to the Peoples of the World is Necessary!, The
• Ageing should be considered in the achievement of the MDGs
by Hazzard, Virginia

• Way Forward, The
by Tobing-Klein, Irma Eugenie Loemban

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:07 am

Posted in NEWS

MDG GLOBAL WATCH BOARD OF ADVISORS

leave a comment »

MDG GLOBAL Watch Board of Advisors
Global Watch, Fall 2007
• E-MAIL
• PRINT
• LINK

(Listed in alphabetical order based on last name)

* Dr. Abraham Joseph (India /USA), Co-Founder, Chair, MDG Global Watch Board of Advisors
* Drs. Berryl Biekman, President of the Pan African Strategy and Research (Group Panafstrag) (Europe/NL);
* Mrs.Esmeralda Brown, Chair South Caucus (Panama I USA);
* Dr. Florence Chenoweth, former Director FAO Liaison Office with the United Nations (Liberia);
* Drs. M. Habib Chirzin, Director of Forum on Peace, Human Rights and Development Studies in Jakarta and SEARICE in Manila – Indonesia;
* Prof. Dr. Erica Daes, Founding Chairperson and special rapporteur UN Working Group on Indigenous Populations/ Member UN Sub Commission on the promotion and protection of Human Rights (recipient of the UN Human Rights Award), Greece;
* Dr.Larry Gell, Director International Agency for Economic Development, IAED (USA);
* Mr. Joyce van Genderen-Naar, Lawyer, specialist EU ACP in Brussels;
* Ambassador Crispin Gregoire (Dominica), Permanent Representative (PR) to the UN, Dominica
* H.E. José Luís Guterres, former Ambassador, Permanent Representative to the United Nations, Democratic Republic of Timor-Leste
* Mrs. Ann Harris (Netherlands), Artist (Musician, writer)
* Ms. Muriel Held, biologist, environmental specialist, dep. coordinator MDG Global Watch Focal point Suriname;
* Mr. Ray Jong A Lock, Member JCI Suriname / Vice President JC International, Suriname

* Mrs. Barbara Knaub, retired CEO wholesale Bakery, Vice President Voices of African Women (VAM), USA;
* Mrs Shoelamith Koenig, UN Human Rights Award Winner (2003); Founder /Director of People’s Movement Human Rights Learning (PDHRE), New York, USA;
* Mr. Ronny Lemmers (Netherlands), Official Ministry / managing partner Benefaction Consultancy
* Ambassador Francis Lorenzo (Dominican Republic), deputy PR to the UN
* Mr. Gert van Maanen (Netherlands), Consultant Development Cooperation;
* Mr. Albert Mahangi (Netherlands) Advisor to the municipality the Hague / managing consultancy partner;
* Dr.Ra’ana Mahmood, President Geriatrics care foundation of Pakistan;
* Ambassador TOMMO Monthe (Cameroon): member UN ACABQ
* Ms Philo Morris, Medical Mission Sisters, expert issues Financing for Development NGO Committee FfD (India I USA);
* Amb. Missouri Sherman Peters (Bahamas), former Chef de Cabinet of the President of the 58th Session of the General Assembly, Bahamas
* Dr. Cor Pigot, Former Minister / UNESCO Executive Board / Consultant (Suriname);
* Mrs Nana Fosu Randal, chairperson Voices of African Women (VAM), / former chief financial officer UN Peacekeeping, Ghana I USA);
* Mrs. Angela Reingoud, Entrepreneur, vice president of the Class Act Productions (USA)
* Prof. Louk de la Rive Box (Netherlands), Rector Institute of Social Studies, The Hague;
* Drs. Iris Sandel, co-chair Organizing Committee first Civil Society Forum Suriname, May 2007 / member UNA Suriname (Focal point MDG Global Watch), Suriname;
* Prof. Dr.K. Arjun Sengupta, Independent Expert on Human Rights, Extreme Poverty and the Right to Development / Professor Harvard University (India /USA)
* Ambassador Lamuel Stanislaus (Grenada), former PR to the UN
* Mr. Matthias K. Tajon, Counselor to Foundation S.E.R (Subjective Experience and Research), Germany;
* Mrs. Grace Talma, Consultant // President United Nations of Trinidad and Tobago;
* Dr. Donald Trottman (Guyana), Lawyer, President UNA of Guyana;
* Mr. John Waalring, Staff member / adviser on Cultural Issues (the Netherlands);
* Ms. Denice Zeefuik (Denice Jannah), international vocalist actress, educator, theatre vocal coach, composer and lyricist / Edison Jazz Public Award winner (2000), during her 7th appearance at the North Sea Jazz Festival in The Hague, Holland (Suriname I Netherlands)
Copyright Millennium Development Goal Global Watch Fall 2007
Provided by ProQuest Information and Learning Company. All rights Reserved

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:04 am

Posted in NEWS

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PERDAMAIAN

leave a comment »

Opini Jakarta | Selasa, 13 Mei 2008

Menerapkan Pembangungan dalam Perspektif Perdamaian

by : Fransiskus Saverius Herdiman

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon beberapa waktu lalu menyerukan kepada pemimpin dunia untuk melakukan tindakan tanggap darurat menangani krisis pangan. Jika tidak, krisis pangan akan memicu gejolak sosial, mengganggu keamanan dunia bahkan peperangan. Seruan Ban tentu bukan sekadar isapan jempol belaka. Krisis pangan telah memicu konflik masyarakat untuk merebut sumber daya pangan dan air. Di sinilah muncul ironi pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan kemakmuran dan memanusiakan manusia, justru telah tampil sebagai pemusnah manusia dan kemanusiaan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan perdamaian, malah menyulut peperangan. Karena itulah, kata Habib Chirzin, sudah saatnya kita menerapkan pembangunan berperspektif perdamaian. Apa itu pembangunan berperspektif perdamaian? Berikut, perbincangan Very Herdiman dari Harian Jurnal Nasional dengan Presiden Forum Studi Perdamaian Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, Mantan Ketua Komnas HAM, M Habib Chirzin:

Mengapa pembangunan harus berperspektif perdamaian?

Krisis yang melanda dunia termasuk Indonesia seperti krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi dapat mengancam integritas suatu bangsa, mengancam keutuhan negara baik karena konflik, maupun karena gejolak sosial di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan adalah ide perdamaian. Ekonomi erat kaitannya dengan perdamaian.

Sejak kapan ide tersebut muncul?

Hal itu sudah dimulai sejak tahun 1982. Karena krisis ekologi hasil pembangunan, akan berakibat pada krisis pangan, yakni terkait dengan kelangkaan pangan, maupun pendistribusian yang tidak adil atau produksi yang tidak ditangani oleh para petani, atau nelayan. Tahun 80-an ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi hijau, kami sudah memertanyakan akibat revolusi hijau itu. Karena justru mendatangkan kerusakan lingkungan, kelangkaan pangan. Paling tidak, hal itu terjadi karena pertanian monokultur serta karena penguasaan pangan oleh pengusaha dan pemilik modal. Lantas, kemudian, muncul apa yang disebut dengan revolusi biru, blue revolution dalam bidang perikanan, kelautan yang kemudian memunculkan revolusi putih dalam peternakan. Yang semua itu saling berkait berkelindan dengan keseluruhan krisis ekologi yakni lingkungan yang semakin merusak daya dukung bagi sumber kehidupan. Kelangkaan sumber pangan, ditambah dengan kebijakan nasional tentang kehutanan monokultur serta privatisasi air, dapat mengganggu keamanan suatu masyarakat. Itu yang disebut dengan human security. Keamanan manusia itu terkait dengan keamanan ekonomi, keamanan ekologi, juga keamanan lain yang menopang kehidupan yang demokratis yakni human freedom.

Apa saja cakupan human freedom?

Human Freedom mempuyai tiga cakupan atau hal pokok. Pertama, masyarakat punya hak untuk mengontrol pembangunan yang benar. Dalam politik misalnya terkait dengan jaminan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Ini adalah salah satu keamanan yang harus dijamin oleh negara. Kedua, menyangkut human well being. Negara akan utuh, aman, kalau rakyatnya sejahtera. Ini disebut economic well being. Ketiga, adalah human survival. Human survival tidak saja mengandaikan tidak adanya orang yang mati dalam peperangan, tapi juga tidak ada orang yang mati sia-sia. Tidak ada orang yang mati terbunuh dalam demonstrasi, mati karena kecelakaan, karena terlambat diobati, atau yang mati kelaparan.

Bagaimana menilai pembangunan yang damai?

Pembangunan yang damai itu bisa dilihat dari perencanaan, misalnya data yang digunakan. Kemudian apakah program pembangunan dan kebijakan pembangunan itu berpihak pada rakyat kecil, miskin, anak dan perempuan, serta kelompok yang paling rentan seperti kaum pengungsi dan para manula. Jadi harus ada perencanaan yang detail. Perecanaan pembangunan harus peacefull yakni yang memenuhi kriteria keamanan, yakni keamanan pangan, keamanan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Ketiga, bisa dinilai dari realisasi dalam bidang pendanaannya (APBN). Yang terjadi adalah anggaran belanja kita sangat tidak seimbang. Hal ini jga dilihat dari pembayaran utang. Jadi, pendanaan itu peaceless. Kita juga melihat realisasi APBN untuk bidang pendidikan yang masih sangat kecil. Jadi, APBN kita juga peaceless. Yang terjadi sekarang ini – hemat saya – adalah pembangunan yang tidak damai, peaceless.

Penyebab kelangkaan pangan terkait dengan paradigma pembangunan?

Kelangkaan yang terjadi selama ini merupakan kesalahan paradigma yang antroposentris. Seolah-olah manusia adalah penguasa. Padahal, manusia adalah bagian dari apa yang disebut dengan masyarakat bumi (earth community). Kita adalah masyarakat bumi dan mendapat posisi yang sangat mulia. Karena itu tugas manusia adalah memakmurkan seluruh makhluk, bukan merusaknya.

Apa saja tugas negara untuk mewujudkan pembangunan berwajah damai?

Kewajiban negara adalah mengusahakan kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan. Negara harus memastikan hak rakyat atas tanah dan air, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena hak mendapatkan lingkungan yang sehat telah dijamin kovenan internasional dalam HAM, yakni kovenan tentang lingkungan. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan adalah upaya untuk memanusiakan manusia, memulihkan kemanusiaan manusia. Karena itu, pemberantasan kemiskinan harus bersifat holistik, menyeluruh. Perlindungan harkat dan martabat manusia itu penting. Jadi tidak sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk sesaat saja.

Sumber : Jurnal Nasional

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:00 am

Posted in INTERVIEW, NEWS