Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Archive for the ‘NEWS’ Category

HENTIKAN HUKUMAN FISIK DI SEKOLAH

leave a comment »

Jejak Info
Minggu, 03 Juni 2007 18:56:45

Hentikan Hukuman Fisik pada Pendidikan Anak

Jakarta-RoL– Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia DKI (Himpaudi DKI), Komnas HAM, Forum PAUD, dan Depkdiknas secara bersama membuat Deklarasi Penghentian Penghukuman Fisik Dalam Pendidikan Pada Anak.

Ditemui di sela-sela deklarasi di Jakarta, Minggu, anggota Komnas HAM Habib Chirzin menyatakan, deklarasi tersebut dilandasi keprihatinan terhadap masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak usia dini oleh para orang tua.

Di tingkat dunia, katanya, penggodokan penghentian kekerasan terhadap anak sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu melalui Unesco. Sedangkan di Indonesia baru dideklarasikan sekarang.

Dari penelitian yang kami lakukan, pendidikan anak secara persuasif ternyata lebih mengena dibandingkan jika diberikan dengan cara kasar, kata Habib Chirzin.

Melalui deklarasi itu, katanya, pihaknya meminta para orang tua segera menghentikan kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan fisik pada anak antara lain dilakukan dengan cara menjewer, menempeleng, memukul dengan tangan kosong, memukul dengan alat, menendang, dan lain-lain.

Pola berpikir anak yang mendapat banyak kasih sayang, jauh lebih maju dari pada anak usia dini yang selalu mendapat kekerasan dari para orang tuanya, katanya.

Sekjen Himpaudi DKI Yupi AM Natakusumah menambahkan, kemajuan pola berpikir anak juga ditentukan oleh tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya.

Anak yang berasal dari keluarga berkecukupan ternyata lebih cerdas dari anak-anak yang kedua orang tuanya kurang mampu, kata Yupi.

Alasannya, kata dia, tingkat emosi orang tua yang secara ekonomi berkecukupan cenderung lebih rendah daripada orang tua yang secara ekonomi kurang mampu.

Sementara itu pada deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 peserta yang terdiri atas anak-anak dan orang tua, panitia penyelenggara juga menggelar pameran karya anak, lomba lukis, dan dialog interaktif yang juga dihadiri Walikota Jakarta Pusat Muhayat dan Ketua Penggerak PKK Ny Fauzi Bowo. Acara deklarasi tersebut sekaligus merupakan puncak peringatan.

Hardiknas di Provinsi DKI. Sebelumnya berbagai lomba dan pameran dilakukan di empat wilayah Jakarta dan Bekasi. antara

(red)

Sumber: Republika Online

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 12:14 pm

Posted in NEWS

JOURNAL MDG GLOBAL WATCH

leave a comment »

Bibliography for “MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”

View more issues: Fall 2006, Spring 2007, Summer 2007

“MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”. Global Watch. Fall 2007. FindArticles.com. 14 Apr. 2008. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5445/is_200710/ai_n21300052
Continued from page 1. Previous – 1 – 2

Articles in Fall 2007 issue of Global Watch

• “CLIMATE CHANGE AND THE MDGs”
by Mac Donald, Henry L

• MDG GLOBAL Watch Board of Advisors

• Human Nature vs. the MDGs
by Marques, Joan F

• Does Goal Number Three Lead the Way?
by Knaub, Barbara

• Human Rights and the MDGs
by Ooft, Max

• Role of the media in the acceleration of the achievement of the various Millennium Development Goals,
by Scott, Sheldon

• The Natural Disasters and the MDGs
by Prado, Nancy del

• Uneasy Bedfellows? Human rights and the Millennium Development Goals

by Tan, Anamah

• Eradication of Poverty and Hunger through Global Partnership for Development
by Morris, Philo

• Millennium Development Goals: Ongoing Education to the Peoples of the World is Necessary!, The
• Ageing should be considered in the achievement of the MDGs
by Hazzard, Virginia

• Way Forward, The
by Tobing-Klein, Irma Eugenie Loemban

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:07 am

Posted in NEWS

MDG GLOBAL WATCH BOARD OF ADVISORS

leave a comment »

MDG GLOBAL Watch Board of Advisors
Global Watch, Fall 2007
• E-MAIL
• PRINT
• LINK

(Listed in alphabetical order based on last name)

* Dr. Abraham Joseph (India /USA), Co-Founder, Chair, MDG Global Watch Board of Advisors
* Drs. Berryl Biekman, President of the Pan African Strategy and Research (Group Panafstrag) (Europe/NL);
* Mrs.Esmeralda Brown, Chair South Caucus (Panama I USA);
* Dr. Florence Chenoweth, former Director FAO Liaison Office with the United Nations (Liberia);
* Drs. M. Habib Chirzin, Director of Forum on Peace, Human Rights and Development Studies in Jakarta and SEARICE in Manila – Indonesia;
* Prof. Dr. Erica Daes, Founding Chairperson and special rapporteur UN Working Group on Indigenous Populations/ Member UN Sub Commission on the promotion and protection of Human Rights (recipient of the UN Human Rights Award), Greece;
* Dr.Larry Gell, Director International Agency for Economic Development, IAED (USA);
* Mr. Joyce van Genderen-Naar, Lawyer, specialist EU ACP in Brussels;
* Ambassador Crispin Gregoire (Dominica), Permanent Representative (PR) to the UN, Dominica
* H.E. José Luís Guterres, former Ambassador, Permanent Representative to the United Nations, Democratic Republic of Timor-Leste
* Mrs. Ann Harris (Netherlands), Artist (Musician, writer)
* Ms. Muriel Held, biologist, environmental specialist, dep. coordinator MDG Global Watch Focal point Suriname;
* Mr. Ray Jong A Lock, Member JCI Suriname / Vice President JC International, Suriname

* Mrs. Barbara Knaub, retired CEO wholesale Bakery, Vice President Voices of African Women (VAM), USA;
* Mrs Shoelamith Koenig, UN Human Rights Award Winner (2003); Founder /Director of People’s Movement Human Rights Learning (PDHRE), New York, USA;
* Mr. Ronny Lemmers (Netherlands), Official Ministry / managing partner Benefaction Consultancy
* Ambassador Francis Lorenzo (Dominican Republic), deputy PR to the UN
* Mr. Gert van Maanen (Netherlands), Consultant Development Cooperation;
* Mr. Albert Mahangi (Netherlands) Advisor to the municipality the Hague / managing consultancy partner;
* Dr.Ra’ana Mahmood, President Geriatrics care foundation of Pakistan;
* Ambassador TOMMO Monthe (Cameroon): member UN ACABQ
* Ms Philo Morris, Medical Mission Sisters, expert issues Financing for Development NGO Committee FfD (India I USA);
* Amb. Missouri Sherman Peters (Bahamas), former Chef de Cabinet of the President of the 58th Session of the General Assembly, Bahamas
* Dr. Cor Pigot, Former Minister / UNESCO Executive Board / Consultant (Suriname);
* Mrs Nana Fosu Randal, chairperson Voices of African Women (VAM), / former chief financial officer UN Peacekeeping, Ghana I USA);
* Mrs. Angela Reingoud, Entrepreneur, vice president of the Class Act Productions (USA)
* Prof. Louk de la Rive Box (Netherlands), Rector Institute of Social Studies, The Hague;
* Drs. Iris Sandel, co-chair Organizing Committee first Civil Society Forum Suriname, May 2007 / member UNA Suriname (Focal point MDG Global Watch), Suriname;
* Prof. Dr.K. Arjun Sengupta, Independent Expert on Human Rights, Extreme Poverty and the Right to Development / Professor Harvard University (India /USA)
* Ambassador Lamuel Stanislaus (Grenada), former PR to the UN
* Mr. Matthias K. Tajon, Counselor to Foundation S.E.R (Subjective Experience and Research), Germany;
* Mrs. Grace Talma, Consultant // President United Nations of Trinidad and Tobago;
* Dr. Donald Trottman (Guyana), Lawyer, President UNA of Guyana;
* Mr. John Waalring, Staff member / adviser on Cultural Issues (the Netherlands);
* Ms. Denice Zeefuik (Denice Jannah), international vocalist actress, educator, theatre vocal coach, composer and lyricist / Edison Jazz Public Award winner (2000), during her 7th appearance at the North Sea Jazz Festival in The Hague, Holland (Suriname I Netherlands)
Copyright Millennium Development Goal Global Watch Fall 2007
Provided by ProQuest Information and Learning Company. All rights Reserved

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:04 am

Posted in NEWS

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PERDAMAIAN

leave a comment »

Opini Jakarta | Selasa, 13 Mei 2008

Menerapkan Pembangungan dalam Perspektif Perdamaian

by : Fransiskus Saverius Herdiman

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon beberapa waktu lalu menyerukan kepada pemimpin dunia untuk melakukan tindakan tanggap darurat menangani krisis pangan. Jika tidak, krisis pangan akan memicu gejolak sosial, mengganggu keamanan dunia bahkan peperangan. Seruan Ban tentu bukan sekadar isapan jempol belaka. Krisis pangan telah memicu konflik masyarakat untuk merebut sumber daya pangan dan air. Di sinilah muncul ironi pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan kemakmuran dan memanusiakan manusia, justru telah tampil sebagai pemusnah manusia dan kemanusiaan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan perdamaian, malah menyulut peperangan. Karena itulah, kata Habib Chirzin, sudah saatnya kita menerapkan pembangunan berperspektif perdamaian. Apa itu pembangunan berperspektif perdamaian? Berikut, perbincangan Very Herdiman dari Harian Jurnal Nasional dengan Presiden Forum Studi Perdamaian Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, Mantan Ketua Komnas HAM, M Habib Chirzin:

Mengapa pembangunan harus berperspektif perdamaian?

Krisis yang melanda dunia termasuk Indonesia seperti krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi dapat mengancam integritas suatu bangsa, mengancam keutuhan negara baik karena konflik, maupun karena gejolak sosial di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan adalah ide perdamaian. Ekonomi erat kaitannya dengan perdamaian.

Sejak kapan ide tersebut muncul?

Hal itu sudah dimulai sejak tahun 1982. Karena krisis ekologi hasil pembangunan, akan berakibat pada krisis pangan, yakni terkait dengan kelangkaan pangan, maupun pendistribusian yang tidak adil atau produksi yang tidak ditangani oleh para petani, atau nelayan. Tahun 80-an ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi hijau, kami sudah memertanyakan akibat revolusi hijau itu. Karena justru mendatangkan kerusakan lingkungan, kelangkaan pangan. Paling tidak, hal itu terjadi karena pertanian monokultur serta karena penguasaan pangan oleh pengusaha dan pemilik modal. Lantas, kemudian, muncul apa yang disebut dengan revolusi biru, blue revolution dalam bidang perikanan, kelautan yang kemudian memunculkan revolusi putih dalam peternakan. Yang semua itu saling berkait berkelindan dengan keseluruhan krisis ekologi yakni lingkungan yang semakin merusak daya dukung bagi sumber kehidupan. Kelangkaan sumber pangan, ditambah dengan kebijakan nasional tentang kehutanan monokultur serta privatisasi air, dapat mengganggu keamanan suatu masyarakat. Itu yang disebut dengan human security. Keamanan manusia itu terkait dengan keamanan ekonomi, keamanan ekologi, juga keamanan lain yang menopang kehidupan yang demokratis yakni human freedom.

Apa saja cakupan human freedom?

Human Freedom mempuyai tiga cakupan atau hal pokok. Pertama, masyarakat punya hak untuk mengontrol pembangunan yang benar. Dalam politik misalnya terkait dengan jaminan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Ini adalah salah satu keamanan yang harus dijamin oleh negara. Kedua, menyangkut human well being. Negara akan utuh, aman, kalau rakyatnya sejahtera. Ini disebut economic well being. Ketiga, adalah human survival. Human survival tidak saja mengandaikan tidak adanya orang yang mati dalam peperangan, tapi juga tidak ada orang yang mati sia-sia. Tidak ada orang yang mati terbunuh dalam demonstrasi, mati karena kecelakaan, karena terlambat diobati, atau yang mati kelaparan.

Bagaimana menilai pembangunan yang damai?

Pembangunan yang damai itu bisa dilihat dari perencanaan, misalnya data yang digunakan. Kemudian apakah program pembangunan dan kebijakan pembangunan itu berpihak pada rakyat kecil, miskin, anak dan perempuan, serta kelompok yang paling rentan seperti kaum pengungsi dan para manula. Jadi harus ada perencanaan yang detail. Perecanaan pembangunan harus peacefull yakni yang memenuhi kriteria keamanan, yakni keamanan pangan, keamanan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Ketiga, bisa dinilai dari realisasi dalam bidang pendanaannya (APBN). Yang terjadi adalah anggaran belanja kita sangat tidak seimbang. Hal ini jga dilihat dari pembayaran utang. Jadi, pendanaan itu peaceless. Kita juga melihat realisasi APBN untuk bidang pendidikan yang masih sangat kecil. Jadi, APBN kita juga peaceless. Yang terjadi sekarang ini – hemat saya – adalah pembangunan yang tidak damai, peaceless.

Penyebab kelangkaan pangan terkait dengan paradigma pembangunan?

Kelangkaan yang terjadi selama ini merupakan kesalahan paradigma yang antroposentris. Seolah-olah manusia adalah penguasa. Padahal, manusia adalah bagian dari apa yang disebut dengan masyarakat bumi (earth community). Kita adalah masyarakat bumi dan mendapat posisi yang sangat mulia. Karena itu tugas manusia adalah memakmurkan seluruh makhluk, bukan merusaknya.

Apa saja tugas negara untuk mewujudkan pembangunan berwajah damai?

Kewajiban negara adalah mengusahakan kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan. Negara harus memastikan hak rakyat atas tanah dan air, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena hak mendapatkan lingkungan yang sehat telah dijamin kovenan internasional dalam HAM, yakni kovenan tentang lingkungan. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan adalah upaya untuk memanusiakan manusia, memulihkan kemanusiaan manusia. Karena itu, pemberantasan kemiskinan harus bersifat holistik, menyeluruh. Perlindungan harkat dan martabat manusia itu penting. Jadi tidak sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk sesaat saja.

Sumber : Jurnal Nasional

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 10:00 am

Posted in INTERVIEW, NEWS

KADER-KADER MUHAMMADIYAH

leave a comment »

Kader-Kader dari Matahari Terbit

Muhammadiyah, organisasi Islam yang modern, memiliki sistem kaderisasi yang siap memasok pemimpin-pemimpin nasional. Orde Baru pernah mengerdilkannya.

BANYAK pihak yang mengakui Dr. M. Amien Rais sebagai lokomotif gerakan reformasi, yang bersama mahasiswa menggulingkan rezim keropos Orde Baru. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bekas Ketua PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tahun-tahun ini memainkan peran besar di pentas politik nasional. Di kalangan muda, Amien dinilai sukses membawa Muhammadiyah dalam mewarnai proses reformasi—ketika hampir semua komponen bangsa terkooptasi oleh rezim. Tak mengherankan jika M. Amien Rais dianggap sebagai salah satu “mutiara” Muhammadiyah.

Namun, selain Amien, Muhammadiyah menyimpan dokumen sederet tokoh yang memenuhi syarat disebut pemimpin legendaris. Sebut saja K.H. Mas Mansur (1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953), dan A.R. Sutan Mansur (1953-1959). Ketiganya, selain pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah yang sukses, diakui sebagai tokoh-tokoh besar Indonesia. Mengapa Muhammadiyah bisa memiliki banyak pemimpin yang hebat?

Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang muslim modernis, di Kota Yogya pada 1912, Muhammadiyah kini diperkirakan memiliki anggota 28 juta orang. Mereka terutama kaum muslim perkotaan dan kalangan intelektual. Organisasi Muhammadiyah terstruktur dari tingkat desa hingga tingkat nasional dan relatif modern karena kepemimpinannya bersifat kolektif dan dipilih secara demokratis.

Sebagai organisasi dakwah yang bergerak dalam berbagai bidang sosial, Muhammadiyah menurut data hingga November 2000 memiliki 12.204 unit lembaga pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia juga memiliki lembaga sosial semacam panti asuhan sebanyak 3.432 buah, lembaga ekonomi sebanyak 1.673 buah dengan bank perkreditan rakyat sebanyak 19 buah, juga lembaga kesehatan seperti rumah sakit umum, rumah bersalin, dan poliklinik sebanyak 525 buah.

Dengan sejumlah “outlet” seperti itu, kaderisasi kepemimpinan dalam setiap level menjadi penting dan memungkinkan. Menurut Haedar Nasir, Sekretaris PP Muhammadiyah, sejak awal berdiri, organisasinya mengandalkan proses pengaderan pada tiga pilar, yaitu keluarga, sistem pendidikan, dan proses ideologisasi. Ketiganya diusahakan supaya terus bersinergi. Salah satu pilar yang dianggap penting adalah keluarga. “Itu ladang yang paling subur dan embrio pendidikan paling dini,” kata Haedar.

Pengaderan juga berbenih melalui sistem pendidikan. Secara umum, kurikulum pendidikan Muhammadiyah sama dengan sekolah versi Departemen Pendidikan Nasional. Bedanya, sekolah Muhammad-iyah memperoleh tambahan materi, antara lain ke-Muhammadiyah-an dan pelajaran agama Islam. Juga ada kegiatan organisasi ekstrakurikuler semacam Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut mempunyai program pengaderan. Walau begitu, menurut Haedar, pendidikan Muhammadiyah tidak mengindoktrinasi siswa untuk menjadi fundamentalis atau monolitis. “Prosesnya cenderung liberal,” kata Haedar.

Proses ideologisasi melalui organisasi otonom, semacam Aisyiyah, Nasyi’atul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga berperan dalam pengaderan. “Di sini, mereka mengikat solidaritas kolektif yang tidak kaku,” kata Haedar. Jadi, secara umum, sistem pengaderan di Muhammadiyah memang diciptakan. Aktivis Muhammadiyah bisa meniti semacam jenjang karir dari tingkat ranting (desa) hingga tingkat pusat (nasional) dalam waktu rata-rata 10 tahun.

Muhammadiyah juga memiliki lembaga Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani, yang memiliki program antara lain pelatihan dan kajian bagi para pengurus wilayah dan ranting. Sebelum Muktamar Muhammadiyah 2000 di Jakarta, lembaga itu bernama Badan Pembinaan Kader. Dalam Muhammadiyah, posisi lembaga majelis lebih tinggi dari badan. “Peningkatan status ini menunjukkan pentingnya kaderisasi di Muhammadiyah,” kata Dr. Syafi’i Ma’arif, Ketua PP Muhammadiyah.

Namun, jenjang karir di Muhammadiyah juga bisa dilompati lewat jalan samping. Misalnya, Prof. A. Malik Fadjar, yang muncul lewat lembaga rektor. Tidak meniti karir di Muhammadiyah dari bawah, Malik Fadjar “terjaring” melalui jabatannya sebagai dekan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selanjutnya, ia diangkat menjadi Rektor UMM dan terpilih kembali beberapa kali.

Kampus yang berdiri pada 1964 itu sejak dipimpin Malik Fadjar pada 1983 menunjukkan perkembangan yang pesat, baik menyangkut peningkatan status jurusan, pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, ataupun penambahan dan peningkatan kualitas tenaga administrasi dan akademik. Kini, UMM memiliki sembilan fakultas dan 29 jurusan/program studi strata 1, tiga program studi strata 2, dan satu akademi keperawatan. Saat ini, UMM dianggap sebagai perguruan tinggi swasta terbesar di Kota Malang. Bahkan, menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, UMM adalah kampus Muhammadiyah yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Jumlah mahasiswanya 25 ribu orang lebih. Aset totalnya senilai Rp 298 miliar. Kesemua itu, dan perjalanan Malik Fajar sebagai rektor selama 16 tahun, membuktikan dirinya sebagai manajer andal perguruan tinggi.

Pertanyaannya, apakah sistem pengaderan di Muhammadiyah efektif. Pasalnya, banyak kritik yang dialamatkan ke sistem pendidikan Muhammadiyah, yang dinilai tak menghasilkan kader yang militan. Maklum, sistem pendidikan Muhammadiyah, seperti diakui Haedar, amatlah liberal. “Bahkan ada yang menuding sekuler,” kata Haedar. Jadi, apakah munculnya pemimpin hebat Muhammadiyah disebabkan oleh sistem kaderisasi yang bermutu ataukah faktor lain, misalnya keunggulan pribadi yang bersangkutan atau atmosfer nilai yang berkembang di Muhammadiyah?

Yang jelas, sistem pengaderan di Muhammadiyah memiliki beberapa keunggulan. Muhammadiyah bisa menjaring sebanyak mungkin potensi orang tanpa terjebak pada satu proses parokialisme. Keterbukaan, inklusivisme, dan pluralisme juga menjadi ciri organisasi. “Dari segi agama, santri boleh masuk, juga yang abangan,” kata Haedar. Salah satu etos kerja yang masih dipegang teguh hingga kini adalah keikhlasan. Contohnya, pengurus PP Muhammadiyah tidak memperoleh gaji dalam peng-abdiannya. Paling-paling mereka memperoleh jatah beras 25 kilogram per bulan. “Beras itu simbol rumah tangga. Tujuannya agar jangan sampai keluarga pengurus Muhammadiyah telantar,” kata Haedar.

Etos kerja sukarela itu bisa berlangsung karena aktivis Muhammadiyah biasanya memiliki profesi dan pekerjaan masing-masing. Namun, faktor yang relatif kuat tampaknya adalah atmosfer nilai yang positif di Muhammadiyah. Misalnya, ya, soal keikhlasan itu, dan prinsip untuk mengembangkan “ilmu yang amaliyah” dan “amal yang ilmiyah”.

Pengaderan di Muhammadiyah mengalami pasang-surut seiring kondisi politik nasional. Pengaruh politik yang paling kuat yaitu suasana otoriter politik rezim Orde Baru. Pemerintahan Soeharto, yang ingin mengooptasi semua organisasi masyarakat di bawah kungkungannya, membuat Muhammadiyah mengalami ketegangan politik. Dalam bahasa cendekiawan Muhammadiyah Drs. M. Habib Chirzin, perkembangan (flourishing) Muhammadiyah sempat terganggu semasa Orde Baru. “Kalau tidak, mungkin perkembangan Muhammadiyah lebih dari yang sekarang,” kata Habib. Toh, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, menurut Habib, siap memasok pemimpin-pemimpin nasional.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF

POKOK & TOKOH

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 9:57 am

Posted in NEWS

PERDAMAIAN DAN HUMAN SECURITY

leave a comment »

Human Security Makin Jadi Model Perdamaian
[Agama dan Pendidikan]
Diskusi Perdamaian di Uhamka
Human Security Makin Jadi Model Perdamaian

Jakarta, Pelita

Sejak berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya tembok Berlin (Jerman) dan pecahnya Uni Sovyet, human security (keamanan manusia) menjadi model perdamaian dan pembangunan manusia karena konsep ini secara komprehensif mampu memadukan antara konsep keamanan konvensional dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, politik komunitas dan keamanan lingkungan.

Nobel perdamaian, salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia, bahkan kini memilih orang-orang yang berhasil memberantas kemiskinan seperti Muhammad Yunus dengan Graameen Bank-nya. Ini pertanda bergesernya paradigma perdamaian ke arah human security yang bersifat komprehensif, kata Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Human Security Habib Chirzin, di Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) Jakarta, Selasa (23/9).

Habib Chirzin mengatakan pada saat ini setelah berakhirnya perang dingin keadaan sudah banyak berubah. Demikian pula dengan konsep perdamaian dan keamananpun mengalami perubahan.

Pengertian perdamaian positif (\”positive peace\”) tidak hanya berarti tidak adanya perang atau konflik bersenjata, tetapi terpenuhinya semua hak-hak dasar manusia untuk hidup dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang demokratis sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Habib Chirzin mengatakan, Ketua Commission on Human Security (2003) Dr Sadako Ogata, mengemukakan, keharusan mengubah paragdigma keamanan dari berpusat pada negara (state centric) menjadi berpusat pada individu manusia.

Masalah perdamaian dan keamanan bukanlah sekedar mengenai perang dan konflik, tapi juga mengenai kemiskinan, penyakit dan kerusakan lingkungan, kata Habib Chirzin mengutip Sekjen PBB Koffi Annan (2005).
Mengenai perdamaian di bidang lingkungan, Habib Chirzin mengatakan bahwa saat ini banyak terjadi pembalakan liar dan polusi CO2 makin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Hal ini perlu diatasi agar terjadi perdamaian dunia.

Di bidang keamanan pangan, ia mengatakan, jika tidak hati-hati menangani pangan maka akan menyebabkan banyak kematian dan bisa juga berujung kepada perang.

Sementara itu Wakil Rektor Uhamka Pujo Sumedi mengatakan, perdamaian dunia merupakan kebutuhan umat manusia, termasuk juga umat Islam. Umat Islam, katanya, juga harus turut menciptakan perdamaian dunia.

Dengan perdamaian dunia, katanya, maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat.

Uhamka, katanya, turut berupaya menciptakan perdamaian dunia dengan potensi yang ada. Sebagai contoh, Uhamka, saat masih bernama IKIP Muhammadiyah, sejak tahun 1986 telah aktif melakukan berbagai kegiatan dalam kajian maupun pendidikan perdamaian.
Karena kegiatan itu, IKIP Muhammadiyah telah mendapat kehormatan dari Sekjen PBB Javier de Cuellar, dengan menerima Peace Messenger Award pada 20 September 1988 di markas PBB New York.

Hari Perdamaian Dunia yang jatuh pada 21 September, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1981. (dik)

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 9:50 am

Posted in NEWS

PENDIDIKAN DAN KARAKTER BANGSA

leave a comment »

Education ‘key’ to multicultural nation
Jakarta (The Jakarta Post: 05/08/06) Ketika Indonesia sedang sibuk mengatasi berbagai masalah ekonomi serta bencana yang tiada hentinya, para pakar menyerukan bahwa untuk membangun masyarakat yang pluralistik dan damai, Indonesia harus mengedepakan reformasi pendidikan yang mendorong toleransi untuk saling menghargai perbedaan masing-masing.
“Reformasi merupakan kunci untuk membentuk karakter bangsa kita, yang telah dirongrong rasa saling curiga antar warga,” kata Habib Chirzin, anggota Komnas HAM Selasa lalu saat berdialog dengan para mahasiswa di Jakarta Timur. Habib mengatakan bahwa sejarah panjang pemerintahan tangan besi di Indonesia sejak kemerdekaan telah merusakkan rasa saling hormat serta salaign menghargai antar warga. “Kita mewarisi budaya untuk merepresi pihak lain demi keuntungan sendiri,” tandasnya. Habib menjelaskan bahwa hal ini mengharuskan kita untuk sedini mungkin mengajarkan pada para siswa bahwa mereka tinggal dalam masyarakat yang beraneka-ragam.
Mudji Sutrisno, profesor filsafat dari UI, mengatakan budaya represif juga cenderung untuk membawa masyarakat pada kehidupan materialistik yang membawanya lebih menjauhi lagi nilai-nilai budaya untuk menghargai keberagaman. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. “Harus ada strategi budaya yang konkrit untuk mempromosikan pluralisme di negara ini. Mereka yang melawannya harus memperoleh hukuman,” tandasnya. Menurut Mudji, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap kaum fundamentalis yang mencoba mencelakai orang-oarng yang berbeda dengan mereka.
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan harmoni dan menghindari aksi yang dapat mengakibatkan pertikaian politik dan sosial. Dia mencontohkan pertunjukan gosip hiburan (infotainment), yang menurutnya lebih baik tidak usah ditayangkan bila hanya akan mendatangkan kontroversi. Ia juga mengatakan bahwa memberi label beberapa perda sebagai perda syariat juga kontra-produktif. “Menurut saya peraturan – peraturan demikian tidak harus diberi label demikian yang hanya menciptakan bias terhadap umat Muslim. Lebih baik semangat syariah di terapkan pada hukum positif,” katanya, sembari menambahkan bahwa semua agama pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang serupa dalam membedakan mana yang baik dan buruk..
By Adisti Sukma Sawitri, The Jakarta Post, Jakarta

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 9:47 am

Posted in NEWS