Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Archive for the ‘Articles and Reports’ Category

KERJASAMA PEMBANGUAN DUNIA ISLAM : PERLU PENGEMBANGAN MODEL

leave a comment »

KERJASAMA PEMBANGUAN DUNIA ISLAM :

PERLU PENGEMBANGAN MODEL

Oleh

M. Habib Chirzin

( President, Islamic Forum for Peace and Development Millennium

dan Council, Asian Muslim Action Network )

I- Rintisan Jalan UMY – IIUM

Kerjasama antara Negara-negara Muslim diharapkan dapat memacu laju pembangunan di Negara-negara yang mayoritas penduduknya masih bergelut dengan masalah kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan anak, rendahnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta parahnya tingkat kerusakan lingkungan hidup. Bahkan masih ada yang memiliki angka buta aksara yang cukup tinggi. Rintisan yang dilakukan oleh Universitas Islam Antara Bangsa Malaysia (International Islamic University of Malaysia – IIUM) bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) baru-baru ini dengan menggelar seminar internasional yang bertajuk “Negara-negara Muslim dan Pembangunan : Capaian, Hambatan dan Alternatif Penyelesaian ( Pendekatan Multi Disiplin) ”, yang merupakan rangkaian dari Educational and Cultural Visit to Yogyakarta, Indonesia, 30 Nopember sd 5 Desember 2006, merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan kerjasama internasional panjang yang layak diapresiasi. Dan yang lebih penting lagi, untuk ditindak lanjuti. Seminar yang dibuka oleh Menteri Pendidikan RI Prof. DR. Bambang Sudibyo ini juga dihadiri oleh Rektor IIUM Prof. Dato DR Syed Arabi Idit, Rektor UMY DR. Khoiruddin Bashory, Dekan Pasca Sarjana IIUM, Dekan ISTAC, mahasiswa pasca sarjana IIUM yang berasal dari 17 negara serta mahasiswa pasca sarjana UMY. Suatu pesamuan ilmiah yang cukup menarik, karena telah membahas hal ihwal pembangunan di negara-negara muslim dari berbagai aspek. Mulai dari Iptek, sosial, budaya dan agama; sampai kepada masalah ekonomi dan politik. Suatu pendekatan kajian pembangunan yang cukup komprehensif, yang diharapkan memberikan masukan bagi penyelesaian berbagai masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara muslim tersebut.

Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:30 am

SOLIDARITAS DUNIA ISLAM UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

with one comment

SOLIDARITAS DUNIA ISLAM UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

 
Oleh

M. Habib Chirzin *)

 
I-                    Lembaga Islam Tanggap Bencana

 
Islamic Relief dan Muslim Aid yang berpusat di London merupakan lembaga Islam yang telah berhasil merintis pelayanan bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Baik bencana alam maupun bencana akibat konflik dan perang. Mereka juga berpengalaman melakukan pelayanan masyarakat miskin di wilayah-wilayah yang tertinggal dalam pembangunan di berbagai belahan dunia, seperti di Asia Selatan, Afrika Barat, bekas Uni Soviet, kawasan Balkan dan  Bosnia Herzigovina. Banyak proyek-proyek mereka yang cukup berhasil. Bahkan diantaranya pernah mendapat penghargaan internasional, seperti yang diterima oleh Br. Yusuf Islam (Cat Steven), pelantun lagu “Morning has Brooken” yang pernah menjadi “hit” pada tahun 1970-an. Penghargaan dunia tersebut diterima dari World Association of NGOs (WANGO) di Budapest, Hungaria, pada bulan Oktober 2004, di mana penulis berkesempatan diundang menjadi salah seorang yang memberikan pidato sambutan. 

  Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:28 am

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF, ETIKA GLOBAL DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH

leave a comment »

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF, ETIKA GLOBAL DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH

 
Oleh

M. Habib Chirzin

 

I-            Kepemimpinan Transformatif dalam Masyarakat yang sedang Berubah.

 

Kepemimpinan transformatif (Transformatif Leadership) sebagaimana yang antara lain dikembangkan Asia Pacific Online Network of Women in Politics, Governance, Decision-Making and Transformative Leadership, A project of the Center for Asia Pacific Women in Politics (CAPWIP) Women’s Global Rights,  yang mengembangkan Asian Innovative Practices in Gender Mainstreaming, merupakan sebuah model kepemimpinan yang patut dikaji bersama, untuk kemudian dikembangkan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam masyarakat yang sedang berada dalam transformasi demokrasi, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini, model kepemimpinan transformatif ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari proses reformasi yang masih berjalan tersendat-sendat. Dalam situasi yang sangat menentukan masa depan bangsa dan Negara seperti ini, kepemimpinan perempuan pada semua lini dan peringkat menjadi sangat imperatif. Bahkan sejak dua dekade yang lalu, sebenarnya gerakan perempuan dunia telah  memperoleh momentumnya untuk bersama menentukan masa depan kemanusiaan dan kelestarian planet bumi ini dari kehancuran.  

  Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:24 am

MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

with one comment

MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA

YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Oleh

M. Habib Chirzin

I- Penanggulangan Bencana Berbasis HAM

Berbagai upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh badan-badan kemanusiaan internasional, regional maupun nasional, sejak satu dekade terakhir ini. Dua bulan setelah terjadinya bencana Tsunami di Aceh, Nias dan sebagaian dari wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, Asian Resource Foundation ( ARF ) yang bekerjasama dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) serta beberapa lembaga regional lainnya, telah menyelenggarakan suatu panel diskusi tentang penanggulangan bencana dengan mengundang beberapa pembicara yang berasal dari beberapa negara yang terkena bencana Tsunami, seperti Indonesia, Thailand, India, Maldive dan Sri Langka, bertempat di Bangkok, pada bulan Pebruari 2005. Diskusi ini antara lain bertujuan untuk belajar dari pengalaman beberapa negara tersebut dalam menghadapi bencana Tsunami dan upaya penanggulannya. Berdasarkan berbagai data dan informasi yang diperoleh, serta pengalaman dalam penanggulangan bencana di beberapa negara tersebut, maka diusulkan antara lain perlunya pendekatan penanggulangan bancana yang berbasis HAM. Pendekatan penanggulangan bencana berbasis HAM ini dimaksudkan antara lain, untuk menjamin para korban terjamin dan terlindungi haknya untuk hidup secara bermartabat ( Rights to life with dignity ) , hak atas standar hidup yang layak (Right to an Adequate Standard of Living), hak atas keamanan pribadi ( Right to Security of Person ), hak atas keamanan di tempat tinggal (Right to Security of the Home), hak atas lingkungan yang sehat dan kelestarian (Environment and Sustainability), kesetaraan gender ( Gender Equality), Kebebasan untuk bergerak dan hak untuk Kembali ke tempat asal (Freedom of Movement (including Right to Return) dll.

Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:16 am

Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi

leave a comment »

Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi

Oleh

M. Habib Chirzin

Komisioner, Komnas HAM

 

Pertanyaan Dasar Kesejagatan

 

Dalam sebuah forum diskusi meja bundar Internasional, tentang Agama-agama Dunia dan Globalisasi, di Genting Highland Resort, yang  dihadiri oleh tokoh-tokoh pemikir globalisasi peringkat dunia, seperti Richard Falk, Paul Knitter, Kinhide Mushakoji, Joseph Camillarie, Chandra Muzaffar dan sederet nama beken lainnya, Buya DR. Ahmad Syafii Maarif mengajukan pertanyaan yang sangat arief dan cerdas. Moralitas macam apakah yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran bersama ?. Karena di tengah puncak perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, penderitaan manusia akibat konflik, perang, kemiskinan absolute, kelaparan dan penyakit yang menimpa sebagian umat manusia; belum kunjung teratasi. Ketidak adilan social dan jurang kaya miskin semakin menganga. Bahkan kemampuan perusak manusia (human distruction) juga mencapai puncaknya kecanggihannya. Lewat sistem dan struktur global yang dibungkus dengan kesejagatan. Penulis yang hadir sebagai anggota International Advisory Panel dari International Movement for a Just World, penyelenggara forum tersebut, sangat mengapresiasi pertanyaan Buya Syafii  yang sangat strategis tersebut. Pertanyaan yang dilontarkan di forum tersebut sebenarnya mewakili keprihatinan segenap warga persyarikatan, umat Islam dan bahkan mewakili kemanusiaan. 

 

Kesejagatan (globalisasi) telah menjadi narasi besar (grand narrative), zaman ini. Kesejagatan ini lebih dari sekedar tajuk ilmiah atau fenomena social yang mengemuka. Di atas itu semua, ia sangat dominan, sebagai diskursus politik dan ekonomi di dunia. Sebuah ideologi yang telah merubah dan merembes masuk ke dalam pemberitaan media, naskah kebijakan dan publikasi bisnis. (Don Kalb, 2000, David Held, 1999, John Gray 1988, 1998, Immanuel Wallerstein, 1980). Bahkan wacana kesejagatan ini   telah dianggap sebagai cerita dominant  dalam sebuah setting dari narasi besar yang muncul segera setelah posmodernisme, yang mengklaim telah berakhirnya semua narasi besar, beberapa dekade yang lalu. (Don Kalb, the End of Globalization, 2000).

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Arjun Appadurai, bahwa kesejagatan ini bersifat sangat kompleks dan merupakan konsep yang berlapis-lapis dan fenomena social yang didukung oleh fakta geografis : bahwa manusia dan tempat-tempat di dunia ini telah menjadi semakin terhubungkan satu sama lain (interconnected) secara lebih luas, sebagai akibat dari meningkatnya aliran modal, barang dan jasa antar bangsa, informasi dan gagasan, teknologi serta manusia. (Arjun Appadurai, 1996). Pertanyaan yang muncul kemudian, apa hubungannya kesejagatan ini dengan proses homogenisasi budaya, dominasi ekonomi dan bahkan dengan kolonialisme baru ?. Dalam kenyataannya, sejak awal abad 21 telah terjadi pengambil alihan kekuasan negara untuk melakukan regulasi oleh kekuatan korporasi-korporasi- transnasional (Samir Amin,2000, Martin Khor, 2002) .Apakah globalisasi ini membawa kesejahteraan, keadilan dan perdamaian di dunia ?. Karena sejak tahun 1990 dunia telah menambah penderitaan penduduk dunia dengan 250 perang antar negara dan konflik sipil baru yang mengakibatkan kematian 100 juta militer dan 100 juta rakyat sipil ( Majid Tehranian, 1999). Atau apakah sekelompok masyarakat dan bangsa memperoleh keuntungan lebih banyak dari yang lain, sehingga menimbulkan ketidak adilan dan eksploitasi  ? Ketika 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen paling miskin hanya mendapat 1,4 persen. (Majid Tehranian, opcit).  Atau benarkah kesejagatan ini merupakan akhir dari dari sejarah (Fukuyama 1992), berakhirnya modernitas (the End of Modernity- Wilson dan Mowlana, 1990) atau proses McDonaldisasi budaya (Ritzer 1993).

 

Kebijakan Publik, Kekerasan dan Pornografi Sosial Budaya

 

Pornografi yang tampil sangat vulgar, adegan kekerasan dan budaya instant yang ditayangkan di berbagai media, adalah bentuk dominasi budaya (cultural domination) dari globalisasi, yang secara tidak sadar telah merasuk ke dalam rumah tangga, bahkan kamar-kamar pribadi keluarga kita.  Bahkan secara  tidak sadar, masyarakat kita telah terlibat  ataupun mendukung kebijakan publik yang mengembangkan kekerasan budaya, kekerasan sosial, kekerasan lingkungan ( lewat pembabatan hutan dan pembalakan liar) maupun kekerasan  struktural dan ideologis. “Pornografi social” dan “pornografi ekonomi” yang berupa kemiskinan yang mencekik para petani, nelayan dan masyarakat miskin perkotaan kita – yang sebagian besar adalah bagian dari umat-, penyakit lumpuh layu, kematian ibu yang melahirkan dan anak, busung lapar, ambruknya sekolah-sekolah dasar pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar, mahalnya air bersih dll; adalah bentuk-bentuk pornografi baru yang meng-global. Realitas sosial yang memprihatinkan yang menimpa masyarakat kita di era reformasi ini seharusnya membuat bangsa dan para pengambil kebijakan ini malu. Semua bentuk “pornografi” tersebut, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan public sebagai  dampak langsung globalisasi.

 

Dalam konperensi dunia lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Budapest, pada bulan Ramadhan yang lalu, Oktober 2004, penulis yang diundang sebagai pembicara dalam tajuk “Hak atas Perdamaian dan Penyembuhan Dunia”, mendapat pertanyaan dari seorang penasehat UNDP, DR. Zia Rizvi, sahabat karib DR. Soedjatmoko (alm) tentang hubungan antara Peace, Human Rights and Human Security. Penulis diuntungkan oleh karena dua tahun sebelumnya telah menerbitkan Jurnal tentang “Human Security, Human Rights and Responsibilities”. Sebenarnya konsep human security (keamanan manusia), yang sekarang telah diadopsi oleh PBB,  lahir karena telah terjadinya diversifikasi ancaman di dunia, setelah berakhirnya masa Perang Dingin. Bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa-bangsa di dunia dan kemanusiaan di era globalisasi ini telah mengalami penganeka ragaman : kejahatan internasional yang terorganisir, korupsi, kejahatan pencucian uang, perdagangan narkoba, cyber pornografi, perdagangan perempuan dan anak-anak, kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan akut dsb. Untuk itu, national security yang konvensional, hendaknya dilengkapi dengan konsep ketahanan baru yang berpusat pada manusia (Human Centered Security). Inti dari keamanan manusia ini berupa : kebebasan manusia (human freedom), kesejahteraan manusia (human wellbeing) dan kelanjutan hidup manusia (human survival). Muhammadiyah yang sejak berdirinya telah melakukan penyelamatan social lewat lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dan berbagai amal usaha yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sebenarnya merupakan sebuah kreatifitas yang sangat cerdas dari pendiri persyarikatan. Jalan Muhammadiyah adalah jalan penyelematan kemanusiaan, sejarah dan peradaban dari ketakutan dan kelaparan ( alladzi ath’amahum min juu’in wa amanahum min khouf ).

 

 

Globalisasi Hutang dan Pelucutan Kedaulatan Rakyat dan Negara

 

Salah satu dampak globalisasi yang langsung menjadi beban negara, masyarakat dan rakyat jelata adalah   « globalisasi hutang » yang membuat semua warga negara dan bahkan bayi yang baru lahir berposisi sebagai « ghorim » ( orang yang berhutang). Hutang model ini  bukan merupakan hutang individual ( dain ) yang diikat dengan etika dan hukum fiqih yang konvensional. Tetapi ini adalah hutang publik, hutang yang bersifat multilateral, yang mempunyai dampak yang sangat besar  kepada kebijakan publik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat maupun negara. Sejak tahun 1980-an berbagai lembaga studi bahkan lembaga keagamaan melakukan advokasi atas ‘rezim hutang internasional’ ini. Sebagai contoh, pada bulan September 1990, penulis pernah diminta menjadi panelis dalam diskusi tentang pembebasan dari rezim hutang ini di Interfaith Center for Economic Justice, di Washingdton DC, antara lain bersama DR. Leonora Briones, President “International Anti Debt Coalition” di the University of Philippines. Sudah saatnya Muhammadiyah mengembangkan kajian yang serius dan mendasar tentang fiqih hutang multi lateral ini yang mempunyai dampak yang sangat luas kepada kehidupan masyarakat dan Negara.

 

Kedaulatan pangan (food sovereignty) saat ini merupakan wilayah perjuangan para petani kita yang sudah sejak tahun 1970-an menderita karena kehilangan kedaulatannya dalam pemilikan tanah, pemilihan dan penanaman benih-benih padi, palawaija, buah dan sayur ; pupuk, pestisida serta input pertanian lainnya. Bahkan kedaulatan keanekaragaman pangan yang selama ini mereka pelihara, seperti : getuk lindri, semar mendem, kipo, yangko, wadai, empek-empek dan berbagai jenis makanan lokal lainnya, semakin terdesak oleh produk-produk asing. Dibungkus dengan kemasan yang indah dan iklan yang didanai besar-besaran, sebagai bagian dari dominasi selera masyarakat. Akibatnya monopoli 1000 perusahaan multi nasional telah menguasai asset lebih dari 80 persen nilai sumber daya, alat produksi dan modal dunia, termasuk menguasai 33 persen nilai penjualan pada setiap tahun. (Gelinas, 2003).

 

Ketidak mampuan atau kengganan Negara untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) hak warga negaranya dan untuk mengatur kebijakan pubiknya di bidang pertanahan, sumber daya alam, termasuk sumber daya air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat; semakin lama semakin dilucuti oleh rezim liberalisasi yang berpihak kepada modal. Maka tidak heran, semakin banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anak, membayar pengobatan dan memperoleh akses ke air bersih. Sudah saatnya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan semangat awal pendirian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) perlu diaktualkan dalam skala yang luas. Sebenarnya Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah merupakan basis perjuangan untuk membangun kedaulatan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya dan ideology. Termasuk kedaulatan pangan.

 

Muhammadiyah ASEAN

 

Klaim yang sangat arogan dari globalisasi ini adalah TINA (There Is No Alternative”, dari tatanan dunia dan model kemasyarakatan dan budaya, selain yang mereka bangun atas dasar kerakusan (Greediness) dan ketakaburan (Arrogance). Seolah-olah di dunia ini hanya ada satu pilihan nasib kemanusiaan dan sejarah peradaban. Dan seluruh penduduk dunia harus mengekor kepada kekuatan modal besar yang penuh bergelimang riba. Klaim TINA yang telah menyengsarakan banyak penduduk dunia, bukan saja di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tetapi juga di Negara-negara maju di Eropa maupun Amerika sendiri, karena watak Hegemonik, Dominatif, Diskriminatif dan menciptakan ketidak adilan social dan penderitaan.

 

Untuk menghadapi arus globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi dan kolonisasi ekonomi dan budaya ini kadang-kadang suatu Negara kebangsaan dan kawasannya tidak cukup memadai. Untuk itu, regionalisasi menjadi suatu cara pengaturan baru. Dalam kerangka ini, regionalisasi Muhammadiyah menjadi sebuah keharusan. Penulis yang sejak tahun 1980-an mengadvokasikan Muhammadiyah ASEAN, melihat kekurang sungguhan kita dalam mengelola kerjasama regional ini. Padahal Muhammadiyah ASEAN ini merupakan bagian dari masa depan Muhammadiyah. Terlebih-lebih dalam menghadapi globalisasi.

 

Salah satu kearifan budaya Muhammadiyah yang telah dibuktikannya sampai menjelang usianya yang satu abad ini adalah “daya survivalnya” yang membuatnya bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan sumbangannya dalam kehidupan masyarakat luas. Muhammadiyah yang telah berdiri sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia, telah menjadi “penyangga budaya” bagi keberadaan dan kelangsungan bangsa dan Negara. Terutama pada bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang kritis. Semisal pada masa krisis moneter yang disusul dengan proses reformasi. Daya survival yang merupakan keunggulan Muhammadiyah ini, oleh  karena hadir sebagai sebuah persyarikatan yang merupakan “new social movement”, gerakan social yang sekarang tengah menjadi model baru gerakan sosial di dunia. Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa berbagai alternative nilai dan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera adalah sangat mungkin : “many worlds are possible”. Lembaga-lembaga keagamaan dan juga gerakan-gerakan social baru itu sekarang sedang menghadapi tantangan dan panggilan sejarah yang baru, berupa penyelamatan kemanusiaan di era kesejagatan ini.

 

Kembali kepada pertanyaan cerdas dan arif dari Buya Syafii Maarif tadi, sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, sebenarnya Muhamamdiyah telah menanam dan menyebarkan benih-benih kearifan social dan kearifan budaya yang mendasar untuk menghadapi dominasi budaya akibat globalisasi. Muhammadiyah juga menyediakan suatu kearifan pribumi yang menyelamatkan dan mengembangkan genius local, seperti yang dipersonifikasikan oleh K H Ahmad Dahlan,  K H Mas Mansyur, Buya AR Sutan Mansur, Buya HAMKA, Pak AR Fachruddin, Pak Amien Rais, Buya Syafii Maarif dan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat ranting maupun anggota dakwah jamaah yang bekerja keras lewat persyarikatan. Masihkah Muhammadiyah menyimpan kearifan tersebut dan mengembangkannya untuk menyelamatkan kemanusiaan dan keadabannya (civility). Wallahu a’lamu bisshawab.

(Pegangsaan, 29 Mei 2005).

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:10 am

UMAT ISLAM, PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN DUNIA : KONPERENSI DI ISTANA CAUX, SWISS

leave a comment »

UMAT ISLAM, PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN DUNIA : KONPERENSI DI ISTANA CAUX, SWISS

Catatan Perjalanan M. Habib Chirzin

Dunia yang terbelah dan Perdamaian

Harapan umat Islam dan masyarakat dunia pada umumnya akan terciptanya tatanan dunia yang lebih damai, adil dan lestari,  setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, yang antara lain ditandai dengan runtuhnya komunisme dan pecahnya Uni Soviet; ternyata tidak kunjung terwujud. Penulis yang pada saat itu menyaksikan runtuhnya tembok Berlin, dan proses bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur, mengharapkan dunia akan meninggalkan politik perlombaan senjata dan agresi militer  yang sudah menelan korban jutaan jiwa manusia, khususnya masyarakat sipil yang terdiri dari anak-anak dan kaum perempuan. Tidak kurang mengerikannya, korban yang berupa rusaknya lingkungan hidup dan daya dukung sistem kehidupan di atas planet bumi. Terutama saat terjadinya Perang Teluk pada tahun 1992 yang disebut sebagai “eco war”, perang penghancur lingkungan hidup. Meskipun sebenarnya semua bentuk peperangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, baik akibat langsung dari penggunaan senjata, terutama senjata biologi; maupun akbibat dari pengungsian besar-besaran yang merusak tanah pertanian  maupun ladang yang produktif.

Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:08 am

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMAJUAN HAM DI INDONESIA

leave a comment »

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMAJUAN HAM DI INDONESIA

 

Drs. M. Habib Chirzin

 

Mukaddimah

Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan perjalanan bangsa yang panjang. Mulai dari lahirnya kesadaran untuk bernegara dan menentukan nasib sendiri, pada masa Kebangkitan Nasiaonal, sampai dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyususunan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan berbagai upaya penegakan dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik, maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang akhir-akhir ini semakin mencuat di tengah-tengah derap reformasi. Pada tingkat kerjasama Regional Asia Pasifik misalnya, dalam workshopnya yang ke 12 yang diselenggarakan di Doha, Qatar, pada tnggal 4 sd 6 Maret 2004 yang lalu, disepakati untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan empat kegiatan utama 1- Pendirian dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2- Penyususnan Rancangan Aksi Nasional HAM, 3- Penyelenggaraan Pendidikan HAM di semua jenjang pendidikan, 4- Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan penegakan HAM dan perlindungannya semakin menjadi agenda nasional yang  penting di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Memasuki millennium baru di Abad 21, bangsa-bangsa di dunia semakin dituntut untuk melakukan proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), penguatan masyarakat madani (civil society) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, agar dapat memasuki pergaulan masyarakt dunia yang maju, adil, damai dan beradab. Selain untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, berkeadilan dan demokratis. Tuntutan demokratisasi ini sebenarnya telah bergaung sejak terjadinya proses dekoloniasi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada awal tahun 40-an.. Demikian pula tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) ini berpuncak dengan disahkan dan diprokamasikannya the Universal Declaration of Human Rights, oleh resolusi Majlis Umum PBB pada tgl. 10 Desember 1948  di Lake Success. Meskipun perkambangan pemikiran dan  perumusan serta pelaksanaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut telah dimulai oleh para filsuf Yunani pada abad-abad sebelum Masehi. Sedangkan penguatan masyarakat madani (civil society) ini semakin aktual dalam masyarakt dunia, setelah berakhrinya era perang dingin; dengan runtuhnya bekas Uni Soviet, pada akhir tahun 1980, Meskipun konsep tentang pembangunan masyarakat madani dalam hubungannya dengan proses demokratisasi ini secara jelas, dirumuskan oleh tokoh sosiologi dari Perancis, Alexis de Toqcuiville (1805-1859) yang menulis buku “Democracy in America“, setelah kunjungannya ke Amerika Serikat pada 1835.

 

Read the rest of this entry »

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:03 am