Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Rekonsiliasi Nasional dan Penghapusan Diskriminasi

leave a comment »

JALAN MENUJU REKONSILIASI DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Oleh

Drs. M. Habib Chirzin

Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional tentang
MELIHAT MASA LAMPAU, MENITI MASA DEPAN DALAM REKONSILIASI INDONESIA
Oleh
Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia ( GMRI )
Hotel Kusuma Syahid, Surakarta, 23 Juni 2003

JALAN MENUJU REKONSILIASI DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Oleh

Drs. M. Habib Chirzin

I- Rekonsiliasi Nasional : Melihat Masa Lampau dan Meniti Masa Depan

Rekonsiliasi merupakan kata kunci bagi pemulihan dan pengukuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan bagi upaya untuk membangun kebersamaan yang harmonis, saling menghormati antara sesama warga bangsa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan, musyawarah, persatuan kebangsaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan acuan utama bagi proses rekonsiliasi nasional yang tulus dan jujur, dengan semangat pemaafan (forgiveness) berdasarkan kebenaran (truth). Rekonsiliasi, kebenaran dan pemaafan (reconciliation, truth and forgiveness) sebenarnya merupakan bahasa agama, bahasa iman yang bersemangat ketuhanan dan spiritualitas yang mendalam, telah menjadi kata kunci utama yang tidak terpisahkan. Maka dari itu rekonsiliasi nasional hanya akan lestari dan menghasilkan tata kehidupan berbangsa yang kokoh dan bersatu, apabila mengacu kepada nilai-nilai keadilan, musyawarah, kesatuan dan kemanusiaan yang berdasarkan kepada ketuhanan.

Sejarah bangsa-bangsa di dunia menyadarkan kita bahwa sejarah setiap bangsa itu dibangun dengan proses konflik dan rekonsiliasi. Kebangkitan bangsa baru hanya akan terjadi apabila ada kesadaran untuk belajar dari masa lalu, mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi terbangunnya masa depan bersama yang lebih demokratis dan beradab. Pengalaman sejarah rekonsiliasi yang berlangsung di Afrika Selatan, Korea Selatan, Rumania, Rwanda, Chili dll. perlu disimak bersama. Bahwa bangsa yang dapat mengungkap kebenaran dari masa lalunya dan mampu memberikan maaf, tanpa harus melupakan ( to forgive and not to forget) dan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan, ketidak adilan dan penyalah gunaan kekuasaan ( abuse of power) di masa lalu adalah bangsa yang memiliki masa depan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Desmond Tutu : “No Future with out forgiveness”. Berarti pula bangsa yang pendendam adalah bangsa yang tidak memiliki masa depan.

Proses rekonsiliasi sebenarnya adalah proses sosial dan budaya yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Bahkan proses rekonsiliasi ini sebenarnya terus terjadi dan terus dilakukan oleh masyarakat pada setiap saat dalam berbagai bentuk dan skalanya. Oleh karena itu sebenarnya yang dilakukan oleh GMRI dan berbagai kelompok masyarakat cinta damai dan cinta kesatuan bangsa ini adalah merupakan “Jalan menuju rekonsiliasi” ( the road to reconciliation ). Dengan kegiatan menggali nilai-nilai kultural dan spiritualitas masyarakat serta mendalami kebijakan lokal (local wisdom) dan pengetahuan lokal (local knowledge) yang sangat kaya, akan diperoleh sumber nilai yang dapat dijadikan landasan bagi proses rekonsiliasi nasional yang memang memerlukan kedalaman sumber nilai moralitas bangsa. Selain itu juga munculnya tokoh-tokoh yang jujur, tulus dan dapat dipercaya oleh masyarakat yang merupakan panutan moral dan spiritual yang merupakan local genious dan dijadikan perintis jalan bagi rekonsiliasi ini. Karena memang proses rekonsiliasi ini memerlukan kehadiran tokoh yang memiliki kredibelitas moral, spiritual, politik; memiliki integritas pribadi dan kompetensi sosial serta tingkat penerimaan dan kepercayaan oleh masyarakat yang luas, seperti halnya tokoh Nelson Mandella dan Desmond Tutu di Afrika Selatan.

Pengalaman penulis dalam mengambil bagian dari proses rekonsiliasi di Sri Langka, setelah mengalami konflik antar etnik, terutama etnik Tamil dan Sinhala, yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata bahkan merebak menjadi kekerasan antar etnik dan religious yang semakin meluas baik wilayah maupun keterlibatan pelaku dan korbannya. Pembakaran dan penghancuran rumah-rumah dan pemukiman tidak hanya terjadi di wilayah Jaffna di Utara saja, tetapi merembet sampai ke Ibu Kota Colombo, ke kota pariwisata di atas bukit yang indah Kandy dan kota permukiman di daerah pantai Galle. Rasa tidak aman, suasana saling mencurigai dan permusuhan berkembang di kalangan masyarakat luas di sebuah negara pulau yang pada dasarnya sangat peaceful dan ramah. Mengalami perkembangan yang semakin buruk seperti itu beberapa tokoh agama dan spiritual serta para cendekiawan dan budayawan mengambil inisiatif untuk melakukan upaya rekonsiliasi untuk membangun kepercayaan, memulihkan kembali hubungan yang harmonis antara sesesama warga Sri Langka. Maka tampillah beberapa tokoh yang dihormati oleh masyarakat seperti DR. A T Ariyaratna, pendiri Gerakan Sarvodaya (Langka Jatika Sarvodaya Shramadhana Sangamaya) sebuah pergerakan pembangunan masyarakat Buddhist yang besar dan terhormat; DR. Mazzahem Mohiddien seorang tokoh cendekiawan Muslim pendiri dari Marga Institute, sebuah lembaga penelitian dan pengembangsan sosial ekonomi yang terpandang; Fr. DR. Tissa Balasurya, SJ, seorang pastur Jesuit, direktur Pusat Pengkajian Agama dan Masyarakat yang menerbitkan Jurnal Teologi Dunia Ketiga; DR. Godfrey Gunatileke, seorang tokoh Hak Asasi manusia, mantan Direktur Marga Institute, yang sekarang menjadi Ketua Komnas HAM Sri Langka dan lain-lain pada bulan Januari 1984, melakukan sebuah gerakan rekonsiliasi sosial budaya yang diberi nama Peace Walk, Perjalanan menuju Perdamaian. Penulis bersama beberapa ulama dari Indonesia, seperti K H Sahal Mahfudz, Pimpinan Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati; KH. Dudung Abdul Halim dari Cipasung, K H Syahiduddin dari Pesantern Darul Qolam, Gintung, Balaraja dan K H Usep Fathuddin dari PTDI mengikuti serangkaian kegiatan yang berupa berjalan kaki sambil berdoa dan mengadakan dialog di beberapa tempat peribadatan untuk melakukan upaya mencairkan ketegangan sosial, mengurangi/menghilangkan rasa saling curiga antar kelompok dan membangun kembali rasa saling percaya dan penerimaan satu sama lain. Tetapi, karena kekhawatiran pemerintah bahwa kelompok warga masyarakat yang tidak bersenjata ini akan mendapat serangan bersenjata dari kelompok yang bertikai, maka gerakan “peace walk” ini dihentikan, dan sebagai gantinya, Presiden menyelenggarakan National Reconciliation dengan mengundang semua pemuka masyarakat Sri Langka untuk mengadakan pertemuan di gedung parlemen Sri Langka. Pada bulan Maret 2003 yang lalu ketika berkunjung ke Jakarta, DR. Ariyaratna mengatakan kepada penulis, bahwa setelah 18 tahun, saat ini Sri Langka telah melakukan proses perdamaian.

Berbagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya upaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang saat ini tengah diupayakan, adalah merupakan jembatan dari masa lalu yang penuh konflik dan penderitaan, menuju masa depan yang lebih damai, adil dan lestari. Dengan membangun kembali ingatan kolektif bangsa ( collective memory) yang adil dan benar sebagai landasan kehidupan bersama. Oleh karena itu proses rekonsiliasi harus dapat memberikan rasa keadilan dan juga memulihkan harkat dan martabat korban sebagai manusia dan sebagai warga negara dan bangsa yang terhormat. Sekaligus memberikan jaminan bahwa tidak akan terulang lagi terjadinya tindakan kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Untuk ini diperlukan kebesaran jiwa dan kesediaan untuk bersama membangun masa depan yang baru yang bebas dari beban dendam sejarah masa lalu.

II- Rekonsiliasi dalam Masyarakat Multikultural.

Rekonsiliasi sosial, kultural, historis dan politik serta upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan rasialisme merupakan perjuangan bangsa-bangsa yang menuju kepada kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan dan beradab. Perjalanan panjang telah ditempuh untuk memberikan penghormatan, penegakan dan pembelaan terhadap hak-hak dasar manusia yang nondiskriminatif melewati berbagai upaya bersama dari berbagai bangsa-bangsa dunia. Konflik, tindakan kekerasan, rasialisme dan berbagai bentuk diskriminasi telah menimbulkan penderitaan dan tragedi kemanusiaan yang sangat mendalam, bahkan telah menimbulkan berbagai konflik yang disertai kekerasan dan peperangan yang menelan korban warga sipil yang sangat besar, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu gagasan untuk Gerakan Moral Rekonsiliasi dan Penghapusan Diskriminasi yang dirintis oleh GMRI ini perlu mendapat dukungan bersama. Oleh karena ini adalah inisiatif dari masyarakat luas, masyarakat budaya, agama, kepercayaan dan masyarakat adat (indigenous community) yang merupakan kesadaran bersama. Kesadaran ini merupakan kesadaran global yang juga tengah menjadi kepedulian global. Pada tingkat internasional dan regional misalnya The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), di mana penulis menjadi contact person, baru menyelenggarakan dialog di Tokyo dengan UNESCO, 7 Juni 2003 dengan tema Dialogue between UN Representatives and Japanese NGOs on the follow up of the WCAR on the occasion of UNESCO’s International Experts Meeting on “Renewing the Struggle Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance”.

Di dalam “Konperensi Dunia Melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi Terkait Lainnya” ( World Conference Against Racism, Racial Descrimination, Xenophobia and Related Intolerance), di Durban, Afrika Selatan, 31 Agustus – 7 September 2001), diskriminasi itu diberi pengertian meliputi : diskriminasi terhadap kelompok minoritas nasional; diskriminasi terhadap masyarakat adat; diskriminasi terhadap buruh migran; diskriminasi terhadap pengungsi; diskriminasi terhadap korban perdagangan manusia. Konperensi tersebut merupakan realisasi dari Resolusi No 52/111 tahun 1997 Sidang Umum PBB tentang World Conference Against Racism, Racial Descrimination, Xenophobia and Related Intolerance.

Dalam konteks Indonesia, dalam pasal 1 butir 3 UU No. 39/ Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa diskriminasi adalah : “Setiap pembatasan, pelecehan, ataupun pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan social lainnya”.

Tema perdamaian dan penghormatan, penegakan serta pembelaan terhadap HAM adalah merupakan pesan hakiki dan abadi dari Islam. Pesan perdamaian di dalam Islam ini berbarengan dengan pesan menegakkan keadilan dan kebenaran, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup (ishlahul ardl dan imaratul ardl). Selain tercermin di dalam kitab suci ( Al Qur-an) pesan-pesan kemanusiaan yang mendasar tersebut juga tercermin di dalam ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Tema-tema dasar tentang hifdzul hayah ( perlindungan terhadap kehidupan ), hifdzul syarof ( perlindungan terhadap kehormatan), hifdzul nasal ( perlindungan terhadap keturunan ), hifdzul mal (perlindungan terhadap harta benda), hifdzul dien (perlindungan terhadap agama) dan berbagai perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta ikhtiar untuk memelihara lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah yang utuh dan indah (integrity of creation), merupakan nilai-nilai dasar yang dikembangkan di dalam kehidupan kemanusiaan dan antar bangsa dalam masyarakat yang beradab.

Pada saat ini nilai-nilai dasar tersebut menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai diskursus di dalam mencari jalan keluar dari kehidupan masayarakat bahkan antar bangsa yang semakin diwarnai dengan konflik dan kekerasan (violence). Pada awal bulan Mei ini, 5-7 Mei 2003, yang baru lalu, di kantor pusat UNESCO, Paris diselenggarakan International Conference yang bertema “Global Ethics and Good Governance”. Dalam konperensi tersebut dibahas tiga topik utama, yaitu : 1- “Global Ethics and Good Governance”. 2- “Interfaith and Peace Education” dan 3- “Religions Responses to Violence : from Causes to Cure” , di mana penulis menjadi salah seorang pembicaranya. Pada kesempatan konperensi tersebut dikemukakan antara lain pengalaman dialog yang diselenggarakan oleh Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, di kantor AMAN-Indonesia (Asian Muslim Action Network) di Taman Amir Hamzah No. 10, Jakarta pada tanggal 22 April 2003. Di mana hadir tokoh-tokoh adat, kepercayaan, agama, budayawan dan para pemuka masyarakat yang berasal dari Ternate, Flores, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI dll . Di mana membangun saling percaya, saling menerima dan saling menghormati merupakan kata kunci bagi membangun harapan bagi masa depan bersama.

Sebelum terjadinya invasi tentara Amerika dan sekutunya ke Iraq yang diprotes keras oleh masyarakat pecinta damai di seluruh penjuru dunia, karena dianggap telah melanggar piagam PBB dan Konvensi Jeneva dll, telah dilangsungkan sebuah Dialog Meja Bundar Internasional di Genting Highland, Malaysia, 25 – 27 November 2002, atas prakarsa International Movement for the Just World (JUST) yang dipimpin oleh Prof. DR. Chandra Muzaffar. Tema dari dialog tersebut adalah “The Challenge of Globalisation: Towards a Shared Universal Spiritual and Moral Ethic”, Seri dialog yang dilangsungkan selama tiga hari secara terus menerus tersebut membahas berbagai isu global yang saat ini tengah menjadi kepedulian bersama. Hadir pada kesempatan tersebut, tokoh-tokoh dunia sekaliber DR. Richard Falk dari Princeton, USA, DR. Kinhide Mushakoji dari Tokyo, DR. Joe Camilley, Melbourne, Australia, DR. Chaiwat Satha Anand, Bangkok, Thailand dll. Dari Indonesia diundang Prof. Cecep Syarifuddin dari PB NU, Prof. DR. Ahmad Syafi’ie Ma’arief dari PP Muhammadiyah dan M. Habib Chirzin, anggota International Advisory Panels JUST. International Roundtable Dialog ini telah secara maraton mendiskusikan berbagai isu hak asasi manusia, perdamaian dunia, lingkungan hidup, pekerja migran dan nilai-nilai religius dan spiritual yang transformatif. Termasuk di dalamnya tentang membangun masyarakat multicultural yang adil dan harmoni.

Perlu dicatat pula bahwa secara spesifik para pemuka Islam di dunia telah melakukan suatu pertemuan yang membahas masalah Hak Asasi Manusia dan Demokrasi setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001. Pada tanggal 3-5 Agustus 2002, di Hotel Mandarin, London, UK, telah pula digelar sebuah pertemuan puncak dunia Islam “Summit of World Muslim Leaders” yang dihadiri oleh para pemuka Islam dari Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, Rusia, Bosnia Herzigovina, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara, dengan tema utama “State of the Muslim World Today”. Di dalam pertemuan puncak pemuka Islam dunia tersebut telah membahas empat tema besar : 1-“Islam, Human Rights and Democracy” 2- “Quranic Interpretation in Changing Times”, 3- “Issues in Islamic Education : Problem and Prospect”, 4- “Role of Islam in the 21st Century”, di mana penulis menjadi salah seorang pemakalahnya. Di akhir konperensi tersebut telah dikeluarkan sebuah deklarasi bersama yang diberi tajuk “London Declaration” yang memuat berbagai rumusan pokok dari hasil pertemuan puncak tersebut.

Tema-tema multikulturalisme, hak asasi manusia, perdamaian, rekonsiliasi sosial, truth and forgiveness dll semenjak beberapa tahun terakhir ini semakin menarik perhatian dan telah menjadi sajian utama di dalam bergai seminar dan konperensi. Tidak terkecuali di dalam komunitas muslim. Sebagai salah satu contoh kongkrit yang diharap menarik perhatian peserta diskusi ini untuk melakukan kajian yang lebih mendalam adalah pada tanggal 1 sd. 3 September 2001, penulis diundang untuk menghadiri Annual Convention of Islamic Society in North America ( ISNA ) yang diselenggarakan di Rosemont Convention Center, Chicago, USA. Konperensi yang diselenggarakan, kebetulan, satu minggu sebelum terjadinya peristiwa tragis di New York, 11 September 2001, tersebut mengembangkan tema yang sangat menarik, khususnya bagi masyarakat muslim di Amerika yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat multietnik, multi religious dan multicultural, yaitu : “ Strength through Diversit y”.

Di dalam konvensi yang dihadiri oleh 20.000 peserta tersebut, digelar tidak kurang 8 paralel group discussion pada setiap sessi, setiap harinya yang anatara lain membahas masalah : 1- “The Making of a Muslim Multi-Cultural Community”, 2- “Tolerance : A Hallmark of Muslim Character”, 3- “Diversity : The Natural Way”, 4- “Managing Diversity : Conflict Resolution”, 5- “How Diverse Are WE ? A Profile of Muslim in North America”, 6- “Emergence of an American Muslim Identity”, 7- “Social Service : Meeting the Needs of a Diverse Community”, 8- “Converging Our Diversity : A Pragmatic Approach”, 9- “Muslim in an Inclusive America”, 10- “Islam Among Latino America”, 11- “Diversity in Islamic Art and Architecture” , 12- “Working with Ideological Diversity”, `13- “Hajj : Harmony in Diversity”, 14- “Ethics of Disagreement”, 15- “Muslim Participation in the Political Process”, 16- “Role of Islamic Institutions in Dealing with Diversity” dll, yang masing-masing dibahas oleh dua sampai empat orang panelis, dengan puluhan sampai ratusan peserta diskusi kelompok. Sebuah upaya yang menarik untuk membangun masyarakat yang multicultural dalam masyarakat global yang semakin tidak adil.

III- Kaidah HAM Tentang Perlindungan terhadap Diskriminasi dan Rasialisme

Setelah melewati perjalanan panjang, saat ini telah dilahirkan berbagai kaidah dan aturan hukum dan HAM yang dapat dijadikan rujukan bagi upaya perlindungan terhadap Diskriminasi dan Rasialisme. Selain UUD 1945, pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31, maka ada beberapa konvensi, deklarasi dan berbagai bentuk peraturan yang memuat kaidah dan aturan yang berkenaan dengan diskriminasi dan rasialisme, antara lain :

1- Deklarasi Universal HAM, 10 Desember 1948 ,

Pasal 1 : “Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabatdan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”,
Pasal 2 : “ Setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahas, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan dan bangsa atau social, harta milik, status kelahiran, atau status lain. Selanjutnya tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi atau status internasional negara atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan kedaulatan lain apa pun.

2- Deklarasi Kairo, 5 Agustus 1990

Pasal 1 (a) : Semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah keturunan Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, pekercayaan agama, ideology politik, status social atau pertimbangan-pertimbangan lain.
Pasal 1 (b) : Semua umat manusia adalah hamba Allah, dan yang paling dicintai oleh-Nya adalah orang yang paling berguna bagi hambaNya yang lain, dan tidak seorangpun mempunyai keunggulan atas orang lain kecuali atas kesalehan dan perbuatan baik.

Perlu diberikan kutipan di sini sebuah pasal yang mencerminkan perkembangan pemikiran HAM dalam kaitannya dengan gerakan-gerakan nasionalisme dan liberasi yang terjadi di Dunia Ketiga pada tahun 1970-1980-an.

Cairo Declaration article 11 :

Colonialism of all types being one of the most evil form of enslavement is totally prohibited. People suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determinitaion. It is the duty of all states and peoples to support the struggle of colonized people for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all states and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources. ( dalam Jorgen Baek Simonsen, Redifining Rights : Islamic Perspectives and the Cairo Declaration, dalam K. Hastrup (ed) Legal Cultures and Human Rights, the Challenge of Diversity, Kluwer Law International, The Hague, 2001 (118-130)

Beberapa kaidah lainnya adalah :

3- Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 (1), Pasal 4 (1), Pasal 20 (2), Pasal 24 (1), Pasal (26);

4- Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 2 (2);

5- Konvensi ILO No 111, Mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan, pasal 1 (a);

6- Konvensi terhadap Diskriminasi dalam Pendidikan (UNESCO), pasal 1 (1),

7- Konvensi tentang Hak Hak Anak, Pasal 2

8- Deklarasi mengenai Ras dan Prasangka Rasial (UNESCO), Pasal 1, Pasal 2, Pasal

dll

IV- Spiritualitas Rekonsiliasi dan Kebijakan Publik yang Nondiskriminatif

Pada saat ini spiritualitas rekonsiliasi, multikulturalime dan perdamaian telah pula dikembangkan dan diterjemahkan di dalam model-model pembangunan. Misalnya UNDP semenjak beberapa waktu yang lalu, telah mengembangkan pendekatan pembangunan yang berdimensi ketahanan manusia (human security). Sebagai kelanjutan dari dimensi ketahanan ekonomi (economic security), ketahanan pangan (food security), ketahanan sosial (social security) dan ketahanan lingkungan (ecological security). Pendekatan baru dalam pembangunan ini, juga merupakan perkembangan dalam konsep perdamaian dan konsep ketahanan yang lebih luas. Ancaman (threat) dalam kehidupan masyarakat, pada saat ini telah diberi pengertian baru, tidak lagi berupa ancaman invasi militer dari negara lain. Tetapi ancaman yang berupa kelaparan, pengangguran, kemiskinan, penyakit, tindak kejahatan, konflik sosial, represi politik dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, setelah berakhirnya era perang dingin, pada saat ini semakin dapat disaksikan lebih banyak terjadi konflik antar masyarakat di dalam suatu negara, daripada konflik antar negara. Untuk sebagian besar masyarakat, perasaan tidak aman (insecurity) dan perasaan tidak damai (peacelessnes), lebih dirasakan dalam konteks kekurangan kebutuhan hidup, tindak kekerasan dan konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari; daripada terhadap ancaman perang dunia. Oleh karena itu ada hubungan yang sangat erat antara pembangunan manusia dengan ketahanan manusia. Kalau pembangunan manusia, didefinisikan sebagai upaya memperluas pilihan-pilihan bagi rakyat, maka ketahanan manusia berarti bahwa masyarakat dapat melakukan pilihan-pilihan tersebut secara bebas, aman dan damai. (Human Development Report 1994, UNDP, Oxford University Press, Bombay, 1994, P. 22 – 34)

Sebagaimana yang telah dipredik oleh para perencana pembangunan internasional, bahwa beberapa negara yang sedang membangun pada dirinya menghadapi beberapa kerawanan sosial politik, yang antara lain berupa dislokasi sosial (social dislocation) , khususnya yang berupa konflik antar kelompok etnik. Negara kitapun pada saat ini tengah mencari pemecahan yang berjangka panjang dan sustainable terhadap berbagai kasus konflik sosial yang telah menciptakan kondisi dislokasi sosial tersebut, bahkan sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan untuk menuju kepada disintegrasi nasional. Oleh karena itu, para pemimmpin bangsa, pemuka agama dan segenap anggota masyarakat diharapkan untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menangani masalah yang sangat sensitif ini dan membawanya kepada integrasi sosial yang lestari (sustainable social integration).

Setidak-tidaknya ada 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan bersama di dalam upaya mewujudkan integrasi social yang lestari (sustainable social integration) baik dalam rangka mencegah terjadi konflik social maupun dalam upaya penyembuhan dari konflik sosial tersebut :

1- Kesamaan derajat di depan hukum. Langkah esensial pertama ke arah integrasi sosial adalah jaminan bahwa setiap pribadi dan warga negara memperoleh jaminan atas hak hukum dasar yang sama.

2- Terselenggaranya kebijakan publik yang nondiskriminatif. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengkonter tindakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan.

3- Terjaminnya hak-hak kelompok minoritas. Untuk melindungi keanekaragaman, negara harus menjamin hak-hak kelompok minoritas dan nilai-nilai budayanya.

4- Jaminan untuk untuk memperoleh pekerjaan yang terhormat. Untuk menjamin bahwa kesempatan kerja itu tersedia dalam basis yang nondiskriminatif.

5- Jaminan untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Salah satu langkah terbaik untuk mendorong integrasi sosial adalah dengan memberikan jaminan bahwa semua seksi dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap kesempatan pendidikan dasar yang menghormati keanekaragaman budaya dan tradisi.

6- Penyelenggaraan negara yang adil dan bersih. Integarasi sosial dapat secara sungguh-sungguh dibangun dengan membawa pemerintah/penyelenggara negara lebih dekat kepada rakyat, melalui proses desentralisasi dan akontabilitas, dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan akar rumput dan

V- Agenda Bersama Gerakan Rekonsiliasi, Penghapusan Diskriminasi dan
Rasialisme

Untuk menyusun agenda Gerakan Moral Rekonsiliasi dan penghapusan segala diskriminasi dan rasialisme dengan HAM di Indonesia, nampaknya perlu dipertimbangkan beberapa hasil konperensi yang telah dilakukan sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dan sekaligus dapat dilakukan penajaman dan implementasinya secara tehnis bersama-sama. Untuk itu perlu dipertimbangkan hasil Interfaith Conference on the Culture of Peace, yang diselenggarakan oleh Asian Muslim Action Network (AMAN), yang diselenggarakan di Dhakka, Bangladesh, pada tanggal 28 Oktober sd. 4 Nopember , 2000. Dan Lokakarya tentang Indonesia Menuju Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Lokakarya Perumusan Naskah Akademis, Rancangan Undang undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnik, yang diselenggarakan bersama olehKomnas HAM, Solidaritas Nusa Bangsa dan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi di Jakarta, 10-11 Mei 1999

1- Melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, nasional dan daerah, dan untuk memperbaharui, mencabut atau membatalkan undang-undang dan peraturan yang berpengaruh menciptakan atau mengembangkan diskriminasi rasial, budaya dan agama di manapun.

2- Dengan segala cara yang tepat, termasuk perundang-undangan, apabila keadaaan membutuhkan, untuk melarang dan mengakhiri diskriminasi rasial, budaya dan agama yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok atau oleh suatu organisasi.
3- Mendorong, apabila perlu, organisasi dan gerakan multi ras, etnik, budaya dan agama yang terpadu dan berbagai cara lainnya untuk menghilangkan hambatan-hambatan antar ras, etnik, budaya dan agama.

4- Mengambil langkah-langkah nyata di dalam bidang social, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lainnya, untuk menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok ras atau etnik tertentu atau anggota-anggota kelompok ras atau etnik tersebut, dengan tujuan untuk menjamin mereka menikmati hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang hakiki dan adil.

5- Memberikan perlindungan dan pertolongan yang efektif bagi setiap orang dalam wilayahnya, melalui pengadilan nasional yang berwenang dan melalui lembaga-lembaga negara lainnya , terhadap diskriminasi rasial yang hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang hakiki dari orang tersebut, dan juga melindungi hak untuk mencari pengadilan untuk memperoleh penggantian dan kepuasan yang adil dan sepantasnya atas segala kerusakan dan penderitaan sebagai akibat dari diskriminasi tersebut.

6- Tidak terlibat dalam praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa aparatur pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah nasional maupun daerah, bertindak sesuai dengan tanggung jawab ini.

7- Tidak membantu, membela atau mendukung diskriminasi rasial yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun.

Membangkitkan kembali moral bangsa dan harapan baru bagi masa depan bersama dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang nondiskriminatif dan rekonsiliatif adalah panggilan kita untuk meniti masa depan. Membangun kembali rasa saling percaya satu sama lain, dengan saling menerima dan saling menghormati dan bekerjasama untuk membangun masyarakat yang adil, damai, maju dan lestari. Untuk itu maka upaya rekonsiliasi yang terus menerus dengan mengembangkan pendidikan perdamaian dan HAM sosial, kultural dan ekonomi merupakan tugas bersama .

Pegangsaan, 20 Juni 2003

Daftar Rujukan :

1- Arquiza, Mucha-Shim dan M Abdus Sabur, Interfaith Conference on the Culture of Peace, Asian Muslim Action Network (AMAN), Bangkok, 2001
2- Byantoro, Archimandrite Daniel, Religious Harmony and National Reconciliation, dalam Social Reconciliation and Gender Justice, Journal Islamic Millennium, Volume I, No. 1, Sept-Nov 2001, Islamic Millennium Forum (IMFO), Jakarta
3- Carnley, Peter, The Key to Reconciliation : Sharing the Memory of the Past, dalam Joseph A. Camilleri (ed), Religion and Culture in Asia Pacific : Violence or Healing ?, Pax Christi Australia, 2001
4- Chirzin, Habib, Hak Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia, dalam AFKAR, No perkenalan, CIDES, Oktober-Desember 1992
5- Fredman Sandra (ed), Discrimination and Human Rights, the Case of Racism, Oxford University Press, Oxford 2001
6- Heffelbower, Duane Ruth, Reconciling Injustices a Process for Indonesia, dalam Social Reconciliation and Gender Justice, Journal Islamic Millennium, Volume I, No. 1, Sept-Nov 2001, Islamic Millennium Forum (IMFO), Jakarta
7- Hanafin J. Patrick dan Melissa S. Williams (Ed), Identity, Rights and Constitutional Transformation, Ashgate Publishing Company, Vermont, 1999
8- Hastrup, Kirsten (ed), Legal Cultures and Human Rights, the Challenge of Diversity, Kluwer Law International, The Hague, 2001
9- Imarah, Muhammad, Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan, Alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattanie, Gema Insani Press, Jakarta 1999
10- Komnas HAM, Indonesia Menuju Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, hasil Lokakarya Perumusan Naskah Akademis, Rancangan Undang undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnik, Komnas HAM, Solidaritas Nusa Bangsa, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, Jakarta, 10-11 Mei 1999
11- Komnas HAM, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1997
12- Thontowi, Jawahir, Reestablishing Peace And Social Harmony by Understanding Local Values and Some Forms of Reconciliation, dalam Social Reconciliation and Gender Justice, Journal Islamic Millennium, Volume I, No. 1, Sept-Nov 2001, Islamic Millennium Forum (IMFO), Jakarta
13- Tutu, Desmond, No Future Without Forgiveness, Rider, London, 1999

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
.
N a m a : M. Habib Chirzin
Tempat/Tgl. lahir : Kotagede, Yogyakarta, 8 Januari 1949
Alamat : Taman Amir Hamzah No 10, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320
Telp/Fax : (021) 3904445
Pendidikan / Training :

1- KMI, Pondok Darussalam, Gontor, Ponorogo, 1968
2- Institute Pendidikan Darussalam, Gontor, 1972
3- Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1983
4- Development Workers Program, Asian Cultur¬al Forum on Development (ACFOD) Food and Agricultural Organization (FAO) Asia Pacific, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Colombo, Dacca, Kathmandu, 1978
5- Cross Cultural Consultancy, Den Haag, 1985
6- Adult Learner Center, Riverside Drive, New York, 1990

Jabatan :

1- President, Islamic Millennium Forum for Peace and Interfaith Dialogue
2- Anggota Komnas HAM

Keanggotaan Organisasi Internasional :

1- Anggota Sekretariat , International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris (1979 – 1981)
2- Dewan Pendiri, dan Dewan Direktur South East Asia Regional Institute for Community Education (SEA-RICE), Manila, 1982 sampai sekarang.
3- Anggota Komisi “Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian”, Asian and South Pacific Bureau for Adult Education ( ASPBAE ), Bangkok, 1991
4- International Advisory Board, Global Education Associates, New York, 1994 sampai sekarang
5- International Advisory Panel, International Movement for a Just World, Kuala Lumpur, 1994 seumur hidup.
6- International Advisory Board, World Citizen Diplomats, Princeton, USA, 1994 sampai sekarang.
7- International Advisory Board, The World Family for Love and Peace, Taipei, Taiwan, 2002 sampai sekarang

Penghargaan dan Certificate :

1- The International Aga Khan Award for Architecture, Pakistan,1980

2- The Ambassador of Good Will, Gubernur Negara Bagian Arkansas, Bill Clinton, Arkansas 1987

3- The Ambassador of Peace, Interreligious and International Federation for the World Peace (IIPWF), Seoul, 2002

Written by Habib Chirzin

November 24, 2008 at 8:54 am

Posted in 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: