Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

REFORMASI HAK ATAS PEMBANGUNAN DI TAHUN 2008

leave a comment »

REFORMASI HAK ATAS PEMBANGUNAN DI TAHUN 2008

(Catatan dari diskusi dengan Prof. DR. Eyup Ganic, mantan Presiden Bosnia Herzegovina)

 

Oleh

 

M. Habib Chirzin

(President, Islamic Forum for Peace, Human Rights and Development)

 

1-       Wacana Baru Pembangunan Manusia.

 

Memasuki tahun 2008, wacana pembangunan manusia (human development) semakin memperoleh perspektif holistik, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, harmoni sosial, pemajuan budaya, perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia. Tuntutan reformasi pembangunan yang berbasis HAM semakin disuarakan oleh penduduk dunia. Pendekatan yang berbasis HAM pada prinsipnya adalah realiasasi yang secara eksplisit menghubungkan kebijakan pembangunan, tujuan, proyek dan hasilnya kepada standar HAM internasional (international human rights standards), yang menuntut bahwa pembangunan harus diarahkan kepada pemenuhan HAM. Demikian pula, pendekatan pembangunan yang berbasis HAM ini merupakan strategi proaktif untuk mengubah hak-hak asasi manusia menjadi tujuan pembangunan dan standar-standarnya. Misalnya, proyek-proyek pendidikan, kesehatan, air bersih dan reformasi agraria, harus dirancang dan dikerangkakan dengan, dan secara substansial diarahkan kepada pemenuhan aspek prosedural dan substantif dari hak-hak asasi manusia yang berkaitan. Pada intinya, pendekatan pembangunan berbasis HAM ini merupakan upaya untuk  mengubah tujuan dan sasaran pembangunan kepada hak, pemenuhan, perlindungan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pendekatan ini sudah barang tentu juga mendasarkan diri pada Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB, pada bulan Desember 1986. Namun sampai dengan berakhirnya tahun 2007 yang lalu, setelah 21, realiasinya belum sebagaimana yang dimanatkan di dalam deklarasi tersebut.

 

Universal Peace Federation (UPF) yang berpusat di New York, telah beberapa kali menyelenggarakan konperensi yang bertema Pembangunan dan Perdamaian ini di beberapa kota besar, seperti, Tokyo, Seoul dan Washington DC, dengan menghadirkan para pakar pembangunan dari lembaga-lembaga di lingkungan PBB, para pejabat dan mantan pejabat tinggi negara, seperti mantan Presiden, Perdana Menteri, Ketua Parlemen dan Menteri-menteri; maupun dari kalangan Universitas dan lembaga studi lainnya. Pada kesempatan tersebut di antara mantan-mantan kepala negara, hadir juga Prof. DR. Eyup Ganic, mantan Presiden Bosnia Herzegovina, bersama isterinya DR. Farijah Ganic, yang seorang dokter ahli bedah plastik yang juga mengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Bosnia.

 

Dari diskusi yang berkembang di dalam konperensi UPF di Tokyo dan Seoul, pada bulan Maret dan  Juni 2007 yang lalu, maupun kajian-kajian lainnya, ditemukan bukti-bukti bahwa alam kenyataannya, lebih dari negara-negara lainnya, bangsa-bangsa di Afrika telah menggunakan the United Nations Declaration on the Right to Development sebagai basis pemikiran bagi pembangunan yang berbasis HAM. Secara konseptual. Hak atas Pembangunan PBB ini terkait dngan African Charter on Human and People’s Rights yang telah diadopsi pada tahun 1981 dan ini sesuai dengan kebutuhan bagi upaya pemberantasan kemiskinan yang terjadi di beberapa negara Afrika. Di dalam dua dokumen tersebut, pembanguan dikonseptualisasikan sebagai proses untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas manusia yang diinkorposarikan dengan dimensi ekonomi, social dan budaya dalam kerangka hak asasi manusia.

 

Presiden Bosnia DR. Eyup Ganic (sekarang mantan) dan penulis sendiri mengingatkan bahwa Deklarasi Hak atas Pembangunan merupakan produk pada akahir 1970-an dan awal 1980-an, pada saat ini hak atas pembangunan ini telah mengambil bentuk yang baru pada decade akhir 1980-an dan 1990-an. Hal ini merefleksikan upaya bersama dunia untuk menghubungkan antara pembangunan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Laporan tentang ”Integrating Human Rights with Sustainable Human Development”, yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1998, menjadi salah satu contoh dari orientasi ini. Sama halnya dengan Hak atas Pembangunan, teks ini meyakinkan dalam menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu multidimensional ( sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik), saling berhubungan dan tak terpisahkan (indivisible).

 

Deklarasi Hak atas Pembangunan ini telah lama direncanakan dan disusun, sebelum akhirnya disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Semenjak tahun 1981 sutu kelompok kerja yang terdiri dari para ahli tentang Hak Asasi atas Pembangunan telah dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), untuk melakukan studi tentang wilayah dan isi dari Hak atas Pembangunan ini dan cara-cara yang paling efektif untuk menjamin realisasinya di semua negara dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang didukung oleh instrumen internsional yang beraneka ragam. Secara khusus perhatian diberikan kepada kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dalam upaya mereak untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia dan terbangunnya perdamaian. Termasuk di kawasan yang pernah mengalami konflik seperti di Bosnia, Balkan, Afganistan, Zimbabwe, Rwanda dsb.

 

Keharusan realisasi Hak atas Pembangunan ini sebenarnya telah ditekankan kembali di dalam “World Summit on Sustainable Development”, yang diselenggarakan di Johannesburg, 26 Agustus – 4 September 2002. Sek Jen PBB misalnya mengingatkan agar dunia menfokuskan kepada pencapaian pembangunan yang sekaligus merupakan sebagai pemenuhan hak asasi manusia atas air dan sanitasi, energi, produktifitas pertanian, keaneka ragaman hayati dan manajemen ecosistem serta kesehatan.  Suatu langkah-langkah yang harus diambil sebagai tindak lanjut dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah dideklarasikan oleh PBB pada bulan September 2000.

 

2-       Reformasi Hak atas Pembangunan

 

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa perdamaian internasional dan keamanan merupakan unsur yang essensial bagi pelaksanaan pembangunan telah mengilhami perumusan Hak Asasi Pembangunan ini. Hal ini meneguhkan kembali hubungan yang sangat erat antara perluncutan senjata untuk sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pembangunan. Demikian pula, sumber daya yang di belanjakan lewat program perlucutan senjata hendaknya di sumbangkan bagi pembangunan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan semua rakyat, khususnya bagi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang.

 

Dasar perumusan Hak atas Pembangunan ini adalah pengakuan bahwa pribadi manusia merupaka sentral dan subyek bagi proses pembangunan. Dan kebijakan pembangunan hendaknya menjadikan manusia sebagai partisipan dan sasaran utama baii pembangunan. Upaya pada peringkat internasional untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi hendaknya dibarengi dengan upaya untuk menyusun tatanan ekonomi internasional baru. Atas dasar itu maka disepakatilah Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan, sebagai hak asasi manusia.

 

Secara khusus, dalam Pasal 9, ditekankan peran dan kewajiban negara untuk mengambil langkah, pada tingkat nasional, untuk merealisasikan Hak Atas Pembangunan dan menjamin kesamaan kesempatan untuk semua di dalam akses terhadap sumber-sumber dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan dan pembagian pendapatan yang layak. Pengukuran yang efektif harus dilakukan untuk menjamin bahwa kaum perempuan memiliki peran yang aktif di dalam proses pembangunan. Reformasi Ekonomi dan sosial yang tepat harus pula dilakukan dengan pandangan untuk mengatasi semua masalah ketidakadilan sosial.

 

Menurut Jan Martenson, pejabat Sekretariat Jenderal PBB untuk masalah Hal Asasi Manusia, pernah  mengemukakan bahwa, merefleksikan tentang apa yang dimaksudkan denganHak atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia, perlu dicatat pertama bahwa, pembangunan yang dimaksud oleh Deklarasi ini adalah lebih luas dari sekadar peningkatan yang terus-menerus di dalam indikator ekonomi. Pembangunan adalah konsep yang memiliki berbagai faset yang meliputi seluruh manusia di dalam semua aspek hak-hak dasarnya, apakah itu hak ekonomi, sosial, budaya ataupun hak sipil dan politik. Pembangunan berarti  penghargaan tehadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar masyarakat untuk memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya untuk mencapai kehidupan yang bermartabat.

 

Isu-isu mendasar tentang pembangunan di dalam pengertiannya yang luas menyentuh berbagai kegiatan dalam sistem PBB, dan harus ditemukan jalan untuk melaksanakan standar hak-hak asasi manusia dan mengimplementasikan mekanisme untuk menghadapi dan mengatasi kekurangan gizi, kemiskinan, kematian anak-anak, kekurangan pendidikan dan latihan kerja dan sederetan masalah lainnya. Semua standar hak-hak asasi manusia, di dalam pendekatan yang terpadu, termasuk penentuan nasib sendiri, demokratisasi dan partisipasi masyarakat, termasuk hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, harus ditekankan di dalam pembangunan manusia.

 

Masih banyak hambatan bagi pelaksanaan hak asasi atas pembangunan sampai saat ini. Kurang dihargainya hak-hak manusia dan khususnya hak atas pembangunan ini telah menimbulkan berbagai konflik dan ketidak stabilan. Antara lain yang berupa semakin meningkatnya ketergantungan nasional, hutang luar negeri, perpindahan penduduk secara paksa, meningkatnya modal terbang, kejahatan internasional dan dan kerusakan lingkungan hidup.

 

Masalah kegagalan untuk menjadikan prinsip-prinsip Hak atas Pembangunan dalam pembuatan perjanjian antara negara-negara berkembang dengan Bank Dunia dan Internasional Monetary Fund, dan bank-bank komersial lainnya tentang pembayaran kembali hutang luar negeri dan penyesuaian struktural, telah menjadikan hambatan bagi pelaksanaan hak asasi bagi pembangunan dan hak-hak asasi manusia lainnya. Demikian pula pola nilai tukar yang berlaku pada saat ini, kebijakan keuangan dan beberapa persyaratan yang dihubungkan dengan bantuan bilateral dan multilateral, yang dilakukan dengn proses pengambilan keputusan secara tidak demokratis dalam lembaga-lembaga ekonomi, keuangan dan perdagangan internasional. Hal-hal mendasar semacam inilah yang perlu menjadi perhatian bersama di dalam proses reformasi menuju pembangunan yang lebih adil, sejahtera, damai dan lestari, sebagai realiasasi Paradigma Baru  Gross National Happiness (GNH) , memasuki tahun 2008.

 

Jakarta, 8 Januari 2008

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 9:56 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: