Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEBUDAYAAN PASCA PENGESAHAN KOVENAN INTERNATONAL

leave a comment »

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEBUDAYAAN PASCA PENGESAHAN KOVENAN INTERNATONAL
TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

 

M. HABIB CHIRZIN

 

DISKUSI PAKAR, HAK ATAS IPTEK, SENI DAN KEBUDAYAAN

KOMNAS HAM dan DEWAN KEBUDAYAAN YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 20 – 21 NOPEMBER 2006

I-                     Mukaddimah

 

Sampai dengan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 61, bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang tidak sederhana. Meskipun telah terjadi pula beberapa capaian yang memberikan harapan bagi upaya bersama tersebut. Termasuk di antaranya, telah dilakukannya ratifikasi atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan UU no 11 dan UU no 12 tahun 2005. Kedua kovenan tersebut merupakan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “International Bill of Human Rights” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional “induk” mengenai HAM.

 

Di masa lalu, persoalan Hak-hak Sipil dan Politik memang lebih menonjol dalam kehidupan kebangsaan kita. Namun pada akhir-akhir ini, Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya semakin dipromosikan, berbareng dengan semakin dikembangkannya pendekatan Pembangunan yang Berbasis HAM (Rights Based Development). Hal tersebut antara lain tercermin di dalam Millennium Development Goals ( MDGs), yang menjadi kesepakatan bangsa-bangsa di dunia sejak Millennium Summit PBB pada bulan September 2000.

 

Dalam kerangka ini, Komnas HAM, sebagai lembaga negara yang bertujuan : a- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( UU 39/ th 1999, Pasal 75, huruf a).

 

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia ( UU 39/th 1999, Pasal 76, angka 1). Dan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dngan tujuan memberikan saran-saran kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. ( UU 39/th 1999, Pasal 89, huruf a).

 

Sejak tahun 2001, Komnas HAM telah mengajukan draft Ratifikasi ICCPR dan ICESCR. Komnas HAM terus melakukan kampanye publik, mengadakan pertemuan dengan President RI dan DPR, mengajukan Draft Ratifikasi dan Academic paper. Sejak periode Komnas HAM 2002 – 2007 yang lalu, Komnas HAM, telah melakukan berbagai kegiatan persiapan dengan melakukan berbagai langkah sbb :

 

          Restrukturisasi Sub Kom Komnas HAM menjadi 3 Sub Kom : 1- Sub Kom Sipil Politik, 2- Sub Kom Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan 3- Sub Kom Perlindungan Kelompok Khusus

 

          Pelatihan Hak Ekosob : untuk para pengambil kebijakan, pendidik dan pegiat HAM

 

           Melakukan Pengkajian dan Lokakarya Indikator Pemenuhan Hak Ekosob

 

          Seminar tenatang Hak Ekosob, Mediasi Hak Ekosob, Menerbitkan, Buku-buku, Leaflet, Poster dll

 

 

II-                  Latar Belakang Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umumnya pada tanggal 13 November 1998, telah membuat keputusan yang historis bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (lampiran, angka I) dan “Piagam Hak Asasi Manusia” (lampiran, angka II).

 

          Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR11998 tersebut menyatakan, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrrunen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (huruf c).

 

Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berhagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (lampiran I, B, angka 2).

 

 

Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk menghormati HAM yang termaktub dalam DUHAM serta berbagai instrumen internasional lain mengenai HAM, sebagaimana dinyatakan dalam huruf b dan c konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPRJ1998.

 

Pasal 2 Ketetapan MPR tersebut yang menugaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Indonesia perlu mengesahkan untuk selanjutnya menjadi pihak pada instrumen­instramen internasional utama mengenai HAM, terutama International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

 

DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “International Bill of Human Rights” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional “induk” mengenai HAM.

 

Sidang Tahunan MPR tahun 2002 telah mensahkan Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat dari UUD 1945, yang telah mengintegrasikan pasal-pasal penting dari instrumen-intrumen internasional utama tentang HAM tersebut ke dalam Konstitusi RI

 

Program Utama RANHAM Indonesia Tahun 2004–2009 

  1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
  2. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
  3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
  4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
  5. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

 

III- Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

 

Adalah suatu landasan yang sangat mendasar bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan yang sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah memuat ketentuan tentang penghormatan beberapa HAM yang sangat penting, seperti hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan), hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2),. hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28), hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 19 ayat 2), dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

 

 Persiapan Ratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

 

Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional akan memperkuat hukum nasional dalam upaya menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan  Hak Asasi Manusia.

 

Pengesahan perangkat-perangkat internasional Hak Asasi Manusia juga diharapkan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional. Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional dilakukan secara selektif deugan mempertimbangkan kepentingan nasional.

 

IV- Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

 

          Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang mencakup 31 pasal.

          Pasal 1 menyatakan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu pembuatan Kovenan tahun 1966, karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan (Pasal 1 Kovenan. ini sama persis bunyinya dengan Pasal I Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

 

 

          Pembukaan Kovenan itu mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan penghormatan terhadap HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan pentaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya maupun hak-hak sipil dan politiknya.

 

          Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, memastikan pelaksanaan hak-hak itu tanpa diskriminasi apapun yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya, dan bahwa negara-negara berkembang dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara­negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan bagi warga negara asing.

 

          Pasal 3 menandaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3 Kovenan ini mutatis mutandis sama dengan Pasal 3 Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

 

          Pasal 4 menetapkan bahwa Negara Pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

           

          Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di Negara Pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

 

          Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15).

 

          Selanjutnya Pasal 16 sampai pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan, yakni kewajiban Negara Pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam pentaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penandasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam

         
Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

 

          International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) merupakan 2 (dua) instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 16 Desember 1977), semua hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaaan, pemajuan dan perlindungan semua hak ekonomi, sosial dan Budaya adalah tidak mungkin dicapai tanpa adanya penikmatan hak-hak sipil dan politik.

 

V- Kewajiban Negara

 

         Kovenan Internasional Hak EKOSOB berfungsi untuk merinci DUHAM, tidak terpisahkan dan saling tergantung dengan hak-hak lainnya.

 

         Pencapaian Hak EKOSOB dapat diwujudkan dalam berbagai kondisi politik

 

          Negara peserta perjanjian harus memenuhi kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab terhadap masyarakat internasional maupun rakyat sendiri

 

         Pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan dicapai secara bertahap, tetapi pelaksanaan beberapa hak bersifat segera.

 

1.       Untuk mengambil langkah-langkah…..dengan semua sarana yang tepat, ……..

 

         Kewajiban mulai secepatnya mengambil langkah-langkah ke arah realisasi sepenuhnya

 

         Pada tingkat nasional; tindakan legislatif, administratif, yudisial, ekonomi, sosial, dan pendidikan

 

2. Secara bertahap mencapai “ realisasi sepenuhnya dari hak-hak itu”

 

          Terwujudnya Hak EKOSOB dan segera mengambil langkah-langkah memenuhi kewajiban.

 

          Larangan non diskriminasi harus dilaksanakan dengan segera

 

          Tidak tergantung pada peningkatan sumberdaya 

 

3. Sampai batas maksimum dari sumberdaya yang tersedia”

 

          Penghormatan terhadap hak subsistensi minimum bagi semua orang tanpa memandang tingkat pembangunan ekonomi

          Mengacu pada sumber-sumber dalam suatu negara dan dari masyarakat internasional

          Penggunaan yang adil dan efektif serta akses terhadap sumberdaya yang tersedia

          Memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistennya maupun tersedianya pelayanan terpenting

 

4. Secara sendiri-sendiri serta melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi dan teknik.

 

          Bantuan kerjasama harus ditujukan pada pembentukan tatanan sosial yang mewujudkan hak dan kebebasan.

 

          Negara-negara saling bekerjasama untuk mempromosikan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa memandang perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial

          Mengambil langkah-langkah dengan sarana internasional untuk membantu mewujudkan hak-hak yang diakui dalam kovenan

 

 

VI- Pelanggaran Terhadap HAK EKOSOB

 

          Gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai ketentuan dalam kovenan

          Gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara bertugas menghilangkannya guna pelaksanaan hak dengan segera

          Gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan untuk dipenuhi segera

          Sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional, yang berada dalam kekuasaannya untuk memnuhinya

          Menerapkan pembatasan hak yang diakui dalam kovenan

          Sengaja memperlambat atau menghentikan realisasi secara bertahap dari suatu hak, kecuali diijinkan oleh Kovenan, kurangnya sumberdaya yang tersedia, atau force major

 

Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya, (terutama dari segi legislasi dan kebijakan) ada dua panduan yang selama ini diacu, yaitu Prinsip-prinsip Limburg ( Limburg Principles )   dan Panduan Mastricht (Mastricht Guidelines). Panduan Mastricht mengindikasikan bahwa sebuah pelanggaran dapat terjadi melalui act of commission atau act of ommission. Contoh dari pelanggaran hak EKOSOB melalui tindakan langsung negara atau pihak-pihak lain yang tidak diregulasi dengan baik oleh negara antara lain :

 

1-       Penggantian atau penundaan secara formal undang-undang yang diperlukan untuk kelanjutan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang pada saat ini telah terpenuhi.

2-       Penyangkalan secara aktif terhadap hak-hak tersebut kepada individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, baik melalui diskriminasi yang diundangkan atau dipaksakan.

3-       Dukungan secara aktif terhadap langkah-langkah yang diambil pihak ketiga yang tidak konsisten dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

4-       Disetujuinya undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada yang terkait dengan hak-hak ini, kecuali hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan mengembangkan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok-kelompok yang paling lemah.

5-       Pengurangan atau penyimpangan anggaran belanja publik pada pos-pos tertentu, apabila pengurangan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut dan tidak diikuti dengan langkah-langkah yang memadai untuk menjamin hak-hak minimum atas penghidupan bagi semua orang.

            (The Mastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, a Compilation of Essential Documents, Jenewa, Komisi Internasional  Pakar Hukum, 1977, hal 85-85, dalam Audrey R. Chapman, Opcit)

 

 

VII- Agenda ke depan : Menuju Jaringan Kerja

 

1-       Partisipasi masyarakat sangat penting dalam formulasi, pelaksanaan dan monitoring atas kebijakan nasional. Perguruan Tinggi, Lembaga Pengkajian Kebijakan, LSM serta masyarakat sipil lainnya dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pelaksanaan kovenan ini, khususnya hak atas kebudayaan.

 

2-       Monitoring atas pemenuhan hak ini akan lebih efektif apabila dilakukan dalam jaringan kerja. Diskusi Pakar ini dapat dijadikan titik tolak dari jaringan kerjasama tersebut.

 

Kami yakin bahwa kerjasama ini dapat dilanjutkan di masa yang akan datang, dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya, hak atas pendidikan, ilmu pengethuan, seni dan budaya. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komnas HAM,  Ketua Dewan Kebudayaan Yogyakarta, Para Nara sumber dan segenap peserta Diskusi Pakar, serta segenap panitia yang telah bekerjasama untuk menyiapkan penyelenggaraan Diskusi Pakar ini.

 

 

Wassalamu’alalikum wr. Wb.

 

 

Yogyakarta, 20 Nopember 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 9:44 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: