Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

with one comment

MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA

YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Oleh

M. Habib Chirzin

I- Penanggulangan Bencana Berbasis HAM

Berbagai upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh badan-badan kemanusiaan internasional, regional maupun nasional, sejak satu dekade terakhir ini. Dua bulan setelah terjadinya bencana Tsunami di Aceh, Nias dan sebagaian dari wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, Asian Resource Foundation ( ARF ) yang bekerjasama dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) serta beberapa lembaga regional lainnya, telah menyelenggarakan suatu panel diskusi tentang penanggulangan bencana dengan mengundang beberapa pembicara yang berasal dari beberapa negara yang terkena bencana Tsunami, seperti Indonesia, Thailand, India, Maldive dan Sri Langka, bertempat di Bangkok, pada bulan Pebruari 2005. Diskusi ini antara lain bertujuan untuk belajar dari pengalaman beberapa negara tersebut dalam menghadapi bencana Tsunami dan upaya penanggulannya. Berdasarkan berbagai data dan informasi yang diperoleh, serta pengalaman dalam penanggulangan bencana di beberapa negara tersebut, maka diusulkan antara lain perlunya pendekatan penanggulangan bancana yang berbasis HAM. Pendekatan penanggulangan bencana berbasis HAM ini dimaksudkan antara lain, untuk menjamin para korban terjamin dan terlindungi haknya untuk hidup secara bermartabat ( Rights to life with dignity ) , hak atas standar hidup yang layak (Right to an Adequate Standard of Living), hak atas keamanan pribadi ( Right to Security of Person ), hak atas keamanan di tempat tinggal (Right to Security of the Home), hak atas lingkungan yang sehat dan kelestarian (Environment and Sustainability), kesetaraan gender ( Gender Equality), Kebebasan untuk bergerak dan hak untuk Kembali ke tempat asal (Freedom of Movement (including Right to Return) dll.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar ini terlebih penting lagi bagi kelompok rentan (vulnarable group) , karena dalam berbagai kasus bencana, korban yang terbanyak adalah orang perempuan, anak-anak, orang berusia lanjut, penderita cacad dsb. Demikian pula, karena para korban bencana ini sering kehilangan tempat tinggalnya, atau rusak, maka mereka terpaksa mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Oleh karena itu, mereka harus memperoleh jamin hak-hak sipil dan politik mereka; maupun hak sosial, ekonomi dan budayanya.

Suatu forum internasional, telah pula digelar atas prakarsa Institute of Medicine, Universiti Brunei Darussalam ( UBD ) di Bandar Seri Begawan, pada tanggal 12-15 Juli 2006. International Forum on Post Disaster Relief ini telah mengundang berbagai pembicara dan peserta dari lembaga-lembaga internasional, seperti UNOCHA, UNICEF, UNISDR, UNDP, WHO, ILO, ICRC, IFRC maupun organisasi-organisasi relief, seperti Mercy, Islamic Relief, Islamic Forum for Peace and Development Millennium, Muslim Aid; lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Brigade Pemadam Kebakaran, Angkatan laut dan Polisi negara dari beberapa negara; dan berbagai perguruan tinggi di Asia, Eropa maupun USA. Forum ini telah membahas secara komprehensif berbagai aspek penanggulangan bencana berdasarkan pengalaman lapangan dari berbagai negara tersebut.

Cakupan bencana, misalnya pada konperensi tersebut bencana ini diberikan batasan yang luas, yang mencakup di dalamnya bencana yang diakibatkan oleh konflik bersenjata maupun bencana alam serta yang diakibatkan oleh flu burung, bahkan bencana yang ditimbulkan oleh bio terorisme. Bencana yang kompleks ini ditambah dengan bentuk-bentuk konflik yang terus berubah, konflik bersenjata yang semakin menjadikan masyarakat sipil sebagai sasarannya, termasuk para pekerja kemanusiaan, serta meluasnya pelanggaran hak asasi manusia, dengan menggunakan perkosaan serta berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai senjata yang brutal dalam perang; khususnya terhadap anak-anak dan perempuan, serta mereka yang mengungsi secara paksa. Pengungsian paksa dari segmen penduduk yang luas telah semakin banyak dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi sasaran militer termasuk pembersihan etnik. (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Humanitarian Issues, 2005)

Untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penanggulangan bencana ini, sejak tahun 1997 beberapa organisasi relawan kemanusiaan internasional yang tergabung di dalam Komite Pengarah Tanggap Kemanusiaan ( Steering Committee for Humanitarian Responese (SCHR) dan Inter Action yang beranggotakan VOICE ( Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies) , ICRC ( International Committee of the Red Cross) dan ICVA ( International Council of Voluntary Agencies) , telah mengambil inisiatif untuk merumuskan “Piagam Kemanusiaan dan Standard Minimum dalam Tanggap Bencana” ( Humanitarian Charter and Mininum Standard on Disaster Response ). Upaya bersama ini merupakan salah satu dari Sphere Project yang pada tahun 2004 telah memperoleh dukungan dan masukan teknis dari tidak kurang 400 organisasi relawan kemanusiaan dari 80 negara yang telah berhasil menyusun the Minimum Standards and Key Indicators yang harus dipenuhi dalam tanggap bencana. Humanitarian Charter and Mininum Standard on Disaster Response berikut the Minimum Standards and Key Indicators ini telah menjadi acuan di dalam upaya tanggap bencana di berbagai negara.

Humanitarian Charter ( Piagam Kemanusiaan ) ini melukiskan prinsip-prinsip utama yang mengatur kegiatan kemanusiaan dan meneguhkan kembali hak-hak masyarakat yang terkena bencana, baik bencana alam maupun akibat perbuatan manusia, termasuk di dalamnya konflik bersenjata, terhadap semua bentuk perlindungan dan bantuan. Demikian pula hak masyarakat yang terkena bencana atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Di mana piagam ini menyebutkan tanggung jawab hukum dari negara dan pihak-pihak yang terlibat perang, untuk menjamin hak atas perlindungan dan bantuan.

Selain acuan standar tersebut, selama ini juga telah diacu bersama “Kode Perilaku untuk Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Bantuan Tanggap Bencana 1994” (the Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief 1994) yang disusun bersama oleh Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFCRC) bersama ICRC. “Code of Conduct” ini merupakan standar perilaku suka rela dari berbagai badan relawan kemanusiaan termasuk Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam melakukan pelayanan tanggap bencana. Sedangkan di dalam peristiwa konflik bersenjata ( armed conflict ), maka pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum humaniter internasional ( international humanitarian law 1949). (McConnan, Isobel (ed), Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana, Proyek Sphere Edisi 2004, p 6-7)

Baru-baru ini, di Seoul Korea, juga telah dilakukan peluncuran Alliance for Recovary, pada tanggal 11 sd 14 September 2006, atas inisiatif dari Universal Peace Federation ( UPF ) bersama Points of Light Foundation dan Volunteer Center National Network. Pada gilirannya Alliance for Recovery selain mengadopsi International NGO’s Ethics yang dirumuskan oleh WANGO ( World Association of NGOs) juga menyelaraskan dengan instrument-instrumen HAM internasional.

II- Penanggulangan Bencana yang Berbasis HAM dalam Legislasi Nasional

Indonesia dan banyak negara di dunia ini yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Pada gilirannya, instrumen-instrumen HAM tersebut seharusnya diadopsi ke dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam Undang-undang penanggulangan bencana, yang dalam kasus Indonesia masih berupa draft UU yang tengah dibahas di Panja DPR RI. Beberapa negara di Asia telah memiliki Undang-undang Penanggulangan Bencana, seperti Jepang, Pilipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, yang merupakan payung hukum bagi seluruh kebijakan publik dan realisasinya di dalam penanggulangan bencana.

Berbagai instrument HAM internasional tersebut memberikan arahan bagi upaya legislatif, penyusunan kebijakan yang dapat dipakai untuk melindungi dan memulihkan hak asasi manusia para korban bencana. Standar dan norma-norma HAM tersebut apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh akan menjamin tidak terjadinya diskriminasi dalam pemberian kompensasi, di mana semua pengungsi , khususnya kaum perempuan, akan terlindungi dari tindak kekerasan; dan semua korban dan masyarakat merupakan mitra di dalam merancang dan menerapkan rencana rehabilitasi dan pembangunan kembali, termasuk untuk perumahan, bahwa para korban tidak direlokasi ke daerah yang berjarak jauh dari sumber penghidupan dan bisa hidup dengan aman dan bermartabat. (Miloon Kothari, UN Special Rapporteur on Adequate Housing, Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights,July 2005, New Delhi)

Penyelarasan Undang-undang, berbagai pengaturan dan kebijakan publik dengan Intrument HAM internasional ini merupakan keharusan, jika proses penanggulangan bencana ini diharapkan mampu menciptakan jalan bagi masa depan yang menghilangkan berbagai bentuk perendahan harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, pengangguran, pekerja anak, trafficking anak dan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekurangan pelayanan kesehatan, perumahan yang tidak layak, tidak terpenuhinya pendidikan dll. Dan yang paling penting, pengingkaran terhadap hidup yang bermartabat dan penghormatan terhadap kesucian hidup baik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan di tingkat, local, nasional maupun internasional. (Shulamith Koenig, Recipient of the 2003 UN Human Rights Award and founding president of PDHRE, May 2005. New York)

III- Berbagai Instrument HAM Internasional bagi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM dalam Legislasi Penanggulangan Bencana.

Instrumen-instrumen HAM internasional menuntut kita untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, di mana kebijakan publik perlu diarahkan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak diffabel – penderita cacad, pekerja migrant, pengungsi, perempuan dan anak-anak. Berbagai instrument HAM internasional yang ada, termasuk berbagai guidelines yang telah diterima oleh lembaga-lembaga PBB dapat menjadi basis bagi upaya penganggulangan bencana. Berbagai standar yang disediakan di instrument-instrumen tersebut dapat pula dipakai untuk menjamin bahwa pendekatan penanggulangan bencana yang berbasis HAM ini dipegang dan tidak dapat dikompromikan dalam berbagai agenda lembaga-lembaga penanggulangan bencana.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh team dari PDHRE, telah disusun suatu pedoman tentang standar internasional berkenaan dengan kunci kelompok rentan ( International Standards Relating to Key Vulnerable Groups) yang terdiri dari antara lain :

1- Perempuan (Women)

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles.

2- Anak-anak (Children )

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

C. Guiding Policies

3- Manula (Older People)

Guidelines/Declarations/Principles

4- Penderita HIV/AIDS (People Living with HIV/AIDS )

Guidelines/Declarations/Principles

5- Diffable-Penderita Cacad (Disabled Persons)

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

C. Guiding Policies

6- Kelompok Minoritas (Minorities (including Descent-based, Religious, Linguistic Status)

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

7- Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples )

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

8- Pekerja Migran (Migrant Workers )

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

9- Bukan penduduk dan warga negara (Non-nationals/Non-citizens )

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

10- Pengungsi Internasl (Internally Displaced Persons )

A. Binding Instruments

B. Guidelines/Declarations/Principles

IV- Rujukan bagi Mininum Standar Penanggulangan Bencana Berbasis HAM

Berbagai instrumen HAM internasional, konstitusi, produk-produk hukum serta berbagai pedoman bagi perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penanggulangan bencana sudah semestinya dicermati dengan sungguh-sungguh. Buku pegangan Sphere Project yang dikeluarkan pada tahun 2002 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2004 yang telah merumuskan dengan baik Piagam Kemanusiaan ( Humanitarian Charter) berikut Standar-standar Minimum ( Minimum Standards) ini dapat dijadikan acuan bagi penyusunan legislasi nasional Penanggulangan Bencana. Terutama untuk memenuhi hak para korban pada sektor-sektor utama : bantuan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, gizi serta ketahanan pangan ( kedaulatan pangan ). Termasuk di dalamnya rincian standar proses pada semua sektor, yang meliputi : partisipasi, pengkajian, respons, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kepakaran staff dan manajemen. ( Ibid p 7)

Patut juga dicermati catatan yang telah dibuat oleh Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN) and PDHRE – People’s Movement for Human Rights Learning tentang Guiding Principles on Internal Displacement, 1998, Commission on Human Rights, yang merupakan rujukan utama, yang relevan dengan Penanggulan Bencana ( versi bahasa Indonesia telah dibuat oleh UNOCHA, Prinsip-prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal, tanpa tahun) :

Principle 1: Internally displaced persons shall enjoy, in full equality, the same rights and freedoms under international and domestic law as do other persons in their country. They shall not be discriminated against in the enjoyment of any rights and freedoms on the ground that they are internally displaced.

Principle 3 (1): National authorities have the primary duty and responsibility to provide protection and humanitarian assistance to internally displaced persons within their jurisdiction. (2) Internally displaced persons have the right to request and to receive protection and humanitarian assistance from these authorities. They shall not be persecuted or punished for making such a request.

Principle 4(2): Certain internally displaced persons, such as children, especially unaccompanied minors, expectant mothers, mothers with young children, female heads of household, persons with disabilities and elderly persons, shall be entitled to protection and assistance required by their condition and to treatment which takes into account their special needs.

Principle 9: States are under a particular obligation to protect against the displacement of indigenous peoples, minorities, peasants, pastoralists and other groups with a special dependency on and attachment to their lands.

Principle 11 (2): Internally displaced persons, whether or not their liberty has been restricted, shall be protected in particular against:

(a) Rape, mutilation, torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and other outrages upon personal dignity, such as acts of gender-specific violence, forced prostitution and any form of indecent assault;

(b) Slavery or any contemporary form of slavery, such as sale into marriage, sexual

exploitation, or forced labour of children; and

(c) Acts of violence intended to spread terror among internally displaced persons.

Principle 12 (2): To give effect to this right for internally displaced persons, they shall not be interned in or confined to a camp. If in exceptional circumstances such internment or confinement is absolutely necessary, it shall not last longer than required by the circumstances.

Principle 14:

1. Every internally displaced person has the right to liberty of movement and freedom to choose his or her residence.

2. In particular, internally displaced persons have the right to move freely in and out of camps or other settlements.

Principle 17 (4): Members of internally displaced families whose personal liberty has been restricted by internment or confinement in camps shall have the right to remain together.

Principle 18:

1. All internally displaced persons have the right to an adequate standard of living.

2. At the minimum, regardless of the circumstances, and without discrimination, competent authorities

shall provide internally displaced persons with and ensure safe access to:

(a) Essential food and potable water;

(b) Basic shelter and housing;

(c) Appropriate clothing; and

(d) Essential medical services and sanitation.

3. Special efforts should be made to ensure the full participation of women in the planning and distribution of these basic supplies.

Principle 25

1. The primary duty and responsibility for providing humanitarian assistance to internally displaced persons lies with national authorities.

2. International humanitarian organizations and other appropriate actors have the right to offer their services in support of the internally displaced. Such an offer shall not be regarded as an unfriendly act or an interference in a State’s internal affairs and shall be considered in good faith. Consent thereto shall not be arbitrarily withheld, particularly when authorities concerned are unable or unwilling to provide the required humanitarian assistance.

3. All authorities concerned shall grant and facilitate the free passage of humanitarian assistance and grant persons engaged in the provision of such assistance rapid and unimpeded access to the internally displaced.

Principle 27 (1): International humanitarian organizations and other appropriate actors when providing assistance should give due regard to the protection needs and human rights of internally displaced persons and take appropriate measures in this regard. In so doing, these organizations and actors should respect relevant international standards and codes of conduct. ( Sumber HIC-HLRN dan PDHRE , dalam http://www.pdhre.org)

Selain dari Guiding Principles on Internal Displacement, 1998, UN Commission on Human Rights tersebut, Sphere Project telah membuat daftar instrumen HAM internasional yang seharusnya dirujuk dalam penanggulan bencana, antara lain :

1- Universal Declaration of Human Rights 1948.

2- International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

3- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.

4- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1969.

5- The four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977.

6- Convention relating to the Status of Refugees 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees 1967.

7- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

8- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.

9- Convention on the Rights of the Child 1989.

10- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979.

11- Convention relating to the Status of Stateless Persons 1960.

12- Guiding Principles on Internal Displacement 1998.

Untuk memberikan jaminan yang penuh kepada para korban bencana atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, sudah barang tentu diperlukan pengkajian yang sungguh-sungguh. Selain berbagai instrument yang tersebut di atas, patut juga diperhatikan misalnya : 1- Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 1997, 2- UN Comprehensive Human Rights Guidelines on Development-Based Displacement, 1997, Expert Seminar on the Practice of Forced Evictions, Geneva, 3 – The Practice of Forced Evictions: Comprehensive Human Rights Guidelines On Development-Based Displacement, adopted by the Expert Seminar on the Practice of Forced Evictions Geneva, 11-13 June 1997.

Sekali lagi, Piagam Kemanusiaan ( Humanitarian Charter) berikut Standar-standar Minimum ( Minimum Standards) sebagaimana yang telah disebutkan di atas layak diperhatikan untuk dijadikan acuan bagi penyusunan legislasi nasional Penanggulangan Bencana. Terutama untuk memenuhi hak para korban pada sektorsektor utama : bantuan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, gizi serta ketahanan pangan ( kedaulatan pangan ). Termasuk di dalamnya rincian standar proses pada semua sektor, yang meliputi : partisipasi, pengkajian, respons, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kepakaran staff dan manajemen.

Jakarta, 18 September 2006

Bahan Rujukan :

1- Chaudhry, Shivani and Bikram Jeet Batra, International Human Rights Standards on Post-disaster Resettlement and Rehabilitation, working Document, Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN) and PDHRE – People’s Movement for Human Rights Learning, in collaboration with the United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing, August 2005

2- Chirzin, M Habib, Hak atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Afkar, CIDES, Jakarta, Desember 1992

3- …………………………………………., Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Oleh Forum Studi Demokrasi, Bandar Lampung, September 1999

4- …………………………………………., Rights Based Post Disaster Relief and the Important of Volunteerism, makalah disampaikan pada International Forum on Disaster Relief, The Institute of Medicine, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Juli 2006

5- Dias, Clarence,”Taking Human Rights Seriously,” dalam “Every One’s Responsibility“, laporan NGO Workshop on the World Public Information Campaign on Human Rights, New York, 19 Oktober 1989

6- East West Center, After Tsunami, Human Rights of Vulnarable Populations, Human Rights Center, University of California, Berkeley, 2005

7- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), World Disasters Report 2005 : Focuses on Information in Disasters, IFRC, 2005

8- International Labour Organization (ILO), Working Out of Disaster : Improving employment and Livelihood in Countries Affected by the Tsunami, ILO, 2005

9- International Labour Organization (ILO), Earthquake-Tsunami Response : ILO Proposals for Reconstruction, Rehabilitation and Recovery, ILO, 2006

10- Koesoema A, Doni, Pendidikan Darurat Pasca-Bencana, dalam Kompas, Jum’at, 7 Januari, 2005

11- Kossler, Reinhart, Globalization and Human Rights : Some Developmental Reflections, dalam Frans J. Schuurman (ed), Globalization and Development Studies, Challenges for the 21st Century, Vistaar Publications, New Delhi, 2001

12- McChesney, Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Insist Press, Yogyakarta, 2003

13- McConnan, Isobel (ed), Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana, Proyek Sphere Edisi 2004, alih bahasa Puji Pujiono et al, Grasindo, Jakarta

14- Muntaborn, Vitit, Dimentions of Human Rights in the Asia-Pacific Region, Office on the National Human Rights Commissions of Thailand, Bangkok, 2002

15- Tomasevski, Katarina, Manual on Rights-Based Education, Asia Pacific Regional Bureau for Education and UNESCO, Bangkok, 2004

16- UNOCHA, Prinsip-prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal, tanpa tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

.

N a m a : M. Habib Chirzin

Tempat/Tgl. lahir : Kotagede, Yogyakarta, 8 Januari 1949

e-mail : habibpeace@yahoo.com

Pendidikan / Training :

1- Pondok Modern, Gontor, Ponorogo, 1971

2- Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1983

3- Development Workers Program, Asian Cultur­al Forum on Development (ACFOD) Food and Agricultural Organization (FAO) Asia Pacific, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Colombo, Dacca, Kathmandu, 1978

4- Cross Cultural Consultancy, Den Haag, 1985

5- Adult Learner Center, Riverside Drive, New York, 1990

Keanggotaan Organisasi Internasional :

1- Anggota Sekretariat , International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris (1979 – 1981)

2- Anggota Dewan Pendiri, dan Dewan Direktur South East Asia Regional Institute for Community Education (SEA-RICE), Manila, 1982 sampai sekarang.

3- Konsultan, The Netherlands Organization for International Development Cooperation ( NOVIB ), Den Haag, 1985 – 1986

4- Anggota International Peace Research Association (IPRA), Peace Education Com­mission, Boulder Colorado, 1990-1994

5- Anggota Coordinating Team, Asian Cultural Forum on Development (ACFOD), Bangkok, 1991 – 1995

6- Anggota Komisi “Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian”, Asian and South Pacific Bureau for Adult Education ( ASPBAE ), Bangkok, 1991-1995

7- Anggota, Asian Muslem Action Network (AMAN), Mumbai, India, 1992 sampai seka­rang.

8- Anggota International Advisory Board, Global Education Associates, New York, 1994 sampai sekarang

9- Anggota International Advisory Panel, International Movement for a Just World, Kuala Lumpur, 1994 seumur hidup.

10- Anggota, International Advisory Board, Global Family for Love and Peace, Taipei, Taiwan, 2002 sampai sekarang

11- Anggota, International Advisory Board, Global Ethics and Religion Forum, California, USA, 2003 sampai sekarang

Penghargaan dan Sertifikat :

1- The International Aga Khan Award for Architecture, Pakistan,1980

2- The Ambassador of Good Will, Gubernur Negara Bagian Arkansas, Bill Clinton, Arkansas 1987

3- The Ambassador for Peace, Interreligious and International Federation for the World Peace (IIFWP), Seoul, 2002

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:16 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: