Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi

leave a comment »

Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi

Oleh

M. Habib Chirzin

Komisioner, Komnas HAM

 

Pertanyaan Dasar Kesejagatan

 

Dalam sebuah forum diskusi meja bundar Internasional, tentang Agama-agama Dunia dan Globalisasi, di Genting Highland Resort, yang  dihadiri oleh tokoh-tokoh pemikir globalisasi peringkat dunia, seperti Richard Falk, Paul Knitter, Kinhide Mushakoji, Joseph Camillarie, Chandra Muzaffar dan sederet nama beken lainnya, Buya DR. Ahmad Syafii Maarif mengajukan pertanyaan yang sangat arief dan cerdas. Moralitas macam apakah yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran bersama ?. Karena di tengah puncak perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, penderitaan manusia akibat konflik, perang, kemiskinan absolute, kelaparan dan penyakit yang menimpa sebagian umat manusia; belum kunjung teratasi. Ketidak adilan social dan jurang kaya miskin semakin menganga. Bahkan kemampuan perusak manusia (human distruction) juga mencapai puncaknya kecanggihannya. Lewat sistem dan struktur global yang dibungkus dengan kesejagatan. Penulis yang hadir sebagai anggota International Advisory Panel dari International Movement for a Just World, penyelenggara forum tersebut, sangat mengapresiasi pertanyaan Buya Syafii  yang sangat strategis tersebut. Pertanyaan yang dilontarkan di forum tersebut sebenarnya mewakili keprihatinan segenap warga persyarikatan, umat Islam dan bahkan mewakili kemanusiaan. 

 

Kesejagatan (globalisasi) telah menjadi narasi besar (grand narrative), zaman ini. Kesejagatan ini lebih dari sekedar tajuk ilmiah atau fenomena social yang mengemuka. Di atas itu semua, ia sangat dominan, sebagai diskursus politik dan ekonomi di dunia. Sebuah ideologi yang telah merubah dan merembes masuk ke dalam pemberitaan media, naskah kebijakan dan publikasi bisnis. (Don Kalb, 2000, David Held, 1999, John Gray 1988, 1998, Immanuel Wallerstein, 1980). Bahkan wacana kesejagatan ini   telah dianggap sebagai cerita dominant  dalam sebuah setting dari narasi besar yang muncul segera setelah posmodernisme, yang mengklaim telah berakhirnya semua narasi besar, beberapa dekade yang lalu. (Don Kalb, the End of Globalization, 2000).

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Arjun Appadurai, bahwa kesejagatan ini bersifat sangat kompleks dan merupakan konsep yang berlapis-lapis dan fenomena social yang didukung oleh fakta geografis : bahwa manusia dan tempat-tempat di dunia ini telah menjadi semakin terhubungkan satu sama lain (interconnected) secara lebih luas, sebagai akibat dari meningkatnya aliran modal, barang dan jasa antar bangsa, informasi dan gagasan, teknologi serta manusia. (Arjun Appadurai, 1996). Pertanyaan yang muncul kemudian, apa hubungannya kesejagatan ini dengan proses homogenisasi budaya, dominasi ekonomi dan bahkan dengan kolonialisme baru ?. Dalam kenyataannya, sejak awal abad 21 telah terjadi pengambil alihan kekuasan negara untuk melakukan regulasi oleh kekuatan korporasi-korporasi- transnasional (Samir Amin,2000, Martin Khor, 2002) .Apakah globalisasi ini membawa kesejahteraan, keadilan dan perdamaian di dunia ?. Karena sejak tahun 1990 dunia telah menambah penderitaan penduduk dunia dengan 250 perang antar negara dan konflik sipil baru yang mengakibatkan kematian 100 juta militer dan 100 juta rakyat sipil ( Majid Tehranian, 1999). Atau apakah sekelompok masyarakat dan bangsa memperoleh keuntungan lebih banyak dari yang lain, sehingga menimbulkan ketidak adilan dan eksploitasi  ? Ketika 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen paling miskin hanya mendapat 1,4 persen. (Majid Tehranian, opcit).  Atau benarkah kesejagatan ini merupakan akhir dari dari sejarah (Fukuyama 1992), berakhirnya modernitas (the End of Modernity- Wilson dan Mowlana, 1990) atau proses McDonaldisasi budaya (Ritzer 1993).

 

Kebijakan Publik, Kekerasan dan Pornografi Sosial Budaya

 

Pornografi yang tampil sangat vulgar, adegan kekerasan dan budaya instant yang ditayangkan di berbagai media, adalah bentuk dominasi budaya (cultural domination) dari globalisasi, yang secara tidak sadar telah merasuk ke dalam rumah tangga, bahkan kamar-kamar pribadi keluarga kita.  Bahkan secara  tidak sadar, masyarakat kita telah terlibat  ataupun mendukung kebijakan publik yang mengembangkan kekerasan budaya, kekerasan sosial, kekerasan lingkungan ( lewat pembabatan hutan dan pembalakan liar) maupun kekerasan  struktural dan ideologis. “Pornografi social” dan “pornografi ekonomi” yang berupa kemiskinan yang mencekik para petani, nelayan dan masyarakat miskin perkotaan kita – yang sebagian besar adalah bagian dari umat-, penyakit lumpuh layu, kematian ibu yang melahirkan dan anak, busung lapar, ambruknya sekolah-sekolah dasar pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar, mahalnya air bersih dll; adalah bentuk-bentuk pornografi baru yang meng-global. Realitas sosial yang memprihatinkan yang menimpa masyarakat kita di era reformasi ini seharusnya membuat bangsa dan para pengambil kebijakan ini malu. Semua bentuk “pornografi” tersebut, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan public sebagai  dampak langsung globalisasi.

 

Dalam konperensi dunia lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Budapest, pada bulan Ramadhan yang lalu, Oktober 2004, penulis yang diundang sebagai pembicara dalam tajuk “Hak atas Perdamaian dan Penyembuhan Dunia”, mendapat pertanyaan dari seorang penasehat UNDP, DR. Zia Rizvi, sahabat karib DR. Soedjatmoko (alm) tentang hubungan antara Peace, Human Rights and Human Security. Penulis diuntungkan oleh karena dua tahun sebelumnya telah menerbitkan Jurnal tentang “Human Security, Human Rights and Responsibilities”. Sebenarnya konsep human security (keamanan manusia), yang sekarang telah diadopsi oleh PBB,  lahir karena telah terjadinya diversifikasi ancaman di dunia, setelah berakhirnya masa Perang Dingin. Bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa-bangsa di dunia dan kemanusiaan di era globalisasi ini telah mengalami penganeka ragaman : kejahatan internasional yang terorganisir, korupsi, kejahatan pencucian uang, perdagangan narkoba, cyber pornografi, perdagangan perempuan dan anak-anak, kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan akut dsb. Untuk itu, national security yang konvensional, hendaknya dilengkapi dengan konsep ketahanan baru yang berpusat pada manusia (Human Centered Security). Inti dari keamanan manusia ini berupa : kebebasan manusia (human freedom), kesejahteraan manusia (human wellbeing) dan kelanjutan hidup manusia (human survival). Muhammadiyah yang sejak berdirinya telah melakukan penyelamatan social lewat lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dan berbagai amal usaha yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sebenarnya merupakan sebuah kreatifitas yang sangat cerdas dari pendiri persyarikatan. Jalan Muhammadiyah adalah jalan penyelematan kemanusiaan, sejarah dan peradaban dari ketakutan dan kelaparan ( alladzi ath’amahum min juu’in wa amanahum min khouf ).

 

 

Globalisasi Hutang dan Pelucutan Kedaulatan Rakyat dan Negara

 

Salah satu dampak globalisasi yang langsung menjadi beban negara, masyarakat dan rakyat jelata adalah   « globalisasi hutang » yang membuat semua warga negara dan bahkan bayi yang baru lahir berposisi sebagai « ghorim » ( orang yang berhutang). Hutang model ini  bukan merupakan hutang individual ( dain ) yang diikat dengan etika dan hukum fiqih yang konvensional. Tetapi ini adalah hutang publik, hutang yang bersifat multilateral, yang mempunyai dampak yang sangat besar  kepada kebijakan publik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat maupun negara. Sejak tahun 1980-an berbagai lembaga studi bahkan lembaga keagamaan melakukan advokasi atas ‘rezim hutang internasional’ ini. Sebagai contoh, pada bulan September 1990, penulis pernah diminta menjadi panelis dalam diskusi tentang pembebasan dari rezim hutang ini di Interfaith Center for Economic Justice, di Washingdton DC, antara lain bersama DR. Leonora Briones, President “International Anti Debt Coalition” di the University of Philippines. Sudah saatnya Muhammadiyah mengembangkan kajian yang serius dan mendasar tentang fiqih hutang multi lateral ini yang mempunyai dampak yang sangat luas kepada kehidupan masyarakat dan Negara.

 

Kedaulatan pangan (food sovereignty) saat ini merupakan wilayah perjuangan para petani kita yang sudah sejak tahun 1970-an menderita karena kehilangan kedaulatannya dalam pemilikan tanah, pemilihan dan penanaman benih-benih padi, palawaija, buah dan sayur ; pupuk, pestisida serta input pertanian lainnya. Bahkan kedaulatan keanekaragaman pangan yang selama ini mereka pelihara, seperti : getuk lindri, semar mendem, kipo, yangko, wadai, empek-empek dan berbagai jenis makanan lokal lainnya, semakin terdesak oleh produk-produk asing. Dibungkus dengan kemasan yang indah dan iklan yang didanai besar-besaran, sebagai bagian dari dominasi selera masyarakat. Akibatnya monopoli 1000 perusahaan multi nasional telah menguasai asset lebih dari 80 persen nilai sumber daya, alat produksi dan modal dunia, termasuk menguasai 33 persen nilai penjualan pada setiap tahun. (Gelinas, 2003).

 

Ketidak mampuan atau kengganan Negara untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) hak warga negaranya dan untuk mengatur kebijakan pubiknya di bidang pertanahan, sumber daya alam, termasuk sumber daya air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat; semakin lama semakin dilucuti oleh rezim liberalisasi yang berpihak kepada modal. Maka tidak heran, semakin banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anak, membayar pengobatan dan memperoleh akses ke air bersih. Sudah saatnya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan semangat awal pendirian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) perlu diaktualkan dalam skala yang luas. Sebenarnya Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah merupakan basis perjuangan untuk membangun kedaulatan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya dan ideology. Termasuk kedaulatan pangan.

 

Muhammadiyah ASEAN

 

Klaim yang sangat arogan dari globalisasi ini adalah TINA (There Is No Alternative”, dari tatanan dunia dan model kemasyarakatan dan budaya, selain yang mereka bangun atas dasar kerakusan (Greediness) dan ketakaburan (Arrogance). Seolah-olah di dunia ini hanya ada satu pilihan nasib kemanusiaan dan sejarah peradaban. Dan seluruh penduduk dunia harus mengekor kepada kekuatan modal besar yang penuh bergelimang riba. Klaim TINA yang telah menyengsarakan banyak penduduk dunia, bukan saja di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tetapi juga di Negara-negara maju di Eropa maupun Amerika sendiri, karena watak Hegemonik, Dominatif, Diskriminatif dan menciptakan ketidak adilan social dan penderitaan.

 

Untuk menghadapi arus globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi dan kolonisasi ekonomi dan budaya ini kadang-kadang suatu Negara kebangsaan dan kawasannya tidak cukup memadai. Untuk itu, regionalisasi menjadi suatu cara pengaturan baru. Dalam kerangka ini, regionalisasi Muhammadiyah menjadi sebuah keharusan. Penulis yang sejak tahun 1980-an mengadvokasikan Muhammadiyah ASEAN, melihat kekurang sungguhan kita dalam mengelola kerjasama regional ini. Padahal Muhammadiyah ASEAN ini merupakan bagian dari masa depan Muhammadiyah. Terlebih-lebih dalam menghadapi globalisasi.

 

Salah satu kearifan budaya Muhammadiyah yang telah dibuktikannya sampai menjelang usianya yang satu abad ini adalah “daya survivalnya” yang membuatnya bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan sumbangannya dalam kehidupan masyarakat luas. Muhammadiyah yang telah berdiri sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia, telah menjadi “penyangga budaya” bagi keberadaan dan kelangsungan bangsa dan Negara. Terutama pada bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang kritis. Semisal pada masa krisis moneter yang disusul dengan proses reformasi. Daya survival yang merupakan keunggulan Muhammadiyah ini, oleh  karena hadir sebagai sebuah persyarikatan yang merupakan “new social movement”, gerakan social yang sekarang tengah menjadi model baru gerakan sosial di dunia. Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa berbagai alternative nilai dan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera adalah sangat mungkin : “many worlds are possible”. Lembaga-lembaga keagamaan dan juga gerakan-gerakan social baru itu sekarang sedang menghadapi tantangan dan panggilan sejarah yang baru, berupa penyelamatan kemanusiaan di era kesejagatan ini.

 

Kembali kepada pertanyaan cerdas dan arif dari Buya Syafii Maarif tadi, sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, sebenarnya Muhamamdiyah telah menanam dan menyebarkan benih-benih kearifan social dan kearifan budaya yang mendasar untuk menghadapi dominasi budaya akibat globalisasi. Muhammadiyah juga menyediakan suatu kearifan pribumi yang menyelamatkan dan mengembangkan genius local, seperti yang dipersonifikasikan oleh K H Ahmad Dahlan,  K H Mas Mansyur, Buya AR Sutan Mansur, Buya HAMKA, Pak AR Fachruddin, Pak Amien Rais, Buya Syafii Maarif dan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat ranting maupun anggota dakwah jamaah yang bekerja keras lewat persyarikatan. Masihkah Muhammadiyah menyimpan kearifan tersebut dan mengembangkannya untuk menyelamatkan kemanusiaan dan keadabannya (civility). Wallahu a’lamu bisshawab.

(Pegangsaan, 29 Mei 2005).

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 10:10 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: