Posts Tagged ‘pendidikan’
Photo Slideshow Early Childhood Education
KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF, ETIKA GLOBAL DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH
KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF, ETIKA GLOBAL DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH
Oleh
M. Habib Chirzin
I- Kepemimpinan Transformatif dalam Masyarakat yang sedang Berubah.
Kepemimpinan transformatif (Transformatif Leadership) sebagaimana yang antara lain dikembangkan Asia Pacific Online Network of Women in Politics, Governance, Decision-Making and Transformative Leadership, A project of the Center for Asia Pacific Women in Politics (CAPWIP) Women’s Global Rights, yang mengembangkan Asian Innovative Practices in Gender Mainstreaming, merupakan sebuah model kepemimpinan yang patut dikaji bersama, untuk kemudian dikembangkan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam masyarakat yang sedang berada dalam transformasi demokrasi, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini, model kepemimpinan transformatif ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari proses reformasi yang masih berjalan tersendat-sendat. Dalam situasi yang sangat menentukan masa depan bangsa dan Negara seperti ini, kepemimpinan perempuan pada semua lini dan peringkat menjadi sangat imperatif. Bahkan sejak dua dekade yang lalu, sebenarnya gerakan perempuan dunia telah memperoleh momentumnya untuk bersama menentukan masa depan kemanusiaan dan kelestarian planet bumi ini dari kehancuran.
MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA
YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
Oleh
M. Habib Chirzin
I- Penanggulangan Bencana Berbasis HAM
Berbagai upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh badan-badan kemanusiaan internasional, regional maupun nasional, sejak satu dekade terakhir ini. Dua bulan setelah terjadinya bencana Tsunami di Aceh, Nias dan sebagaian dari wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, Asian Resource Foundation ( ARF ) yang bekerjasama dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) serta beberapa lembaga regional lainnya, telah menyelenggarakan suatu panel diskusi tentang penanggulangan bencana dengan mengundang beberapa pembicara yang berasal dari beberapa negara yang terkena bencana Tsunami, seperti Indonesia, Thailand, India, Maldive dan Sri Langka, bertempat di Bangkok, pada bulan Pebruari 2005. Diskusi ini antara lain bertujuan untuk belajar dari pengalaman beberapa negara tersebut dalam menghadapi bencana Tsunami dan upaya penanggulannya. Berdasarkan berbagai data dan informasi yang diperoleh, serta pengalaman dalam penanggulangan bencana di beberapa negara tersebut, maka diusulkan antara lain perlunya pendekatan penanggulangan bancana yang berbasis HAM. Pendekatan penanggulangan bencana berbasis HAM ini dimaksudkan antara lain, untuk menjamin para korban terjamin dan terlindungi haknya untuk hidup secara bermartabat ( Rights to life with dignity ) , hak atas standar hidup yang layak (Right to an Adequate Standard of Living), hak atas keamanan pribadi ( Right to Security of Person ), hak atas keamanan di tempat tinggal (Right to Security of the Home), hak atas lingkungan yang sehat dan kelestarian (Environment and Sustainability), kesetaraan gender ( Gender Equality), Kebebasan untuk bergerak dan hak untuk Kembali ke tempat asal (Freedom of Movement (including Right to Return) dll.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMAJUAN HAM DI INDONESIA
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMAJUAN HAM DI INDONESIA
Drs. M. Habib Chirzin
Mukaddimah
Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan perjalanan bangsa yang panjang. Mulai dari lahirnya kesadaran untuk bernegara dan menentukan nasib sendiri, pada masa Kebangkitan Nasiaonal, sampai dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyususunan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan berbagai upaya penegakan dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik, maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang akhir-akhir ini semakin mencuat di tengah-tengah derap reformasi. Pada tingkat kerjasama Regional Asia Pasifik misalnya, dalam workshopnya yang ke 12 yang diselenggarakan di Doha, Qatar, pada tnggal 4 sd 6 Maret 2004 yang lalu, disepakati untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan empat kegiatan utama 1- Pendirian dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2- Penyususnan Rancangan Aksi Nasional HAM, 3- Penyelenggaraan Pendidikan HAM di semua jenjang pendidikan, 4- Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan penegakan HAM dan perlindungannya semakin menjadi agenda nasional yang penting di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Memasuki millennium baru di Abad 21, bangsa-bangsa di dunia semakin dituntut untuk melakukan proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), penguatan masyarakat madani (civil society) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, agar dapat memasuki pergaulan masyarakt dunia yang maju, adil, damai dan beradab. Selain untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, berkeadilan dan demokratis. Tuntutan demokratisasi ini sebenarnya telah bergaung sejak terjadinya proses dekoloniasi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada awal tahun 40-an.. Demikian pula tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) ini berpuncak dengan disahkan dan diprokamasikannya the Universal Declaration of Human Rights, oleh resolusi Majlis Umum PBB pada tgl. 10 Desember 1948 di Lake Success. Meskipun perkambangan pemikiran dan perumusan serta pelaksanaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut telah dimulai oleh para filsuf Yunani pada abad-abad sebelum Masehi. Sedangkan penguatan masyarakat madani (civil society) ini semakin aktual dalam masyarakt dunia, setelah berakhrinya era perang dingin; dengan runtuhnya bekas Uni Soviet, pada akhir tahun 1980, Meskipun konsep tentang pembangunan masyarakat madani dalam hubungannya dengan proses demokratisasi ini secara jelas, dirumuskan oleh tokoh sosiologi dari Perancis, Alexis de Toqcuiville (1805-1859) yang menulis buku “Democracy in America“, setelah kunjungannya ke Amerika Serikat pada 1835.
