Habib Chirzin’s Weblog

Bibliography for “MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”

View more issues: Fall 2006, Spring 2007, Summer 2007

“MDG GLOBAL Watch Board of Advisors”. Global Watch. Fall 2007. FindArticles.com. 14 Apr. 2008. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5445/is_200710/ai_n21300052
Continued from page 1. Previous – 1 – 2

Articles in Fall 2007 issue of Global Watch

• “CLIMATE CHANGE AND THE MDGs”
by Mac Donald, Henry L

• MDG GLOBAL Watch Board of Advisors

• Human Nature vs. the MDGs
by Marques, Joan F

• Does Goal Number Three Lead the Way?
by Knaub, Barbara

• Human Rights and the MDGs
by Ooft, Max

• Role of the media in the acceleration of the achievement of the various Millennium Development Goals,
by Scott, Sheldon

• The Natural Disasters and the MDGs
by Prado, Nancy del

• Uneasy Bedfellows? Human rights and the Millennium Development Goals

by Tan, Anamah

• Eradication of Poverty and Hunger through Global Partnership for Development
by Morris, Philo

• Millennium Development Goals: Ongoing Education to the Peoples of the World is Necessary!, The
• Ageing should be considered in the achievement of the MDGs
by Hazzard, Virginia

• Way Forward, The
by Tobing-Klein, Irma Eugenie Loemban

MDG GLOBAL Watch Board of Advisors
Global Watch, Fall 2007
• E-MAIL
• PRINT
• LINK

(Listed in alphabetical order based on last name)

* Dr. Abraham Joseph (India /USA), Co-Founder, Chair, MDG Global Watch Board of Advisors
* Drs. Berryl Biekman, President of the Pan African Strategy and Research (Group Panafstrag) (Europe/NL);
* Mrs.Esmeralda Brown, Chair South Caucus (Panama I USA);
* Dr. Florence Chenoweth, former Director FAO Liaison Office with the United Nations (Liberia);
* Drs. M. Habib Chirzin, Director of Forum on Peace, Human Rights and Development Studies in Jakarta and SEARICE in Manila – Indonesia;
* Prof. Dr. Erica Daes, Founding Chairperson and special rapporteur UN Working Group on Indigenous Populations/ Member UN Sub Commission on the promotion and protection of Human Rights (recipient of the UN Human Rights Award), Greece;
* Dr.Larry Gell, Director International Agency for Economic Development, IAED (USA);
* Mr. Joyce van Genderen-Naar, Lawyer, specialist EU ACP in Brussels;
* Ambassador Crispin Gregoire (Dominica), Permanent Representative (PR) to the UN, Dominica
* H.E. José Luís Guterres, former Ambassador, Permanent Representative to the United Nations, Democratic Republic of Timor-Leste
* Mrs. Ann Harris (Netherlands), Artist (Musician, writer)
* Ms. Muriel Held, biologist, environmental specialist, dep. coordinator MDG Global Watch Focal point Suriname;
* Mr. Ray Jong A Lock, Member JCI Suriname / Vice President JC International, Suriname

* Mrs. Barbara Knaub, retired CEO wholesale Bakery, Vice President Voices of African Women (VAM), USA;
* Mrs Shoelamith Koenig, UN Human Rights Award Winner (2003); Founder /Director of People’s Movement Human Rights Learning (PDHRE), New York, USA;
* Mr. Ronny Lemmers (Netherlands), Official Ministry / managing partner Benefaction Consultancy
* Ambassador Francis Lorenzo (Dominican Republic), deputy PR to the UN
* Mr. Gert van Maanen (Netherlands), Consultant Development Cooperation;
* Mr. Albert Mahangi (Netherlands) Advisor to the municipality the Hague / managing consultancy partner;
* Dr.Ra’ana Mahmood, President Geriatrics care foundation of Pakistan;
* Ambassador TOMMO Monthe (Cameroon): member UN ACABQ
* Ms Philo Morris, Medical Mission Sisters, expert issues Financing for Development NGO Committee FfD (India I USA);
* Amb. Missouri Sherman Peters (Bahamas), former Chef de Cabinet of the President of the 58th Session of the General Assembly, Bahamas
* Dr. Cor Pigot, Former Minister / UNESCO Executive Board / Consultant (Suriname);
* Mrs Nana Fosu Randal, chairperson Voices of African Women (VAM), / former chief financial officer UN Peacekeeping, Ghana I USA);
* Mrs. Angela Reingoud, Entrepreneur, vice president of the Class Act Productions (USA)
* Prof. Louk de la Rive Box (Netherlands), Rector Institute of Social Studies, The Hague;
* Drs. Iris Sandel, co-chair Organizing Committee first Civil Society Forum Suriname, May 2007 / member UNA Suriname (Focal point MDG Global Watch), Suriname;
* Prof. Dr.K. Arjun Sengupta, Independent Expert on Human Rights, Extreme Poverty and the Right to Development / Professor Harvard University (India /USA)
* Ambassador Lamuel Stanislaus (Grenada), former PR to the UN
* Mr. Matthias K. Tajon, Counselor to Foundation S.E.R (Subjective Experience and Research), Germany;
* Mrs. Grace Talma, Consultant // President United Nations of Trinidad and Tobago;
* Dr. Donald Trottman (Guyana), Lawyer, President UNA of Guyana;
* Mr. John Waalring, Staff member / adviser on Cultural Issues (the Netherlands);
* Ms. Denice Zeefuik (Denice Jannah), international vocalist actress, educator, theatre vocal coach, composer and lyricist / Edison Jazz Public Award winner (2000), during her 7th appearance at the North Sea Jazz Festival in The Hague, Holland (Suriname I Netherlands)
Copyright Millennium Development Goal Global Watch Fall 2007
Provided by ProQuest Information and Learning Company. All rights Reserved

Opini Jakarta | Selasa, 13 Mei 2008

Menerapkan Pembangungan dalam Perspektif Perdamaian

by : Fransiskus Saverius Herdiman

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon beberapa waktu lalu menyerukan kepada pemimpin dunia untuk melakukan tindakan tanggap darurat menangani krisis pangan. Jika tidak, krisis pangan akan memicu gejolak sosial, mengganggu keamanan dunia bahkan peperangan. Seruan Ban tentu bukan sekadar isapan jempol belaka. Krisis pangan telah memicu konflik masyarakat untuk merebut sumber daya pangan dan air. Di sinilah muncul ironi pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan kemakmuran dan memanusiakan manusia, justru telah tampil sebagai pemusnah manusia dan kemanusiaan. Pembangunan yang seharusnya menciptakan perdamaian, malah menyulut peperangan. Karena itulah, kata Habib Chirzin, sudah saatnya kita menerapkan pembangunan berperspektif perdamaian. Apa itu pembangunan berperspektif perdamaian? Berikut, perbincangan Very Herdiman dari Harian Jurnal Nasional dengan Presiden Forum Studi Perdamaian Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, Mantan Ketua Komnas HAM, M Habib Chirzin:

Mengapa pembangunan harus berperspektif perdamaian?

Krisis yang melanda dunia termasuk Indonesia seperti krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi dapat mengancam integritas suatu bangsa, mengancam keutuhan negara baik karena konflik, maupun karena gejolak sosial di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan adalah ide perdamaian. Ekonomi erat kaitannya dengan perdamaian.

Sejak kapan ide tersebut muncul?

Hal itu sudah dimulai sejak tahun 1982. Karena krisis ekologi hasil pembangunan, akan berakibat pada krisis pangan, yakni terkait dengan kelangkaan pangan, maupun pendistribusian yang tidak adil atau produksi yang tidak ditangani oleh para petani, atau nelayan. Tahun 80-an ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi hijau, kami sudah memertanyakan akibat revolusi hijau itu. Karena justru mendatangkan kerusakan lingkungan, kelangkaan pangan. Paling tidak, hal itu terjadi karena pertanian monokultur serta karena penguasaan pangan oleh pengusaha dan pemilik modal. Lantas, kemudian, muncul apa yang disebut dengan revolusi biru, blue revolution dalam bidang perikanan, kelautan yang kemudian memunculkan revolusi putih dalam peternakan. Yang semua itu saling berkait berkelindan dengan keseluruhan krisis ekologi yakni lingkungan yang semakin merusak daya dukung bagi sumber kehidupan. Kelangkaan sumber pangan, ditambah dengan kebijakan nasional tentang kehutanan monokultur serta privatisasi air, dapat mengganggu keamanan suatu masyarakat. Itu yang disebut dengan human security. Keamanan manusia itu terkait dengan keamanan ekonomi, keamanan ekologi, juga keamanan lain yang menopang kehidupan yang demokratis yakni human freedom.

Apa saja cakupan human freedom?

Human Freedom mempuyai tiga cakupan atau hal pokok. Pertama, masyarakat punya hak untuk mengontrol pembangunan yang benar. Dalam politik misalnya terkait dengan jaminan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Ini adalah salah satu keamanan yang harus dijamin oleh negara. Kedua, menyangkut human well being. Negara akan utuh, aman, kalau rakyatnya sejahtera. Ini disebut economic well being. Ketiga, adalah human survival. Human survival tidak saja mengandaikan tidak adanya orang yang mati dalam peperangan, tapi juga tidak ada orang yang mati sia-sia. Tidak ada orang yang mati terbunuh dalam demonstrasi, mati karena kecelakaan, karena terlambat diobati, atau yang mati kelaparan.

Bagaimana menilai pembangunan yang damai?

Pembangunan yang damai itu bisa dilihat dari perencanaan, misalnya data yang digunakan. Kemudian apakah program pembangunan dan kebijakan pembangunan itu berpihak pada rakyat kecil, miskin, anak dan perempuan, serta kelompok yang paling rentan seperti kaum pengungsi dan para manula. Jadi harus ada perencanaan yang detail. Perecanaan pembangunan harus peacefull yakni yang memenuhi kriteria keamanan, yakni keamanan pangan, keamanan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Ketiga, bisa dinilai dari realisasi dalam bidang pendanaannya (APBN). Yang terjadi adalah anggaran belanja kita sangat tidak seimbang. Hal ini jga dilihat dari pembayaran utang. Jadi, pendanaan itu peaceless. Kita juga melihat realisasi APBN untuk bidang pendidikan yang masih sangat kecil. Jadi, APBN kita juga peaceless. Yang terjadi sekarang ini – hemat saya – adalah pembangunan yang tidak damai, peaceless.

Penyebab kelangkaan pangan terkait dengan paradigma pembangunan?

Kelangkaan yang terjadi selama ini merupakan kesalahan paradigma yang antroposentris. Seolah-olah manusia adalah penguasa. Padahal, manusia adalah bagian dari apa yang disebut dengan masyarakat bumi (earth community). Kita adalah masyarakat bumi dan mendapat posisi yang sangat mulia. Karena itu tugas manusia adalah memakmurkan seluruh makhluk, bukan merusaknya.

Apa saja tugas negara untuk mewujudkan pembangunan berwajah damai?

Kewajiban negara adalah mengusahakan kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan. Negara harus memastikan hak rakyat atas tanah dan air, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena hak mendapatkan lingkungan yang sehat telah dijamin kovenan internasional dalam HAM, yakni kovenan tentang lingkungan. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan adalah upaya untuk memanusiakan manusia, memulihkan kemanusiaan manusia. Karena itu, pemberantasan kemiskinan harus bersifat holistik, menyeluruh. Perlindungan harkat dan martabat manusia itu penting. Jadi tidak sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk sesaat saja.

Sumber : Jurnal Nasional

Kader-Kader dari Matahari Terbit

Muhammadiyah, organisasi Islam yang modern, memiliki sistem kaderisasi yang siap memasok pemimpin-pemimpin nasional. Orde Baru pernah mengerdilkannya.

BANYAK pihak yang mengakui Dr. M. Amien Rais sebagai lokomotif gerakan reformasi, yang bersama mahasiswa menggulingkan rezim keropos Orde Baru. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bekas Ketua PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tahun-tahun ini memainkan peran besar di pentas politik nasional. Di kalangan muda, Amien dinilai sukses membawa Muhammadiyah dalam mewarnai proses reformasi—ketika hampir semua komponen bangsa terkooptasi oleh rezim. Tak mengherankan jika M. Amien Rais dianggap sebagai salah satu “mutiara” Muhammadiyah.

Namun, selain Amien, Muhammadiyah menyimpan dokumen sederet tokoh yang memenuhi syarat disebut pemimpin legendaris. Sebut saja K.H. Mas Mansur (1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953), dan A.R. Sutan Mansur (1953-1959). Ketiganya, selain pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah yang sukses, diakui sebagai tokoh-tokoh besar Indonesia. Mengapa Muhammadiyah bisa memiliki banyak pemimpin yang hebat?

Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang muslim modernis, di Kota Yogya pada 1912, Muhammadiyah kini diperkirakan memiliki anggota 28 juta orang. Mereka terutama kaum muslim perkotaan dan kalangan intelektual. Organisasi Muhammadiyah terstruktur dari tingkat desa hingga tingkat nasional dan relatif modern karena kepemimpinannya bersifat kolektif dan dipilih secara demokratis.

Sebagai organisasi dakwah yang bergerak dalam berbagai bidang sosial, Muhammadiyah menurut data hingga November 2000 memiliki 12.204 unit lembaga pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia juga memiliki lembaga sosial semacam panti asuhan sebanyak 3.432 buah, lembaga ekonomi sebanyak 1.673 buah dengan bank perkreditan rakyat sebanyak 19 buah, juga lembaga kesehatan seperti rumah sakit umum, rumah bersalin, dan poliklinik sebanyak 525 buah.

Dengan sejumlah “outlet” seperti itu, kaderisasi kepemimpinan dalam setiap level menjadi penting dan memungkinkan. Menurut Haedar Nasir, Sekretaris PP Muhammadiyah, sejak awal berdiri, organisasinya mengandalkan proses pengaderan pada tiga pilar, yaitu keluarga, sistem pendidikan, dan proses ideologisasi. Ketiganya diusahakan supaya terus bersinergi. Salah satu pilar yang dianggap penting adalah keluarga. “Itu ladang yang paling subur dan embrio pendidikan paling dini,” kata Haedar.

Pengaderan juga berbenih melalui sistem pendidikan. Secara umum, kurikulum pendidikan Muhammadiyah sama dengan sekolah versi Departemen Pendidikan Nasional. Bedanya, sekolah Muhammad-iyah memperoleh tambahan materi, antara lain ke-Muhammadiyah-an dan pelajaran agama Islam. Juga ada kegiatan organisasi ekstrakurikuler semacam Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut mempunyai program pengaderan. Walau begitu, menurut Haedar, pendidikan Muhammadiyah tidak mengindoktrinasi siswa untuk menjadi fundamentalis atau monolitis. “Prosesnya cenderung liberal,” kata Haedar.

Proses ideologisasi melalui organisasi otonom, semacam Aisyiyah, Nasyi’atul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga berperan dalam pengaderan. “Di sini, mereka mengikat solidaritas kolektif yang tidak kaku,” kata Haedar. Jadi, secara umum, sistem pengaderan di Muhammadiyah memang diciptakan. Aktivis Muhammadiyah bisa meniti semacam jenjang karir dari tingkat ranting (desa) hingga tingkat pusat (nasional) dalam waktu rata-rata 10 tahun.

Muhammadiyah juga memiliki lembaga Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani, yang memiliki program antara lain pelatihan dan kajian bagi para pengurus wilayah dan ranting. Sebelum Muktamar Muhammadiyah 2000 di Jakarta, lembaga itu bernama Badan Pembinaan Kader. Dalam Muhammadiyah, posisi lembaga majelis lebih tinggi dari badan. “Peningkatan status ini menunjukkan pentingnya kaderisasi di Muhammadiyah,” kata Dr. Syafi’i Ma’arif, Ketua PP Muhammadiyah.

Namun, jenjang karir di Muhammadiyah juga bisa dilompati lewat jalan samping. Misalnya, Prof. A. Malik Fadjar, yang muncul lewat lembaga rektor. Tidak meniti karir di Muhammadiyah dari bawah, Malik Fadjar “terjaring” melalui jabatannya sebagai dekan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selanjutnya, ia diangkat menjadi Rektor UMM dan terpilih kembali beberapa kali.

Kampus yang berdiri pada 1964 itu sejak dipimpin Malik Fadjar pada 1983 menunjukkan perkembangan yang pesat, baik menyangkut peningkatan status jurusan, pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, ataupun penambahan dan peningkatan kualitas tenaga administrasi dan akademik. Kini, UMM memiliki sembilan fakultas dan 29 jurusan/program studi strata 1, tiga program studi strata 2, dan satu akademi keperawatan. Saat ini, UMM dianggap sebagai perguruan tinggi swasta terbesar di Kota Malang. Bahkan, menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, UMM adalah kampus Muhammadiyah yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Jumlah mahasiswanya 25 ribu orang lebih. Aset totalnya senilai Rp 298 miliar. Kesemua itu, dan perjalanan Malik Fajar sebagai rektor selama 16 tahun, membuktikan dirinya sebagai manajer andal perguruan tinggi.

Pertanyaannya, apakah sistem pengaderan di Muhammadiyah efektif. Pasalnya, banyak kritik yang dialamatkan ke sistem pendidikan Muhammadiyah, yang dinilai tak menghasilkan kader yang militan. Maklum, sistem pendidikan Muhammadiyah, seperti diakui Haedar, amatlah liberal. “Bahkan ada yang menuding sekuler,” kata Haedar. Jadi, apakah munculnya pemimpin hebat Muhammadiyah disebabkan oleh sistem kaderisasi yang bermutu ataukah faktor lain, misalnya keunggulan pribadi yang bersangkutan atau atmosfer nilai yang berkembang di Muhammadiyah?

Yang jelas, sistem pengaderan di Muhammadiyah memiliki beberapa keunggulan. Muhammadiyah bisa menjaring sebanyak mungkin potensi orang tanpa terjebak pada satu proses parokialisme. Keterbukaan, inklusivisme, dan pluralisme juga menjadi ciri organisasi. “Dari segi agama, santri boleh masuk, juga yang abangan,” kata Haedar. Salah satu etos kerja yang masih dipegang teguh hingga kini adalah keikhlasan. Contohnya, pengurus PP Muhammadiyah tidak memperoleh gaji dalam peng-abdiannya. Paling-paling mereka memperoleh jatah beras 25 kilogram per bulan. “Beras itu simbol rumah tangga. Tujuannya agar jangan sampai keluarga pengurus Muhammadiyah telantar,” kata Haedar.

Etos kerja sukarela itu bisa berlangsung karena aktivis Muhammadiyah biasanya memiliki profesi dan pekerjaan masing-masing. Namun, faktor yang relatif kuat tampaknya adalah atmosfer nilai yang positif di Muhammadiyah. Misalnya, ya, soal keikhlasan itu, dan prinsip untuk mengembangkan “ilmu yang amaliyah” dan “amal yang ilmiyah”.

Pengaderan di Muhammadiyah mengalami pasang-surut seiring kondisi politik nasional. Pengaruh politik yang paling kuat yaitu suasana otoriter politik rezim Orde Baru. Pemerintahan Soeharto, yang ingin mengooptasi semua organisasi masyarakat di bawah kungkungannya, membuat Muhammadiyah mengalami ketegangan politik. Dalam bahasa cendekiawan Muhammadiyah Drs. M. Habib Chirzin, perkembangan (flourishing) Muhammadiyah sempat terganggu semasa Orde Baru. “Kalau tidak, mungkin perkembangan Muhammadiyah lebih dari yang sekarang,” kata Habib. Toh, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, menurut Habib, siap memasok pemimpin-pemimpin nasional.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF

POKOK & TOKOH