Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

Perspektif Baru dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

leave a comment »

 Perspektif Baru dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

di Indonesia

 

Oleh

 

M. Habib Chirzin

 

Pendahuluan

 

Baru baru ini Focus Asia-Pacific, News letter of the Asia-Pacific Human Rights Information Center yang terbit di Osaka, menyajikan laporan khusus tentang “National Human Rights Institutions”. Dimuat di dalamnya  beberapa laporan dari The Human Rights Commissions di Nepal, Sri Lanka, Malaysia dan Fiji. Harapan publik kepada berbagai komisi nasional hak asasi manusia tersebut selalu tinggi, paling tidak, pada awal pendiriannya. Namun kemudian muncul berbagai keragu-raguan, bahkan kritik terhadap kinerja dan hasil-hasilnya. Berbagai pertanyaan yang muncul, yang patut menjadi perhatian, misalnya sejauh mana Komnas Ham tersebut mampu memenuhi harapan para korban pelanggaran hak asasi manusia, harapan masyarakat pembela hak asasi manusia, dan juga masyarakat umum. Termasuk masyarakat internasional. Menurut tajuk rencana dari Focus Asia-Pacific tersebut, beberapa Komnas HAM di Asia menderita kekurangan pendanaan dan staf. Beberapa di antaranya dibatasi oleh mandat hukum untuk melaksanakan keputusan-keputusannya. Dan di dalam berbagai kasus, pemerintah di negara yang bersangkutan tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap Komnas HAM tersebut. ( Focus Asia-Pacific, December 2001, Volume 26, P. 1-15).

 

Nampaknya, di berbagai negara berkembang, masalah penegakan HAM ini masih memerlukan komitmen yang lebih bersungguh-sungguh dari lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga peradilan serta dukungan dari lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana  membangun Komnas HAM yang efektif di Indonesia. Dan bagaimana pula pemberdayaannya, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penegakan HAM tersebut . Terlebih-lebih di dalam situasi krisis yang tengah melanda bangsa dan negara kita ini ?

 

Pada pertengahan bulan Februari 2002 yang baru lalu, penulis mengikuti Regional Workshop on “Peace Making and International Insecurity in the 21st Century”, di Asian Institute of Technology ( AIT ), Bangkok, 10 sd. 13 Februari 2002 yang ditaja ( disponsori ) oleh Asian Human Rights Forum, Santi Pracha Dhamma Institute, Rockefeller Foundation dsb. Di dalam beberapa diskusi kelompok muncul berbagai kasus konflik dengan kekerasan dan  pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan yang mendalam pada masyarakat. Akhir-akhir ini memang semakin disadari hubungan yang sangat erat antara perdamaian dengan pelaksanaan dan penegakan HAM. Bahkan antara penegakan hak asasi manusia dengan seluruh proses pembangunan. Pada kesempatan tersebut seorang tokoh pembela HAM terkemuka dari Thailand, Sulak Sivaraksa, mengemukakan bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Dan tidak ada keadilan tanpa penegakan  hak asasi manusia. Maka di dalam masyarakat dunia yang semakin tidak damai ini ( peaceless ) dan di tengah ketidak amanan global ( global insecurity ) ini, penegakan HAM merupakan tugas bersama bagi bangsa-bangsa yang beradab.

 

Perspektif Baru Penegakan Hak Asasi Manusia

 

Memasuki millennium baru di Abad 21, bangsa-bangsa di dunia semakin dituntut untuk melakukan proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), serta penguatan masyarakat warga (civil society), agar dapat memasuki pergaulan masyarakt dunia yang maju, adil dan beradab. Tuntutan demokratisasi ini sebenarnya telah bergaung sejak terjadinya proses dekoloniasi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada awal tahun 40-an.. Demikian pula tuntutan penghormatan terhadap HAM ini berpuncak pada awalnya dengan disahkan dan diprokamasikannya the Universal Declaration of Human Rights, oleh resolusi Majlis Umum PBB pada tgl. 10 Desember 1948  di Lake Success.

 

Dewasa ini masalah hak-hak asasi manusia telah memperoleh perspektif baru dalam hubungannya dengan proses globalisasi yang tengah berlangsung di panggung dunia antar bangsa. Juga lantaran berbagai perubahan yang terjadi di berbagai kawasan di dunia, yang melahirkan berbagai fenomena baru, seperti semakin berkembang dan menguatnya kerjasama dan solidaritas masyarakat sipil (civil society), berkembangnya konsep-konsep baru tentang keamanan (security) dan perdamian yang berkelanjutan (sustainable peace), konsep kedaulatan (sovereignty) dan dipikirkannya kembali konsep negara kebangsaan (nation-state), atau setidak-tidaknya kebijakan-kebijakan tentangnya dalam konteks global governance.

 

Jika pada awal pendirian PBB pada tahun 1948 yang lalu, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan di dalam 30 pasal secara sumir, maka pada tahun 1966 telah dilakukan penjabaran dari Deklarasi tersebut di dalam dua kovenan international : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kalau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan generasi pertama hak-hak asasi manusia itu lebih menekankan hak politik dan hak sipil, sedang konvensi internasional tersebut di atas, yang juga di sebut generasi kedua haka-hak asasi manusia, telah mengembangkan hak sosial, ekonomi dan budaya secara luas, maka kelahiran “Hak Asai atas Pembangunan “ (The Rights to Development) pada Sidang Umum PBB Desember 1986 tekah mengembangkan  Collective Rights dan Peoples Rights yang lebih luas. Inilah yang disebut hak-hak asasi manusia generasi ketiga.

 

Beberapa waktu yang lalu telah pula dilahirkan the International Convention on the Child dan The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang pada saat ini tengah dalam proses ratifikasi. Proses ratifikasi dari Konvensi tentang Hak-hak bagi Anak-anak ini mengalami perkembangan yang  sangat cepat dan menggembirakan. Hal ini antara lain disebabkan oleh  karena peran lembaga swadaya masyarakat internasional yang selama ini telah mengadvokasi Collective Rights dan mengembangkan program-program yang berhubungan dengan anak-anak, peran UNICEF, Center for Human Rights dan World Summit for Children serta dukungan dari berbagai pemerintah. Misalnya, pada bulan Desember 1990, telah diselenggarakan dua acara international tentang hak asasi bagi anak-anak : A Global Consultation on Implementation Strategies for Children’ Rights, yang diselenggarakan di UNICEF International Child Development Centre di Florence, Itali dan A Workshop on the Rights of Child di New Delhi, India, yang didukung oleh Pusat Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya, pada bulan Februari 1991, telah dipilih sepuluh orang Komite untuk Hak Asasi bagi Anak-anak yang kemudian mengadakan rapat di Jenewa pada tanggal 25 Nopember hingga 13 Desember 1991.

 

Seluruh isu tentang pembangunan di dalam pengertiannya yang luas menyentuh berbagai kegiatan dalam sistem PBB, dan harus ditemukan jalan untuk melaksanakan standar hak-hak asasi manusia dan mengimplementasikan mekanisme untuk menghadapi dan mengatasi kekurangan gizi, kemiskinan, kematian anak-anak, kekurangan pendidikan dan latihan kerja dan sederetan masalah lainnya. Semua standar hak-hak asasi manusia, di dalam pendekatan yang terpadu, termasuk penentuan nasib sendiri, demokratisasi dan partisipasi masyarakat, termasuk hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, harus ditekankan di dalam pembangunan .

 

Diakui masih banyak hambatan bagi pelaksanaan hak asasi atas pembangunan sampai saat ini. Kurang dihargainya hak-hak manusia dan khususnya hak atas pembangunan ini telah menimbulkan berbagai konflik dan ketidak stabilan. Antara lain yang berupa semakin meningkatnya ketergantungan nasional, hutang luar negeri, perpindahan penduduk secara paksa, meningkatnya modal terbang, demolisasi sumber daya manusia dan kerusakan lingkungan hidup .

 

Demikian pula transfer dan kontrol terhadap sumber daya yang berada di negara-negara berkembang bagi kepentingan negara-negara maju, yang semakin intensif semenjak tahun 1980-an, merupakan hambatan lain bagi pembangunan. Sebagaimana pula halnya berkembangnya beban hutang dan penyesuaian struktural telah menjadi beban yang semakin berat bagi sektor yang lebih miskin dan lebih lemah dari masyarakat. Ini semua mempunyai implikasi hak-hak asasi manusia yang sangat nyata.

 

Hambatan lain bagi pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pelaksanaan HAM, menurut konperensi realisasi “Hak Asasi Pembangunan” tersebut adalah, berupa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di tangan negara-negara yang sangat maju, pembagian kerja internasional dan berfungsinya lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF), brain drain yang disebabkan oleh kesenjangan tingkat upah dan pendapatan antar negara, pebatasan tehadap transfer teknologi serta bentu-bentuk proteksionisme tertentu.

 

 

Penegakan Hak Asasi Manusia di Masa Depan

 

Perkembangan upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia selama ini dicatat lebih menekankan kepada penegakan hak sipil dan hak politik. Sedangkan  advokasi terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya ( Economic, Social and Cultural Rights ) kurang mendapat tempat yang semestinya. Demikain pula penegakan terahadap Hak atas Pembangunan ( Rights to Development ). Oleh karena itu upaya penegakan HAM di masa depan harus dilakukan dalam perspektif indivisibility,  yaitu prinsip ketidak terpisahan atau prinsip saling ketergantungan antara satu hak asasi dengan hak asasi manusia lainnya. Hal tersebut misalnya telah pula ditegaskan di dalam Konperensi Dunia Hak Asasi Manusia di  Wina, 1993.

 

Penegakan HAM harus dilakukan dalam seluruh proses demokratisasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu persoalan penegakan HAM harus dilakukan sesuai dengan jalur hukum, dan terpenuhinya rasa keadilan. Termasuk di dalamnya upaya penegakan HAM lewat proses “transitional Justice”, serta pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran ( Truth and Reconciliation Commission ). Dan di dalam upaya rekonsiliasi dan kebenaran ini perlu pula dipertimbangkan proses pemaafan ( forgiveness ), terutama terhadap pelanggaran HAM di masa lalu.

 

Termasuk di dalam prinsisp-prinsip Transitional Justice, antara lain : 1- Penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu, 2- Pemulihan Hak korban, 3-  Pengakuan adanya korban, 4- Prinsip non-recurrement, atau jaminan akan tidak terulangnya pelanggaran HAM (Tim Komnas HAM, “Transitional Justice menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan”,  Makalah Pengantar Lokakarya Nasional, Surabaya, Nopember 2000).

 

Sebenarnya telah ada berbagai instrumen yang dapat difungsikan dan dijadikan referensi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Bahan-bahan yang bersifat nasional misalnya, UU mengenai pengadilan HAM, Tap MPR No. XVII/98, Tap MPR N0. V/ 2000, UU HAM dll. Adapun bahan-bahan yang bersifat internasional misalnya Statuta Roma, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua orang tanpa batas-batas negara, International Covenant of Civil and Political Rights, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women dll.  

 

Penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan melewati proses yang panjang, mulai dari  ratifikasi berbagai international covenant, sosialisasi dan penyadarannya kepada segenap masyarakat, lewat berbagai pelatihan dan pendidikan HAM. Untuk ini perlu melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas dan pengembangan metodologi yang cepat. Demikian pula di dalam proses advokasi dan pembelaan terhadap HAM. Proses pendidikan, penyadaran dan advokasi HAM ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam upaya penegakan HAM di tanah air kita. Oleh karena sebagian persoalan dari permasalahan HAM di Indonesia terletak pada kesadaran dan pembelaan terhadap HAM ini. Sudah barang tentu, penegakan HAM di tanah air kita harus dipadukan dengan keseluruhan proses demokratisasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena tidak ada penegakan hak asasi manusia tanpa pembangunan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights ) atas dasar prinsip indivisibility dari seluruh hak asasi manusia.

 

 

 

Bibliografi

 

Chirzin, Habib, “Hak Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Afkar, Jakarta,

Desember, 1996

………………, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Menjelang Millennium III”, makalah

disampaikan pada Workshop Pemberdayaan Parlemen, untuk anggota DPRD tkt.

2 , di Propinsi Lampung, Hotel Kartika, Bandar Lampung, 18 September 1999

………………, “Globalization Development and Liberation : an Islamic Perspective” , dalam

Development and Liberation in the Third Millennium, Report of Consultation,

Christian Conference of Asia, Hong Kong, 2000.

Dias, Clarence,”Taking Human Rights Seriously,” dalam “Every One’s Responsibility“, laporan

NGO Workshop on the World Public Information Campaign on Human Rights,

New York, 19 Oktober 1989.

………………, “The Rights to Development and Economic, Social and Cultural Rights : Next

Steps in the Asia Pacific Region”, dalam Jurnal Dinamika HAM, Pusat Studi Hak

Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerjasama dengan Yayasan Obor

Indonesia, Vol. 2, No.1, April 2001.

Hallgren, Ragnar,”The UN and the Rights to Development,” makalah disampaikan pada

Commission on Human Rights and Development,” International Peace Research

Association 25th Anniversary conference, Universitas Groningen, Juli 1990

Holtz, Uwe,”Democracy and Development in Africa,” dalam Development and Cooperation,

German Foundation for International Development, Berlin, No.4, 1991.

Human Rights Newsletter, United Nations Centre for Human Rights, Genewa, Vol. 4 No. 1,

Januari 1991

Kasim, Ifdhal dan Masenus Arus, Johanes da, Editor, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Esai-

esai Pilihan, buku 2, ELSAM, Jakarta, Juli 2001.

Lokhaug, Karin,”Promoting Economic and Social Justice through Development,” makalah

disampaikan pada “Annual Conference of the United Nations Departement of

Public Information for Non-Governmental Organization,” New York, September

1991

Lubis, T. Mulya, “ Hak-hak Kultural dalam proses Pertumbuhan Bangsa,” dalam Prisma, No. 10,

Oktober, tahun XII, 1983

Mendoza, Everette, “The Rights to Secure Life,” dalam Human Rights, Ecumenical Observance

Guide, Program Unit on Human Rights, NCCP, Manila, Desember 1990.

Marshall, Jenny,”Legal Training for Village and Slum Communities,” dalam Thai Development

Newsletter, Bangkok, Fourth Quarter, No. 12, Desember, 1986

Eko Prasetyo, HAM, Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal, INSIST, Yogyakarta, Agustus,

2001

Ramaswamy,V,” A New Human Rights Consciousness,” dalam IFDA Dossier, International

Foundation for Development Alternatives, Swiss, Januari-Maret, 1991

Walker, R.B.J., One World Many Worlds : Struggles for a Just World Peace, Lynne Rienner

Publishers, Inc, Colorado, 1988.

 

 

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 9:55 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: