Habib Chirzin’s Weblog

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA : HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

leave a comment »

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA : HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh

M. Habib Chirzin

I- Mukaddimah

Cita-cita luhur para pendiri republik ini, 60 tahun yang lalu, yang dipaterikan di dalam Pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, merupakan amanat bangsa yang harus ditunaikan. Cita-cita ini kemudian menjelma menjadi kuwajiban konstitusi bagi negara untuk memenuhinya, sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 31, ayat 3, : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur di dalam undang-undang”.

Kuwajiban konstitusi ini secara khusus mengamanatkan kepada negara untuk memprioritaskan penyediaan anggaran pendidikan, sesaui dengan keluhuran cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara. Kuwajiban konstitusi tersebut dengan jelas dinyatakan di dalam UUD 1945, pasal 31, ayat 4 : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dihadapkan dengan realitas sosial historis masyarakat Indonesia di bidang pendidikan pada saat ini, maka cita-cita luhur tersebut, bukannya semakin mendekat. Bahkan nampak semakin menjauh. Demikian pula cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan Sila kelima dari Pancasila, termasuk dalam keadilan pendidikan, semakin memprihatinkan. Meningkatnya beban masyarakat atas semakin mahalnya beaya pendidikan yang mengakibatkan tidak terjangkaunya pendidikan oleh sebagian anggota masyarakat telah menyebabkan terlantarnya anak-anak usia sekolah di beberapa daerah di Indonesia tanpa memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai. Demikian pula rusak dan tidak terawatnya gedung-gedung sekolah dasar menyebabkan anak-anak tidak dapat melakukan kegiatan belajar dengan tenang dan nyaman. Situasi ketidak tersediaan fasilitas pendidikan secara memadai ini lebih menyedihkan di daerah konflik maupun yang tertimpa bencana, semisal di Nias dan Aceh. Kebijakan pemerintah tentang evaluasi tahap akhir belajar, status guru dan kebijakan dan praktek-praktek komersialisasi perbukuan akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Situasi seperti ini menyebabkan terjadinya problem availability, accessability, acceptability dan Adaptability dalam pendidikan.

Problem ketersediaan dan keterjangkauan akhir-akhir menjadi keprihatinan masyarakat luas. Baik pada peringkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mendapat sorotan tajam oleh karena perkembangan otonomi pendidikan tinggi yang diatur dengan PP No. 61, tahun 1999. Otonomi pendidikan tinggi ini ditunjang dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20, tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 50 ayat 6, yang menyatakan “yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya”. Di dalam penjelasan pasal 53 ayat 1 dinyatakan “badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”. Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya “privatisasi pendidikan” dengan melakukan “komodifikasi pendidikan”, yang menyebabkan pendidikan menjadi sangat mahal, dan tidak terjangkau oleh masyarakat luas, terutama kelompok miskin.

Hal ini terjadi antara lain karena akibat dari legalnya komersialisasi pendidikan dengan berbagai modus operandinya. Negara sebagai pembuat dan pengontrol kebijakan belum cukup memberikan perlindungan terhadap ekspansi kapitalisme global ke dunia pendidikan. Sehingga produk perundang-undangan yang semestinya bersifat melindungi untuk pemerataan pendidikan bagi warga negara, belum terumuskan secara efektif. (Pujo Priyono, op cit).

Sinyalemen tentang munculnya neoliberalisme dalam wajah pendidikan ini juga dinyatakan oleh Indira Permatasari, di dalam tulisannya yang bertajuk “Pendidikan Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan”, ketika mengemukakan bahwa tidak jarang pemerintah mengeluarkan ungkapan bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. (Kompas, 3 Mei 2005, hal 39). Bahkan panel diskusi yang diselenggarakan Harian Kompas dalam rangka menyambut hari Pendidikan Nasional 2005 yang bertajuk “Menagih Tanggung Jawab Negara dalam (Pembeayaan) Pendidikan” menyinyalir bahwa kini ada kecenderungan dunia pendidikan kita ramai-ramai terjebak ke arah komersialisasi. Pendidikan kini sudah menjadi sebuah komoditas yang di- “perjualbeli”-kan. (Harian Kompas,3 Mei 2005, hal 37).

Kecenderungan privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi pendidikan ini sangat merugikan masyarakat luas dan berlawanan dengan konstitusi dan juga dengan hakekat pendidikan sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh.

II- Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Katarina Tomasevski, mantan Special Rapporteur PBB di bidang hak atas Pendidikan, bahwa hak asasi manusia adalah penjaga dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power) oleh negara, termasuk di bidang pendidikan, yang dilakukan oleh pemerintah. Pengingkaran terhadap hak atas pendidikan, menjadi penyebab terekslusikannya seseorang dari kesempatan kerja, marginalisasi ke sector informal, yang dibarengi dengan eksklusi dari skema jaminan sosial dsb. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan kesempatan mencari penghidupan yang layak, tidak mungkin dilakukan tanpa mengakui dan memenuhi hak atas pendidikan. Demikian pula banyak problem sosial, ekonomi, budaya dan politik yang tidak dapat dipecahkan, kecuali dengan menyelesaikan persoalan hak atas pendidikan ini, sebagai kunci untuk membuka pemenuhan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya lainnya; termasuk hak sipil dan politik. (Katarina Tomasevski, 2003, hal 32-33)

Amanat luhur kebangsaan Indonesia tentang hak atas pendidikan, secara jelas dinyatakan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen, ayat (1-) bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan di dalam ayat (2) dinyatakan , “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Amanat ini ditegaskan lagi dalam pasal UUD 1945, pasal 28 C yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini secara lebih spesifik dinyatakan di dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi” .

UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, menyatakan, 1- “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi”.

Sedangkan di dalam Pasal 11, dinyatakan (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil dan politik yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara, antara lain termuat di dalam pasal 18 ayat 4, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik, yang menyatakan : “Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”.

Selain dari Kovenan tersebut di atas, hak atas pendidikan ini juga dijamin di dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, dalam pasal 28, ayat 1 dan 3 yang antara lain menyatakan (Ayat 1) “State Parties recognize the right of the child to education, and with the view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular : (a) Make primary education compulsary and available free to all……”

Sedangkan di dalam ayat 3, disebutkan : “ State Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illeteracy through out the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the nds of developing countries.”

Ada perbedaan antara human-rights dengan human-capital approaches dalam pembangunan. Human Development Report 2000 mengakui bahwa meskipun terdapat persamaan ciri-ciri antara indikator pembangunan manusia dan indikator hak asasi manusia, kedua indikator ini juga memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Secara ringkas, indikator pembangunan mengukur kemajuan menuju perkembangan serta pertumbuhan dan bukan hak. Sebuah indikator hak-hak asasi manusia adalah sebuah alat untuk menentukan hingga sejauh mana suatu pemerintah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan undang-undang hak asasi manusia. (Audrey R, Chapman, 2003, hal 65)

The Special Rapporteur of the Rights to education of the United Nations, Vernor Muñoz Villalobos, is convinced that human rights education which

promotes a “rights-based approach” enables the education system to fulfil

its fundamental mission to secure fostering citizenship and the

development of the student’s personality, talents and abilities to their

fullest potential.

Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya; maupun hak sipil dan politik.

III- Pendidikan untuk Semua yang Berbasis Hak Asasi Manusia dan Millennium Development Goals

Krisis ekonomi yang terjadi sejak enam tahun yang lalu, semakin mahalnya beaya pendidikan, berbarengan dengan ketidak sungguhan pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, berakibat pada semakin jauhnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak meratanya pendididikan.

Data dari Depdiknas 2005 yang dikutip oleh B Herry Priyono, untuk periode 2003 – 2004, dari total 816.834 ruang kelas SD negeri. Sebanyak 471.050 (57,67 persen) rusak. Dari total 138.742 ruang kelas SMP negeri, 22.621 (16,30 persen) rusak. Pada tingkat SMA, sebanyak 5,40 persen rusak (2.589 dari total 47, 913 jumlah kelas). Tentu, seperti banyak statistik lain mengenai gejala buram di Indonesia, angka itu perlu dibaca secara konservatif. (B Herry-Priyono, Kompas, 6 Mei 2005).

Sedangkan tentang masalah masih tingginya angka putus sekolah, data dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas menunjukkan bahwa pada tahun 2002 belum semua anak usia 7-15 tahun dapat menggunakan haknya untuk belajar di SD/MI dan SMP/MTs. 98,27 % anak usia 7 – 12 tahun (usia SD/MI) yang berjumlah 25,636 juta anak yang bersekolah di SD/MI, dan baru 79,07 % dari seluruh anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang berjumlah 12,888 juta yang bersekolah di SMP/MTs. Menurut Dodi Nandika, dapat dipastikan kendala utama masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya adalah besarnya beaya pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah. ( Dodi Nandika, 2004, hal. 46)

Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia telah menerima dan menanda tangani Deklarasi Pendidikan untuk Semua ( Education for All ) yang dihasilkan oleh konperensi dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO, yang bertajuk “Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua” di Jomtien, Thailand mulal tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Maret 1990, yang telah membuat pernyataan bersama bahwa : “Kami para peserta Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, menegaskan kembali hak semua manusia untuk pendidikan. lnilah dasar bagi tekad kami, sendiri dan bersama, untuk menjamin pendidikan untuk semua”.

Selanjutnya dinyatakan bahwa : “Kami berjanji dan bertekad untuk bekerjasama melalui bidang tanggungjawab kami masing-masing mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan bagi semua orang. Bersama-sama kami mengajak semua pemerintah, semua organisasi yang berkaitan dan perorangan untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang mendesak ini”.

Didalam deklarasi tersebut juga dinyatakan bahwa , kebutuhan belajar dasar untuk semua dapat dan harus dipenuhi. Tiada jalan lain yang lebih bermakna selain memulai Tahun Aksara lnternasional, bergerak terus ke arah tujuan Dasawarsa Manusia Cacat PBB (1983-92), Dasawarsa Dunia untuk Pembangunan Kebudayaan (1988-97), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Strategi Masa depan untuk Memajukan Kaum Wanita, dan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Inilah waktu yang paling tepat untuk menyatakan tekad kami menyediakan kesempatan belajar dasar bagi semua manusia di dunia ini.

Oleh karena itulah, maka Negara-negara anggota UNESCO, menerima Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua: Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar dan menyetujui Kerangka Kerja untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam Deklarasi ini.

Sistem pelayanan untuk pendidikan dasar bagi anak-anak di luar keluarga adalah sekolah dasar. Sekolah dasar hendaklah bersifat semesta, menjamin bahwa kebutuhan belajar dasar semua anak dipenuhi, dan memperhatikan kebudayaan, kebutuhan dan kesempatan yang ada di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan dasar untuk semua yang merata, gratis, terjangkau, tanpa diskriminasi dan berkualitas merupakan perjuangan bersama yang sangat mendesak bagi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukannya yang sangat memprihatinkan.

The Special Rapporteur on the right to education of the United Nations

Commission on Human Rights, Vernor Muñoz Villalobos, issued the following

statement today:

The Special Rapporteur on the right to education would like to join the

Commission on Human Rights and the Economic and Social Council in

encouraging the General Assembly to adopt, on 10 December 2004, the

proposed World Programme for Human Rights Education as a meaningful

contribution to the implementation of the right to education.

The Special Rapporteur also wishes to draw attention to the draft plan of

action for the first phase (2005-2007) of the proposed World Programme

which is a joint effort of the Office of the High Commissioner for Human

Rights and the United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization. The draft plan of action reflects intense and thorough

discussion and consultations of world specialists on education and human

rights.

The Special Rapporteur believes that this plan of action will contribute

to the achievement of the second Millennium Development Goal on universal

primary education by promoting rights-based quality education. He also

strongly believes that human rights education is an integral part of the

right to education. Indeed, human rights education would not only

guarantee access to education, but would also promote human rights values

such as respect for diversity and non-discrimination in all its forms.

Integrating human rights dimensions into education systems contributes to

the achievement of quality education which can improve standards of living

for all. That requires, on one hand, ensuring that all the components and

processes of learning, including curricula, materials, methods and

training are conducive to the learning of human rights.

IV- Peningkatan Anggaran Pendidikan Nasional

Data-data mutakhir tentang pendidikan nasional di Indonesia perlu dicermati, oleh karena menyangkut ketidak sungguhan negara untuk memberikan pendidikan yang murah dan merata bagi warga negara. Sedangkan di dalam pasal 46 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, disebutkan bahwa menyelenggarakan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Pasal tesebut juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Bahkan di dalam pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Kenyataan semakin meningkatnya penderitaan masyarakat akibat semakin mahalnya beaya pendidikan yang mengakibatkan tidak terjangkaunya pendidikan oleh sebagian anggota masyarakat telah menyebabkan terlantarnya anak-anak usia sekolah di beberapa daerah di Indonesia tanpa memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai. Demikian pula rusak dan tidak terawatnya gedung-gedung sekolah dasar menyebabkan anak-anak tidak dapat melakukan kegiatan belajar dengan tenang dan nyaman. Situasi ketidak tersediaan fasilitas pendidikan secara memadai ini lebih menyedihkan di daerah konflik maupun yang tertimpa bencana, semisal di Aceh. Kebijakan pemerintah tentang evaluasi tahap akhir belajar, status guru dan kebijakan dan praktek-praktek komersialisasi perbukuan akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Situasi seperti ini menyebabkan terjadinya problem availability, access dan acceptability dalam pendidikan.

Perjuangan untuk merealisasikan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN menjadi tugas suci bangsa Indonesia, untuk melaksanakan amanat konstitusi. Bukan hanya kerjasama antara pemerintah dan DPR yang didorong, tetapi peran kontrol dari masyarakat sipil, pers dan berbagai media informasi dan komunikasi lainnya, perlu bekerjasama untuk memberikan tekanan atas realisasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

V- Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Setelah Indonesia merdeka selama hampir 60 tahun, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkankan. Bahkan menunjukkan gejala degradasi yang mengkhawatirkan, apalagi jika di banding dengan negara-negara jiran. Hasil tes yang dilakukan oleh International Association for Evaluation of Educational Achievement (IFA) dalam Trends in Mathematics and Sciences Study (TIMSS) 2003 menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat kritis. Evaluasi yang dilakukan oleh International Association for Evaluation of Educational Achievement (IFA) ini dapat dijadikan tolok ukur rendahnya mutu pendidikan, juga indicator-indikator kuantitatif yang tercermin di dalam indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) juga tidak memperlihatkan capaian yang berarti dalam pendidikan di Indonesia. Dicatat bahwa siswa Indonesia berada di dalam peringkat ke 34 dari 46 negara, untuk matematika dan peringkat ke 36 untuk sains, berdasarkan tes TIMSS. Sedangkan dalam laporan HDI Indonesia berada pada peringkat 111 dari 177 negara, di bawah peringkat negara-negara tetangga Singapura, Malaysia, Philippines dan Thailand. ( Bambang Wisudo, 2003, hal. 33). Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu kebijakan pendidikan bangsa yang murah, bermutu, non diskriminatif dan mengembangkan kesetaraan gender. Dengan menekankan pendekatan, hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia ( rights based approach) yang harus dipenuhi, dihormati dan ditegakkan oleh negara dan masyarakat.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, serta ketidak tersediaan maupun kerusakan gedung-gedung sekolah dan fasiltas; ditambah dengan kekurangan jumlah guru yang memiliki kualifikasi, terutama di daerah-daerah terpencil menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah. Tidak sedikit sekolah-sekolah di daerah terpencil yang terpaksa menggabungkan beberapa tingkatan kelas pada satu ruang sedehana. Padahal guru tidak dibekali pendidikan tentang bagaimana mengelola kelas yang berbeda dalam satu ruangan. Maupun pengajaran mata pelajaran yang berbeda-beda. Belum lagi persoalan gajih guru yang relatif masih kecil disbanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Guru Bantu dan guru kontrak sebagai fenomena baru dalam khazanah pendidikan di Indonesia dibayar Rp.400.000,- perbulan, lebih rendah dibanding dengan UMR di DKI Jakarta, sebesar RP. 700.000,-. Guru tamatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan Golongan IIB, pada awal masa kerjanya mendapat gaji Rp. 782.000,- perbulan. Seorang Guru yang masa kerjanya mencapai 33 tahun, gaji pokoknya RP 1 juta perbulan, dengan kenaikan gaji berkala perdua tahun berkisar antara Rp. 17.000,- hingga Rp. 24.000,- . Persoalan kesejahteraan guru sangat terkait dengan profesionalitas guru . ( Nasru Alam Aziz, 2004, hal 5)

UU No 20/2003 tenteng Sistem Pendidikan Nasional mengatur hak-hak guru, namun belum terpenuhi secara memadai. Pasal 40 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; pembinaan karir sesuai tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum atas hasil kekayaan intelektual; dan kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilita pendidikan guna menunjang pelaksanaan tugas. Peningkatan kulaitas guru tidak mungkin dilakukan kecuali bersamaan dengan pengingkatan kesejahteraan mereka.

VI- Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Kalau dicermati data statistik, baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Depdiknas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun hasil-hasil studi dan pengamatan terhadap sistem pendidikan nasional, ditemukan beberapa gejala kesenjangan gender di bidang pendidikan, yang antara lain terjadi dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Susenas 2000 menunjukkan penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 36,9 % sementara penduduk laki-laki 46%. Data tersebut menunjukan bahwa penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan di atas SLTP lebih kecil dibanding laki-laki. Berdasarkan Susenas 2000, penduduk perempuaa yang berpendidikan tinggi baru sekitar 3.06% atau lebih rendah dari penduduk laki-laki yang mencapai 4,17%. Selain itu persentase penduduk perempuan yang buta huruf berdasarkan statistik BPS tahun 2000 adalah sebesar 23,1 %, juga jauh lebih tinggi dari penduduk laki-laki mencapai angka 10,7%.

Kalau diperhatikan seksama, persentase penduduk perempuan yang melek huruf memang terus mengalami peningkatan, tetapi masih tertinggal dari penduduk laki-laki. Data tahun 1980 menunjukkan , hanya 63% perempuan berbanding dengan 80% laki-laki yang melek huruf (SP, 1980). Pada tahun 1990, persentase melek huruf perempuan meningkat menjadi 79% sementara laki-laki sudah mencapai 90% (SP, 1990), Penduduk perempuan yang melek huruf terus meningkat mericapai 85,54% tetapi masih tetap tertinggal dari penduduk laki-laki yang melek huruf, yaitu 93,4% (Susenas 1996)

Dri segi buku, teks pembelajaran di sekolah, muatan buku-buku pelajaran yang membahas status dan fungsi perempuan dalam masyarakat menunjukan muatan bahan ajar yang belum peka gender (gender blind). Hal ini akan memberikan banyak pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan sebagian buku-buku pelajaran (IPS, PPKn, Pendidikan Jasmani, bahasa dan Sastra Indonesia , serta Kesenian yang diamati cenderung belum berwawawasan gender. Para pengembang kurikulum dan penulis buku-buku pelajaran lebih dominan laki-laki yaitu sebesar 85% (Gramedia, 2000). Para penulis buku pelajaran tersebut umumnya belum peka gender, termasuk para penulis perempuan.

Beberapa factor yang diidentifikasi mempengaruhi terjadinya berbagai gejala ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan antara lain terjadi pada tiga kelompok permasalahan kebijakan pendidikan, yaitu (a) Pemerataan Kesempatan Belajar; (b) Penjurusan dan Program studi; serta (c) Kurikulum, Bahan Ajar dan Proses Pendidikan.

Data pada tahun 1999, IPG Indonesia masih sangat rendah, yaitu 92 dari 162 negara. Peringkat ini dibanding dengan negara-negara ASEAN sangat jauh tertinggal, misalnya Thailand, dan Philipina yang masing-masing berada pada rangking ke-55, 58, dan 62, rendahnya peringkat IPG Indonesia salah satunya disebabkan rendahnya indikator IPG, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata masa sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan.

UNESCO di dalam konperensinya di Dakar, pada bulan April 2000, telah menghasilkan DAKAR DECLARATION ON EDUCATION FOR ALL yang telah pula merumuskan suatu kebijakan prioritas utama terjaminnya kesempatan dan diperbaikinya kualitas perididikan bagi kaum wanita (anak, pemudi dan orang dewasa) dan terhindarnya setiap penghalang terhadap peran serta aktif mereka. Semua stereotip pendidikan yang didasarkan atas perbedaan kelamin haruslah dihindarkan

Suatu tekad aktif harus diadakan untuk menjauhkan kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang kurang terlayani – mereka yang miskin; anak-anak jalanan dan bekerja; penduduk di daerah pedesaan dan terpencil; pekerja yang berpindah-pindah dan migrasi; suku-suku terasing (penduduk asli); minoritas suku, ras dan bahasa; para pengungsi; penduduk yang kucar-kacir akibat perang; dan penduduk di daerah yang dikuasai musuh-hendaklah tidak mengalami diskriminasi mengenai kesempatan untuk belajar.

VII- Pendidikan Untuk Semua di Wilayah Konflik dan Bencana Alam

Suatu fenomena sosial yang sangat memprihatinkan bangsa ini, bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini telah terjadi berbagai konflik antar etnik serta berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah tanah air, dari Papua, Sulawesi, Sumatera Utara, Nias dan Aceh. Perkembangan situasi yang terjadi di tanah air, yang sangat menyedihkan, karena terjadinya gempa bumi dan gelombang Tsunami yang menelan korban jiwa yang sangat besar dan memporak porandakan fasilitas umum dan harta benda masyarakat, di berapa wilayah Indonesia, secara khusus, perlu dikembangkan suatu kebijakan tentang Pendidikan Pasca Konflik dan Bencana, hak rakyat atas pendidikan yang merupakan hak dasar ini, dapat dipenuhi.

Konflik horizontal maupun vertikal yang sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, setelah berakhirnya perang dingin, mengakibatkan semakin parahnya penderitaan anak-anak, terutama yang berkenaan dengan pemenuhan terhadap hak atas pendididikannya. Untuk itu UNESCO di dalam konperensinya di Dakkar, pada bulan April 2000, telah merumuskan suatu kebijakan kerangka kerjasama dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik maupun bencana alam. Hal ini merupakan realisasi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Pasal 26, ayat 1, bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan gratis semestinya diberikan pada tingkat dasar atau tingkat paling fundamental. Pendidikan dasar merupakan hal amat esensial dan dilindungi oleh hukum”, ( Doni Koesoema A, , 7 Januari, 2005, hal. 4)..

Ada dua sasaran bersama yang hendak dicapai dengan pelaksanaan kelangsungan pendidikan dalam situasi darurat, yaitu terjaminnya pendidikan bagi semua ( education for all) dan yang kedua promosi pendidikan yang selaras dengan deklarasi hak-hak asasi manusia universal. Dan sebagai anggota UNESCO, Indonesia terikat dengan pernyataan bersama tersebut.

Pemenuhan atas hak dasar atas pendidikan dasar yang tersedia ( gratis ), terjangkau, bermutu, nondiskriminatif, termasuk daerah konflik dan bencana ini, telah menjadi komitmen bersama dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan untuk Semua (Education for All) yang juga telah dideklarasikan bersama dalam konperensi UNESCO, Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (World Conference on Education for All) di Jomtien, Thailand, tanggal 5 – 9 Maret 1990 : “Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua: Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar” ini memberikan komitmen bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar, partisipasi perempuan, don diskriminasi, pendidikan bagi masyarakat dengan kemampuan yang berbeda (diffable- different ability), masyarakiat di pengungsian, situasi konflik dan perang dll.

VII- Problem Legislasi dan Kebijakan

Problem yang mendasar dalam masalah hak atas pendidikan di Indonesia adalah masalah legislasi dan kebijakan. Belum selaras sepenuhnya undang-undang dan kebijakan pendidikan nasional dengan cita-cita luhur kemerdekaan dan konstitusi UUD 1945, instrumen-instrumen dan standar HAM nasional maupun internasional; menyebabkan pembangunan di bidang pendidikan belum berbasis atas hak-hak asasi.

Kebijakan pembangunan yang berbasis hak asasi manusia menghendaki kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip, instrumen dan standar nasional dan internasional hak asasi manusia. Demikian pula untuk pembangunan yang berbasis hak asasi di bidang pendidikan. Hak atas pendidikan ia adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang sekaligus merupakan hak sipil dan hak politik. Pasal 13 Kovenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya 1966, menyatakan : “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang beabs, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”.

Ayat 2 : Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini :

a- Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara Cuma-Cuma bagi semua orang;

b- Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan, harus secara umum tersedia danterbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaaan pendidikan Cuma-Cuma secara bertahap;

c- Pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan Cuma-Cuma secara bertahap;

d- Pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;

e- Pengembangan suatu system sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu system beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, (terutama dari segi legislasi dan kebijakan) ada dua panduan yang selama ini diacu, yaitu Prinsip-prinsip Limburg ( Limburg Principles ) dan Panduan Mastricht (Mastricht Guidelines). Panduan Mastricht mengindikasikan bahwa sebuah pelanggaran dapat terjadi melalui act of commission atau act of ommission. Contoh dari pelanggaran hak EKOSOB melalui tindakan langsung negara atau pihak-pihak lain yang tidak diregulasi dengan baik oleh negara antara lain :

1- Penggantian atau penundaan secara formal undang-undang yang diperlukan untuk kelanjutan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang pada saat ini telah terpenuhi.

2- Penyangkalan secara aktif terhadap hak-hak tersebut kepada individu-indivisu atau kelompok-kelompok tertentu, baik melalui diskriminasi yang diundangkan atau dipaksakan.

3- Dukungan secara aktif terhadap langkah-langkah yang diambil pihak ketiga yang tidak konsisten dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

4- Disetujuinya undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada yang terkait dengan hak-hak ini, kecuali hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan mengembangkan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok-kelompok yang paling lemah.

5- Disetujuinya langkah-langkah mundur yang dilakukan secara sengaja yang mengurangi cakupan hingga sejauh mana hak-hak tersebut dijamin.

6- Halangan yang diperhitungkan atas, atau diberhentikannya realisasi progresif sebuah hak yang dilindungi oleh Kovenan dan hal ini dilakukan mengingat kurangnya sumber-sumber daya yang tersedia atau force majeure.

7- Pengurangan atau penyimpangan anggaran belanja publik pada pos-pos tertentu, apabila pengurangan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut dan tidak diikuti dengan langkah-langkah yang memadai untuk menjamin hak-hak minimum atas penghidupan bagi semua orang. ( The Mastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, a Compilation of Essential Documents, Jenewa, Komisi Internasional Pakar Hukum, 1977, hal 85-85, dalam Audrey R. Chapman, Opcit)

Dalam konteks Millennium Development Goals, hendaknya General Comment No 13 tentang Hak atas pendidikan, diartikan secara luas, termasuk kuwajiban negara untuk memperbarui legislasinya berdasarkan standar hak asasi manusia nasional maupun internasional. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Informal Expert Consultation on Monitoring the Right to Education yang diselenggarakan oleh UNESCO, pada bulan Maret 2001, menyatakan agar tindak lanjut dari World Education Forum hendaknya dihubungkan dengan pelaksanaan instrumen internasional maupun regional. Lebih dari itu, diharapkan bahwa tindak lanjut dari the World Education Forum, bahwa negara-negara anggota hendaknya memperbarui legislasinya.

Dengan demikian pendidikan untuk semua yang murah ( gratis dan wajib untuk pendidikan dasar), bermutu dan nondiskriminatif, sesuai dengan amanat luhur para pendiri republik dan amanat konstitusi dan undang-undang, merupakan kuwajiban negara untuk ditunaikan dengan sungguh-sungguh.

IX- Rekomendasi :

Berdasarkan kajian tentang beberapa problematika pendidikan di Indonesia, maka untuk merealisasikan pendidikan untuk semua, murah, merata dan nondiskriminatif, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1- Melakukan advokasi Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, dengan melakukan pengkajian secara kritis terhadap produk legislasi, kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pendidikan yang tidak selaras dengan standard dan instrumen HAM Nasional dan Nasional untuk dilakukan amandemen.

2- Memperperjuangkan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

3- Memperjuangkan legislasi, pengaturan dan penyusunan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, termasuk pengkajian kembali semua produk hukum dan penyelarasannya dengan standar dan instrumen HAM nasional dan internasional, yang menjamin penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia.

4- Melakukan kampanye penyusunan kebijakan pendidikan untuk semua, yang merata, murah, non diskriminatif dan menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang pendidikan.

5- Memperjuangkan terlaksananya Anggaran Pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan APBD, sesuai dengan amanat konstitusi, untuk memenuhi hak atas pendidikan sebagai hak asasi manausia

6- Melakukan advokasi terselenggaranya pendidikan berkesetaraan gender, dengan mengarus utamakan gender dalam kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan.

7-Memperjuangkan terpenuhinya hak atas pendidikan di daerah-daerah konflik dan korban bencana alam.

8- Membangun Jaringan Pengkaji Kebijakan dan Pemantau Pendidikan (Education Watch) untuk melakukan kontrol secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional yang murah, bermutu dan nondiskriminatif, bersama Pers, Ornop/LSM dan masyarakt sipil lainnya.

Pegangsaan, 12 Mei 2005

Rujukan

1- Arief, Armai, Tantangan Pendidikan di Era Global, dalam Jurnal Institute, LPM Institut, UIN Syahid, Jakarta, no 1, 2005

2- David, Randolf, Prof, Education, Society and the Question of Power, dalam Education and Society, Proceedings of the Asian Students Association Seminar-Workshop on Education, University of the Philippines, Diliman, 1984

3- Engineer, Asghar Ali, Islam, Women and Gender Justice, dalam Jurnal Islamic Millennium, Vol 1, No. 1, Sept- Nov 2001, Jakarta, 2001

4- Idjehar, Muh. Budairi, HAM Versus Kapitalisme, ISIST Press, Yogyakarta, 2003

5- Imron, Ali, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depannya, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

6- Jalal, Fasli PhD dan Musthafa, Bachrudin, PhD, Education Reform in the Context of Regional Autonomy : the Case of Indonesia, Ministry of National Education & National Development Planning Agency, the Republic of Indonesia and the World Bank, Jakarta, 2001

7- Koesoema A, Doni, Pendidikan Darurat Pasca-Bencana, dalam Kompas, Jum’at, 7 Januari, 2005

8- Kossler, Reinhart, Globalization and Human Rights : Some Developmental Reflections, dalam Frans J. Schuurman (ed), Globalization and Development Studies, Challenges for the 21st Century, Vistaar Publications, New Delhi, 2001

9- McChesney, Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Insist Press, Yogyakarta, 2003

10- Muntaborn, Vitit, Dimentions of Human Rights in the Asia-Pacific Region, Office on the National Human Rights Commissions of Thailand, Bangkok, 2002

11- Muzaffar, Chandra, Human Rights and the New World Order, Just World Trust, Penang, 1994

12- Nandika, Dodi, Dana Penuntasan Wajib Belajar, Seberapa Besar ?, dalam Kompas, Senin, 4 Oktober 2004

13- Nasru Alam Aziz, Guru Masih Seperti Yang Dulu, dalam Kompas, Sabtu, 25 September 2004

14- Prasetyo, Eko, Orang Miskin Dilarang Sekolah, INSIST Press, Yogyakarta, 2004

15- Priyono, Pujo, Legalisasi Kapitalisme Pendidikan, dalam Gerbang, Majalah Pendidikan, Yogyakarta, Edisi 2, Th. IV, Agustus 2004

16- Tomasevski, Katarina, Education Denied, Costs and Remedies, Zed Books, London, 2003

17- …………………………….., Manual on Rights-Based Education, Asia Pacific Regional Bureau for Education and UNESCO, Bangkok, 2004

18- Wibowo, I dan Wahono, Francis, Neoliberalisme, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003

19- Wisudo, Bambang, Pendidikan Dasar Bermutu Tetap Terabaikan, dalam Kompas, Rabu, 29 Desember 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

.

N a m a : M. Habib Chirzin

Tempat/Tgl. lahir : Kotagede, Yogyakarta, 8 Januari 1949

Alamat : Jl. Kemuning Raya no 8, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur 13120

HP. 081314438848

e-mail : habibpeace@yahoo.com

Pendidikan / Training :

1- Pondok Modern, Gontor, Ponorogo, 1971

2- Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1983

3- Development Workers Program, Asian Cultur­al Forum on Development (ACFOD) Food and Agricultural Organization (FAO) Asia Pacific, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Colombo, Dacca, Kathmandu, 1978

4- Cross Cultural Consultancy, Den Haag, 1985

5- Adult Learner Center, Riverside Drive, New York, 1990

Keanggotaan Organisasi Internasional :

1- Anggota Sekretariat , International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris (1979 – 1981)

2- Anggota Dewan Pendiri, dan Dewan Direktur South East Asia Regional Institute for Community Education (SEA-RICE), Manila, 1982 sampai sekarang.

3- Konsultan, The Netherlands Organization for International Development Cooperation ( NOVIB ), Den Haag, 1985 – 1986

4- Anggota International Peace Research Association (IPRA), Peace Education Com­mission, Boulder Colorado, 1990-1994

5- Anggota Coordinating Team, Asian Cultural Forum on Development (ACFOD), Bangkok, 1991 – 1995

6- Anggota Komisi “Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian”, Asian and South Pacific Bureau for Adult Education ( ASPBAE ), Bangkok, 1991-1995

7- Anggota, Asian Muslem Action Network (AMAN), Mumbai, India, 1992 sampai seka­rang.

8- Anggota International Advisory Board, Global Education Associates, New York, 1994 sampai sekarang

9- Anggota International Advisory Panel, International Movement for a Just World, Kuala Lumpur, 1994 seumur hidup.

10- Regional Representative, School for Islamic and Social Studies (CISS), Virginia, USA, 1997 sampai sekarang

11- Anggota, International Advisory Board, Global Family for Love and Peace, Taipei, Taiwan, 2002 sampai sekarang

12- Anggota, International Advisory Board, Global Ethics and Religion Forum, California, USA, 2003 sampai sekarang

Penghargaan dan Sertifikat :

1- The International Aga Khan Award for Architecture, Pakistan,1980

2- The Ambassador of Good Will, Gubernur Negara Bagian Arkansas, Bill Clinton, Arkansas 1987

3- The Ambassador of Peace, Interreligious and International Federation for the World Peace (IIPWF), Seoul, 2002

 

 

 

Written by Habib Chirzin

February 17, 2008 at 9:42 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: